Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 678 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3644100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
28
Aug
2013
16:12 WIB
Nomor
:
51/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Damianus Taufan dan Horas A.M. Naiborhu Kuasa Pemohon: Susy Rizky., dkk (Bendaha Umum DPN Partai SRI)
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230003
Kata Kunci
:
pemilihan umum;dpr;dpd;dprd;partai sri;horas;
File Pendukung
:
28
Aug
2013
16:08 WIB
Nomor
:
22/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Partai Persatuan Nasional (PPN) Kuasa Pemohon: Paulus Sanjaya Samosir, S.Sos., S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230016
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum; Pemilu; Pemilu Legislatif; Pemilu 2014; Peserta Pemilu; partai politik; kepengurusan partai politik; Komisi Pemilihan Umum; verifikasi partai politik; verifikasi faktual; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Partai Persatuan Nasional
File Pendukung
:
28
Aug
2013
16:00 WIB
Nomor
:
41/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Muhammad Fhatoni, Akmal Fuadi dan Denni
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230221
Kata Kunci
:
Undang-undang Keuangan Negara; Undang-undang Perbendaharaan Negara; Keuangan Negara; Perbendaharaan Negara; Pinjaman Negara; Utang Negara; Pajak; Persetujuan DPR; Menteri Keuangan; Kerugian Konstitusional secara spesifik; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
File Pendukung
:
27
Aug
2013
15:48 WIB
Nomor
:
70/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Ishak Malak., dkk Kuasa Pemohon : Yance Salambauw, S.H.,M.H
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
229970
Kata Kunci
:
tambraw;
File Pendukung
:
27
Aug
2013
15:45 WIB
Nomor
:
5/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Imam Adrongi Kuasa Pemohon: Iskandar Zulkarnaen, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230060
Kata Kunci
:
tenaga kerja;iskandar zulkarnaen;imam adrogi;
File Pendukung
:
31
Jul
2013
14:16 WIB
Nomor
:
45/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Sefriths E. D. Nau 2. Haeril, S.E., M.Si 3. Abady 4. Uksam B. Selan, S.Pi, M.A. 5. Drs. Syarifudin, M.A. 6. Jusuf Dominggus Lado, S.E., M.M. 7. Arifin L. Betty, STP 8. Soleman Seu, S.E. 9. Wa Ode Usnia, S.Sos 10.Christian Julius Pay, BA 11.Andi Wadeng 12.H.M. Tahir Arifin, S.H., M.M., M.H. Kuasa Pemohon: Marthens Manafe, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230067
Kata Kunci
:
partai politik;ultra vires;
File Pendukung
:
31
Jul
2013
14:05 WIB
Nomor
:
39/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Rahmad Budiansyah Ritonga 2. G. Mayanto 3. Robert Simanjuntak 4. Gusman Effendi Siregar, S.P. 5. H. Ahmad Husin Situmorang 6. Rudi I.R Saragih, S.P., M.Si. 7. Drs. Sutan Napsan Nasution 8. Iwan Sakti 9. Efendi Sirait 10.Renjo Siregar 11.Parlon Sianturi Kuasa Pemohon: Adi Mansar, S.H., M.Hum., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230510
Kata Kunci
:
39/PUU-XI/2013; Rahmad Budiansyah Ritonga dkk; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Partai Politik; Parpol; DPRD; Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d; Pasal 16 Ayat (3); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3); Pasal 19 ayat (1); Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; menyelesaikan; pengabdian; persamaan hak; pemberhentian anggota; norma derivatif
File Pendukung
:
30
Jul
2013
14:00 WIB
Nomor
:
19/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si 2. Adam Syatfle 3. Ishak Malak 4. Aristoteles Bisulu Kuasa Pemohon Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230064
Kata Kunci
:
Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Distrik Moraid;Kabupaten Sorong;Majelis Rakyat Papua;MRP;Dewan Perwakilan Rakyat Papua; DPRP; Suku Moi Kelim;Suku Karoon; Madig; Distrik Dela;Makbon;Klasow;Maudus;Klayili;Sayosa;Hak Ulayat;Irian Jaya Tengah;Kabupaten Paniai;Kabupaten Mimika;Kabupaten Puncak Jaya;Kabupaten Mimika
File Pendukung
:
24
Jul
2013
14:18 WIB
Nomor
:
112/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. H. Reskan E. Awaluddin (Pemohon I); 2. Susman Hadi, SP., M.M (Pemohon II); 3. Aguslianto, S.Sos dan Muksan (Pemohon III). Kuasa Pemohon: Zainudin Paru, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230183
Kata Kunci
:
Kabupaten Mukomuko; Kabupaten Seluma; Kabupaten Kaur; H. Reskan E. Awaluddin; usman Hadi; Aguslianto; Muksan; pengujian; konstitusional; provinsi bengkulu; bupati; masyarakat; DPRD; otonomi; daerah; wilayah; kecamatan; batas wilayah; pemerintah; daerah; pemerintah;
File Pendukung
:
18
Jul
2013
14:10 WIB
Nomor
:
99/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)diwakili oleh Gunawan 2. Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD)diwakili oleh Widyastama Cahyana 3. Aliansi Petani Indonesia (API)diwakili oleh Muhammad Nur Uddin 4. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) diwakili oleh Dwi Astuti 5. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) diwakili oleh Witoro 6. Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) diwakili oleh Suprapto 7. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) diwakili oleh Mansuetus Alsy Hanu 8. Perkumpulan Sawit Watch diwakili oleh Nurhanudin Achmad 9. Serikat Petani Indonesia (SPI) diwakili oleh Henry Saragih 10. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) diwakili oleh Rahmat 11. Kunoto 12. Karsinah Kuasa Pemohon: Ecoline Situmorang, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230161
Kata Kunci
:
Sistem budidaya tanaman; budidaya tanaman; budidaya; agraria; petani; petani kecil; perorangan petani kecil; benih; varietas; plasma nuftah; pemuliaan tanaman; izin pengumpulan plasma nuftah; serikat petani; ikatan petani; aliansi petani;
File Pendukung
:
< 1 ... 124 125 126 127 128 129 130 ... 181 >