Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 678 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3644100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
17
Oct
2013
16:10 WIB
Nomor
:
58/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Okta Heriawan; 2. Achmad Saifudin Firdaus; 3. Kurniawan; 4. Sodikin. Kuasa Pemohon: Victor Santoso Tandiasa, S.H., Denny Rudini, S.H., dan Ryan Muhammad, S.H., para pengurus Forum Kajian Hukum dan Konstitusi
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230142
Kata Kunci
:
Kepailitan;Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;Okta Heriawan;Universitas Esa Unggul;PemudaMandiri Sejati;Achmad Saifudin Firdaus;Kurniawan;Sodikin;Victor Santoso Tandiasa;Denny Rudini;Ryan Muhammad;debitor;kreditor;pailit;
File Pendukung
:
17
Oct
2013
15:58 WIB
Nomor
:
72/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    1. Adi Warman, S.H., M.H., MBA.sebagai Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) 2. H. TB. Imamudin, S.Pd. M.M. sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Kuasa Pemohon: M. Arifsyah Matondang, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
234690
Kata Kunci
:
Adiwarman; TB Imamuddin; M Arifsyah Matondang; UU No 2 Tahun 2008; UU No 2 Tahun 2011; UU No 27 tahun 2009; Partai Politik; Majelis Permusyawaratan rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan rakyat Daerah; Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kepentingan Umum; Public Interest Advocacy; Pemberantasan Korupsi; Pencegahan Korupsi; Hak Imunitas; Pergantian Antar Waktu; Recall; Pemborosan Uang Negara
File Pendukung
:
25
Sep
2013
14:00 WIB
Nomor
:
53/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230068
Kata Kunci
:
Taufik Basari; Hukum Acara Pidana; Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; KUHAP; tahanan; narapidana; eksekusi; pidana; batal demi hukum; tidak berlaku surut; ne bis in idem;
File Pendukung
:
25
Sep
2013
13:51 WIB
Nomor
:
43/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Ir. Samady Singarimbun Kuasa Hukum: Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230048
Kata Kunci
:
putusan Mahkamah Agung
File Pendukung
:
19
Sep
2013
11:57 WIB
Nomor
:
66/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Drs. Bernard Sagrim, M.M. Sebagai Pemohon I; 2. Moses Murafer Sebagai Pemohon II. Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H. M.H.
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230035
Kata Kunci
:
perubahan ibukota Kabupaten Maybrat
File Pendukung
:
19
Sep
2013
11:46 WIB
Nomor
:
2/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Priyo Puji Wasono, dkk sebagai Pemohon I dan XXXI Kuasa Pemohon: Anggara, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230169
Kata Kunci
:
Priyo Puji Wasono; Washington DC; San Francisco; Sydney; Australia; Constitutional Rights; Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Anggota DPR; DPD; DPRD; Kewenangan Konstitusional; Persamaan hak; Warga negara; Pemerintahan; Bersamaan kedudukan dalam hukum; Hukum dan pemerintahan; Kesempatan sama; Kesamaan Kedudukan dalam Pemerintahan; kesetaraan hak; Calon Anggota Legislatif; WNI Luar Negeri; Provinsi DKI Jakarta; domisili; daerah pilihan; Dapil Luar Negeri; Perlindungan hak; Pekerja migran; Konvensi Internasional; Remitansi; Pekerja Migran Indonesia; Under-Representation; Over-Representation; KBRI; KJRI; KDEI; KRI; Voters Disenfranchisement; Dapil II DKI Jakarta; Konstituensi; Voters Turnout; Apolitis; The Overseas Absentee Voting Law; Prof. Dr. Saldi Isra; Supremasi MPR; Proposional; Geopolitik; One Person, One Vote, And One Value; Dr. Thomas A. Legowo; Proportional Representation; Perwakilan Demokratis; Rumah Aspirasi; Serap Aspirasi; Nicolaus Teguh Budi Harjanto; Electoral; Effected Interest; Eligible To Vote; Diaspora Voting; Assimilated Representation; Discret District; Political Trustee; Migrant Care; Argest Remainder; Sisa Suara Terbanyak; DPR Dan DPRD; Ambang Batas;Threshold; Geografis; UU 8/2012;
File Pendukung
:
19
Sep
2013
11:17 WIB
Nomor
:
100/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Marten Boiliu
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230144
Kata Kunci
:
Marten Boiliu;PT. Sandhy Putra Makmur;Pembayaran Upah;Hubungan Kerja;Pekerja;Buruh;Gaji;Uang Pesangon-Uang Penghargaan-Uang Penggantian;Ketenagakerjaan;Kadaluwarsa;Dissenting Opinion-Hamdan Zoelva.
File Pendukung
:
19
Sep
2013
11:10 WIB
Nomor
:
84/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha Sebagai Pemohon I; 2.Hasan Alaydrus, Lc. Sebagai Pemohon II; 3.Drs. Ahmad Hidayat Sebagai Pemohon III; 4.Dr. Umar Shahab Sebagai Pemohon IV; 5.Sebastian Joe bin Abdul Hadi Sebagai Pemohon Kuasa Pemohon: Ahmad Taufik, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230134
Kata Kunci
:
pengujian KUHP; UU Nomor 1/PNPS/195; Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/tahun 195; penodaan agama; tajul muluk; hasan alaydrus; ahmad hidayat; umar shahab; sebastian joe; pasal 156a KUHP; islam mazhab syi'ah; mengeluarkan perasaan; melakukan perbuatan; charisal matsen agustinus manu; zainal abidin bagir; siti ruhaidi dzuhaytin; noorhaldi hasan; pipi ahmad rifai hasan; jamin ginting; samsu rizal panggabean; muhsin labib; Dr. Mudzakkir; H. Atho Mudzar; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
File Pendukung
:
17
Sep
2013
14:20 WIB
Nomor
:
44/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Ir. Samady Singarimbun Kuasa Pemohon: Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230174
Kata Kunci
:
UU PTPK, Pemberantasan Tipikor.
File Pendukung
:
17
Sep
2013
14:15 WIB
Nomor
:
76/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Awaluddin Kuasa Pemohon: Robi Anugrah Marpaung, S.H.,M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
229978
Kata Kunci
:
Hak keuangan/administratif presiden/wakil, penarikan permohonan.
File Pendukung
:
< 1 ... 122 123 124 125 126 127 128 ... 181 >