Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 678 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3644100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
03
Apr
2014
15:40 WIB
Nomor
:
32/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Jaka Irwanta, S.E sebagai Pemohon I sampai dengan para Pemohon IV Kuasa Pemohon: Dr. Mohammad Arif Setiawan, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230087
Kata Kunci
:
Insurance; Usaha perasuransian;Usaha bersama;Revrisond baswir; Perusahaan asuransi;kerugian; Demokrasi ekonomi;Asas kekeluargaan;Jasa usaha; asas kebersamaan; perusahaan perseroan; asuransi jiwa bersama; tenggang waktu pembuatan undang-undang; diatur lebih lanjut
File Pendukung
:
03
Apr
2014
15:30 WIB
Nomor
:
31/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Ramdansyah, S.S., S.Sos.,S.H., MKM
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230108
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Penyelenggara Pemilihan Umum;Ramdansyah; DKPP; KPU, Bawaslu; Election law-Indonesia, Local Elections-Indonesia-Jakarta-2012, Election Monitoring-Indonesia, General Elections Supervisory Body-Indonesia, Local Elections Supervisory Committee-Jakarta-Indonesia, The Elections Organizers Ethics Council-Indonesia,Dismissal-2012, The Elections Organizers Ethics Council-Indonesia-Decision-2013, Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah
File Pendukung
:
27
Mar
2014
16:10 WIB
Nomor
:
73/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Yayasan Pelestari Bangsal Patalon sebagai Pemohon I dan para Pemohon II s.d Pemohon VIII. Kuasa Pemohon: Kurniawan Adi Nugroho, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230083
Kata Kunci
:
Surakarta; kartasura; handarbeni; provinsi; Politics and government; Social conditions; social life and customs; Penggabungan Daerah; Provinsi; Jawa Tengah; Pelestarian budaya; lembaga hukum; daerah istimewa; karesidenan; pemerintahan daerah; kewenangan; abdi dalem; yayasan; Wirjono Projodikoro; legal policy; Kasunanan; perjanjian giyanti; perjanjian salatiga; kesultanan; njowo; piagam kedudukan; susuhunan; mangkunegoro; otonomi khusus; eigendom
File Pendukung
:
27
Mar
2014
16:00 WIB
Nomor
:
63/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. G.R.Ay. Koes Isbandiyah sebagai Pemohon I; 2. KP. Eddy S. Wirabhumi, S.H.,M.M sebagai Pemohon II. Kuasa Pemohon: Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.,dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
229980
Kata Kunci
:
Pembentukan Provinsi; Jawa Tengah; Koes Isbandiyah;Keraton surakarta;Daerah istimewa;Surakarta;Pemerintah kota; Pelestarian budaya jawa;Paku buwono XII;Budaya jawa; Status Hukum; kasunanan
File Pendukung
:
26
Mar
2014
16:25 WIB
Nomor
:
13/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Habiburokhman, SH., MH
Amar Putusan
:
Tidak Berwenang
Status
:
Tidak Berwenang
Di Unduh
:
229970
Kata Kunci
:
Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres
File Pendukung
:
26
Mar
2014
16:17 WIB
Nomor
:
83/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Siti Askabul Maimanah sebagai Pemohon I; 2. Rini Arti sebagai Pemohon II; 3. Sungkono sebagai Pemohon III; 4. Dwi Cahyani sebagai Pemohon IV; 5. Tan Lanny Setyawati sebagai Pemohon V; 6. Ir Marcus Johny Ranny,MM sebagai Pemohon IV. Kuasa Pemohon: Mursid Mudiantoro,S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230554
Kata Kunci
:
APBN; Lumpur Sidoarjo; PT Lapindo Brantas; korban lumpur; APBNP Tahun 2013; BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo);
File Pendukung
:
26
Mar
2014
16:06 WIB
Nomor
:
9/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Mardani H. Maming, S.H. Kuasa Pemohon: Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.,dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230168
Kata Kunci
:
Electrification-Indonesia, Energy policy-Indonesia, Electric utilities-Law and legislation-Indonesia-South Kalimantan-Tanah Bumbu, Electric utilities-privatization-Indonesia, Electric utilities-Unbundling (Marketing)-Indonesia, Electricity consumption, Electric power distribution, Electric power-plants, Coal-fire power-plants, Central-local government relations-Indonesia, Local government-law and legislation, Ketenagalistrikan, Krisis listrik, Tenaga listrik-distribusi, Pembangkit Tenaga Listrik-Batu bara; UU Ketenagalistrikan; PLN, penguasaan negara; batasan usaha penyediaan tenaga listrik; penyediaan tenaga listrik oleh BUMN dan BUMD; kepentingan umum; distribusi tenaga listrik; kebutuhan tenaga listrik; usaha penyediaan listrik
File Pendukung
:
20
Mar
2014
16:20 WIB
Nomor
:
108/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230025
Kata Kunci
:
Election law-Indonesia, Judicial review, Presidents-Indonesia-Election-2014, Presidential candidates, Political rights, Right of political participation, Political parties, Crescent Star Party, Presiden -Pemilihan Umum-2014, Partai politik, Hak politik, Partai Bulan Bintang.
File Pendukung
:
20
Mar
2014
15:51 WIB
Nomor
:
99/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Agus, SH sebagai Pemohon I; 2. Didik Qurniawan sebagai Pemohon II.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229972
Kata Kunci
:
Labor laws and legislation, Conflict of law-Labor disputes, Labour courts-Indonesia, Industrial relations, Executions (Law), Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perburuhan, Sengketa antara buruh dan majikan, Pengadilan Hubungan Industrial, Eksekusi.
File Pendukung
:
18
Mar
2014
16:02 WIB
Nomor
:
72/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Elwen Roy Pattiasina, S.E., M.M; 2. Abdul Rahman Djabumona Kuasa Pemohon: Anthoni Hatane, SH., MH., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229989
Kata Kunci
:
Election law-Indonesia-Kepulauan Aru-2014, Local elections-Indonesia, Local government-Law and legislation-Indonesia, Mayor elections-Kepulauan Aru-Indonesia, Recall, Pemilihan Umum Kepala Daerah-Kepulauan Aru, Pemilukada-Walikota-Wakil Walikota-Kepulauan Aru, Penggantian antar waktu, Pemberhentian kepala daerah, Pemberhentian wakil kepala daerah, Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah bersamaan, Penggantian kepala daerah, Penggantian wakil kepala daerah, Penggantian kepala daerah dan wakil kepala daerah, Perolehan suara terbanyak kedua, Penggantian oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua.
File Pendukung
:
< 1 ... 117 118 119 120 121 122 123 ... 181 >