Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3642100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
18
Mar
2014
15:52 WIB
Nomor
:
61/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Taufiq Hasan
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230126
Kata Kunci
:
Elections-Indonesia; Election law-Indonesia; Voters-rules and legislation-Indonesia; Voters-voting behavior; Political rights; Pemilihan Umum-Indonesia; Hukum pemilihan umum-Indonesia; Pemilihan Umum-Undang-Undang dan peraturan; Batas usia pemilih; Hak pilih; Hak politik; Pemilih-Undang-Undang dan peraturan.
File Pendukung
:
12
Mar
2014
16:26 WIB
Nomor
:
74/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Meyce Dwi Wahyuni, S.H Kuasa Pemohon: Arief Ariyanto, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229922
Kata Kunci
:
UU Penyelenggara Pemilu; UU 15 Tahun 2011; Meyce Dwi Wahyuni; perlakuan khusus; tindakan khusus sementara; affirmative action; diskriminasi terhadap wanita; penghapusan diskriminasi terhadap perempuan; partisipasi dalam politik; critical mass; tiga puluh persen; 30%; jumlah minimal keterwakilan; perbedaan perempuan dan laki-laki; sesleksi anggota KPU; pemilihan anggota KPU; komposisi keanggotaan KPU; keterwakilan perempuan dalam KPU; diskriminasi positif; positive discrimination; faktor sosiologis; petafsiran sosiologis; KPUD Kepahiang;
File Pendukung
:
12
Mar
2014
16:08 WIB
Nomor
:
20/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik., dkk sebagai Pemohon I s.d Pemohon XXX Kuasa Pemohon: Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
229959
Kata Kunci
:
UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; bakal calon perempuan; daftar bakal calon; affirmative action; reverse discrimination; kesetaraan gender; level playing-field; setiap tiga orang bakal calon terdapat satu orang calon perempuan; kuota perempuan; 30 persen kuota perempuan; mengutamakan bakal calon perempuan; persebaran suara sama; diutamakan perempuan
File Pendukung
:
06
Mar
2014
15:18 WIB
Nomor
:
30/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. PT Exertainment Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Martin Darby Presiden Direktur Sebagai Pemohon I; 2. PT Fitindo Sehat Sempurna, dalam hal ini diwakili oleh Nurlinda Paramita Direktur Utama Sebagai Pemohon II; 3. PT Adhia Relaksindo, dalam hal ini diwakili oleh Nurlinda Paramita Direktur Utama Sebagai Pemohon III 4. Aero Sutan Aswar sebagai Pemohon IV serta para Pemohon V sampai dengan para Pemohon XI Kuasa Pemohon: Denny Kailimang, S.H.,M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230135
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pasal 42 ayat (2) huruf i; olahraga; pusat kebugaran; fitness center;pajak hiburan;Sistem Keolahragaan Nasional
File Pendukung
:
06
Mar
2014
15:05 WIB
Nomor
:
36/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    I Made Sudana, S.H
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230469
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Hukum Acara Pidana;Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;Mahkamah Agung; peninjauan kembali; KUHAP; novum; due process of law; Cholidin Nasir; I Made Sudana
File Pendukung
:
06
Mar
2014
15:00 WIB
Nomor
:
34/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Antasari Azhar, S.H., M.H. sebagai Pemohon I; 2. Ida Laksmiwaty S.H. sebagai Pemohon II; 3. Ajeng Oktarifka Antasariputri sebagai Pemohon III; Kuasa Pemohon: Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230021
Kata Kunci
:
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, SMS, WEB Server, menciderai rasa keadilan, sense of justice, pencari keadilan, yustitiabelen, inkonstitusional tanpa syarat, konstitusional bersyarat, Badan Kepegawaian Negara, BKN, kenaikan pangkat saksi, Mendiknas, PTUN, Permintaan Peninjauan Kembali, litest finiri oportet
File Pendukung
:
06
Mar
2014
14:35 WIB
Nomor
:
21/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Andi Syamsuddin Iskandar, S.H sebagai Pemohon I 2. Andi Nani Andriani, S.Pd., sebagai Pemohon II 3. Boyamin sebagai Pemohon III Kuasa Pemohon: Sigit N. Sudibyanto, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230247
Kata Kunci
:
UU Hukum Acara Pidana; Peninjauan Kembali; Peninjauan Kembali hanya oleh ahli warisnya; Peninjauan Kembali hanya diajukan 1 (satu) kali; novum; pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencari dan mendapatkan keadilan; tes DNA; tes kebohongan; pembuktian materiil
File Pendukung
:
26
Feb
2014
14:44 WIB
Nomor
:
4/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Silas Malak., dkk Kuasa Pemohon: Rudy Alfonso, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229960
Kata Kunci
:
UU Nomor 14 Tahun 2003; Kabupaten Tambrauw; Papua Barat; Distrik Moraid; Rudy Alfonso; Heru Widodo; Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari
File Pendukung
:
26
Feb
2014
14:31 WIB
Nomor
:
105/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Keliopas Meidogda., dkk Kuasa Pemohon: Rudy Alfonso, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229903
Kata Kunci
:
Pembentukan kabupaten; Tembrauw; Papua barat; Kabupaten serong; Kabupaten manokwari; Distrik; Masyarakat adat; Suku; Maurits Major; Ditolak
File Pendukung
:
26
Feb
2014
14:21 WIB
Nomor
:
54/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pemohon I - Pemohon XII. Kuasa Pemohon: Apong Herlina, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229994
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; pemerintah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Administrasi Kependudukan; Komisi Perlindungan Anak Indonesia; KPAI; Yayasan Kampus Diakonia Modern; Yayasan Elsafan; Yayasan Komunitas Sahabat Anak Jakarta; Yayasan Atma; Yayasan SOS Desa Taruna Indonesia; Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia (Peran Indonesia); Provinsi Sumatera Utara; Darwinah; Kasidin; Hartini; Darsinah; Jaringan Kerja Peduli Akta Kelahiran; kewarganegaraan; hak asasi manusia; perlindungan; pendidikan; akta kelahiran; hak anak; Perlindungan Anak; pencatatan sipil; kelahiran; status hukum; penduduk; wilayah; stelsel aktif; warga negara; identitas;
File Pendukung
:
< 1 ... 118 119 120 121 122 123 124 ... 181 >