Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 678 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3644100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
26
Feb
2014
14:12 WIB
Nomor
:
Nomor 9/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Pasal 1 ayat (1) [yang sebenarnya Pasal 1 angka 1] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067) terhadap Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Yudha Indrapraja, dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
229857
Kata Kunci
:
Yudha Indraparja;UU Nomor 40 Tahun 2009; Kepemudaan;Penarikan Kembali
File Pendukung
:
20
Feb
2014
14:36 WIB
Nomor
:
102/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Sanusi Wiradinata Kuasa Pemohon: Petrus Selestinus, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230074
Kata Kunci
:
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; Pra Peradilan; Pengadilan Negeri; Penetapan Tersangka; Penuntutan Tersangka; Penangkapan Tidak sah; Diskriminatif; Penyidik; Penuntut Umum; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
File Pendukung
:
20
Feb
2014
14:26 WIB
Nomor
:
78/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Anwar Sadat, ST., alias Sadat bin Satim 2. Perkumpulan Masyarakat Untuk Pembaharuan Peradilan Pidana, yang diwakili oleh Anggara, SH., dan Syahrial Martanto Wiryawan, SH., Kuasa Pemohon: Wahyu Wagiman, SH., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230023
Kata Kunci
:
UU 8 Tahun 1981; KUHAP; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Pasal 82 ayat (1) huruf b; Pasal 82 ayat (1) huruf c, Pasal 82 ayat (1) huruf d; Anwar Sadat; Sadat bin Satim; WALHI; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia; Perkumpulan Masyarakat Untuk Pembaharuan Peradilan Pidana; Anggara; Syahrial Martanto Wiryawan; praperadilan; hukum acara pidana; upaya paksa; Ogan Ilir; PTPN VII Cinta Manis; konflik perkebunan; Polda Sumatera Selatan; permohonan praperadilan; hak asasi manusia dalam pidana; ketertiban dan ketentraman; ketidakpastian hukum KUHAP; kebebasan badan untuk bergerak; freedom of bodily movement; penahanan paksa; lack of control; pengawasan terhadap tindakan kepolisian; sahnya penangkapan dan penahanan; lembaga swadaya masyarakat; LSM; Herziene Inlandsche Reglement; HIR;
File Pendukung
:
13
Feb
2014
16:40 WIB
Nomor
:
2/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Gautama Budi Arundhati, S.H., L.L.M., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230062
Kata Kunci
:
Mahkamah Konstitusi; UU 4/2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014; syarat hakim konstitusi; hakim konstitusi; Panel Ahli; Komisi Yudisial; Mahkamah Agung; DPR; Presiden; Kode Etik
File Pendukung
:
13
Feb
2014
00:00 WIB
Nomor
:
1/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Dr. A. Muhammad Asrun, S.H, M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230148
Kata Kunci
:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H, M.H.Dkk; Mahkamah Konstitusi; UU 4/2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014; syarat hakim konstitusi; hakim konstitusi; Panel Ahli; Komisi Yudisial; Mahkamah Agung; DPR; Presiden; Kode Etik
File Pendukung
:
12
Feb
2014
15:27 WIB
Nomor
:
89/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Firman Ramang Putra Kuasa Pemohon: Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230045
Kata Kunci
:
Firman Ramang Putra; menyimpan narkotika; menggunakan narkotika; menyalurkan narkotika
File Pendukung
:
12
Feb
2014
15:20 WIB
Nomor
:
81/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Rr. Kamarijah Kuasa Pemohon: Subali, S.H., Tri Nurtaufan, S.H., dan Haryanti, S.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230054
Kata Kunci
:
Kepemilikan Tanah Bekas Perusahaan Milik Belanda; Nasionalisasi; konversi; hak barat; hak pakai; hak guna usaha; hak guna bangunan; kantor pertanahan; kereta api indonesia; pihak ketiga; pemegang hak atas tanah; nederlandsch indische; vereniging
File Pendukung
:
12
Feb
2014
15:10 WIB
Nomor
:
79/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    dr. Salim Alkatiri
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230014
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; pemerintah; Salim Alkatiri; Kawasan Ekonomi Khusus; Kabupaten Buru Selatan; Provinsi Maluku; pengadilan;
File Pendukung
:
30
Jan
2014
16:52 WIB
Nomor
:
94/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Muhammad Joni, SH., M.H 2. DR. Khairul Alwan Nasution, M.M 3. Fakhrurrozi 4. Mukhlis Ahmad, S.H 5. Zulhaina Tanamas, S.H 6. Triono Priyo Santoso, S.H 7. Hadi Ismanto, SH 8. Baginda Dipamora Siregar, SH
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
229991
Kata Kunci
:
perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi
File Pendukung
:
30
Jan
2014
16:47 WIB
Nomor
:
93/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    dr. Salim Alkatiri
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230032
Kata Kunci
:
perubahan undang-undang mahkamah konstitusi
File Pendukung
:
< 1 ... 119 120 121 122 123 124 125 ... 181 >