Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 678 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3644100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
30
Jan
2014
16:40 WIB
Nomor
:
92/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. 2. Heru Widodo, S.H., M.Hum. 3. Dorel Almir, S.H., M.Kn. 4. Daniel Tonapa Masiku, S.H. 5. Supriadi Adi, S.H. 6. Syamsuddin, S.H. 7. Dhimas Pradana, S.H. 8. Robikin Emhas, S.H., M.H. 9. Nurul Anifah, S.H. 10.Samsul Huda, S.H., M.H. 11.Hartanto, S.H. 12.Syarif Hidayatullah, S.H., MBA.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230024
Kata Kunci
:
Panel Ahli; Kekuasaan kehakima; Majelis Kehormatan; Kode Etik; Pedoman Perilaku Hakim Konstitus; Perppu Nomor 1 Tahun 2013; Gustav Radbruc; Kemanfaatan; Kepastian; The rule of law principles; Cacat Formil; Cacat Materiil; Doktor Ilmu Hukum
File Pendukung
:
30
Jan
2014
16:35 WIB
Nomor
:
91/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Habiburokhman, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230022
Kata Kunci
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; Mahkamah Konstitusi; Syarat Dikeluarkannya Perppu; hierarki Peraturan Perundangundangan; kegentingan yang memaksa; Perppu; status hukum baru; Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; mengembangkan diri; tindak pidana korupsi; Cacat Formil; tertangkap tangan; preseden; Cacat Materiil; Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi
File Pendukung
:
30
Jan
2014
16:29 WIB
Nomor
:
90/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Safruddin, S.H.
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
229995
Kata Kunci
:
Pasal I angka 2; Pasal 15 ayat (2) huruf i, ayat (3) huruf f; angka 7; Pasal 27A ayat (1) dan ayat (7); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003; Mahkamah Konstitusi; Pasal 7; Pasal 24B; Pasal 27; Syarat dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi; Hakim Agung; Hakim Konstitusi;
File Pendukung
:
30
Jan
2014
16:28 WIB
Nomor
:
86/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi 2. Joko Widarto, S.H., M.H. 3. Kurniawan
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230001
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;Forum Kajian Hukum dan Konstitusi;Joko Widarto;Kurniawan;Viktor Santoso Tandiasa;Okta Heriawan;
File Pendukung
:
30
Jan
2014
16:10 WIB
Nomor
:
77/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    H. Lukman Hakim Mustain, S.H., M.Hum Kuasa Pemohon: Muhammad Soleh, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
229968
Kata Kunci
:
Lukman Hakim Musta/'in;Muhammad Soleh; Imam Syafi/'i;Samuel Hendrik Pangemanan; Abdul Holil;Ahmad Sahid;Adi Darmanto;Sholeh and Partners;696/TAP.MK/201;77/PUU-XI/2013;Sistem Pendidikan Nasional;Permohonan Pengujian Materiil Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
File Pendukung
:
30
Jan
2014
16:05 WIB
Nomor
:
3/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Hendry Batoarung Madika Kuasa Pemohon: Duin Palungkun, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230605
Kata Kunci
:
Hukum acara pidana; Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Narkoba; Kepolisian Tana Toraja; Surat Perintah Penangkapan; Kepastian hukum; Penerapan kata "segera"; Perlindungan hukum; Pemaknaan kata "segera"; rentang waktu kata "segera"; Pasal 18 ayat (3) KUHAP; Penangkapan; Pemberitahuan; Tembusan; Surat Perintah Penangkapan; Segera; Diberikan; Keluarga Tersangka; Tujuh Hari; Ditahan; Diculik; Hilang
File Pendukung
:
23
Jan
2014
15:15 WIB
Nomor
:
59/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Arif Sahudi, S.H., M.H Kuasa Pemohon: Sigit N. Sudibyanto, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230040
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;Pemilihan Umum; Anggota; Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; DPR; DPRD; DPD; Arif Sahudi; menteri; calon legislatif; Pemilu;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Keuangan Negara; Yunita Ramadhani; ne bis in idem
File Pendukung
:
23
Jan
2014
15:10 WIB
Nomor
:
57/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    FX. Arief Poyuono, S.E Kuasa Pemohon: Habiburokhman, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230086
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum; Mengundurkan diri; Bakal calon anggota DPR; Menteri; Pejabat setingkat Menteri; Syarifudin Hasan; Putusan Mahkamah Nomor 12/PUU-XI/2013; Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010; Pemilihan anggota DPD; Pembatasan
File Pendukung
:
23
Jan
2014
14:53 WIB
Nomor
:
14/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si Kuasa pemohon: AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230156
Kata Kunci
:
UU 42 tahun 2008; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan Umum Serentak; Pemilu serentak; Pemilu serentak 2019; Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan serentak; Pemilu serentak lebih efisien; Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; tawar-menawar (bargaining) politik; legitimasi Presiden; legitimasi rakyat
File Pendukung
:
16
Jan
2014
16:01 WIB
Nomor
:
1/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Oei Alimin Sukamto Wijaya Kuasa Pemohon: Muhammad Sholeh, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230286
Kata Kunci
:
UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHAP; sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan; kehilangan kemerdekaan; distinctive; stigmatisasi; melindungi hak asasi; bertentangan dengan UUD
File Pendukung
:
< 1 ... 120 121 122 123 124 125 126 ... 181 >