Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
30
Apr
2019
14:02 WIB
Nomor
:
1/SKLN-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014 - 2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Periode 2017 - 2019
Pemohon
:
Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Prof. Dr. Farouk Muhammad, Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, S.E.
Amar Putusan
:
Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon.
Status
:
Tidak Berwenang
Di Unduh
:
6061
Kata Kunci
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014 - 2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Periode 2017 - 2019
File Pendukung
:
20
Oct
2015
14:19 WIB
Nomor
:
1/SKLN-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara
Pemohon
:
Imran Husaini Siregar selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kuasa Pemohon: Adi Mansar, S.H. M. Hum., dkk
Amar Putusan
:
Ketetapan Penarikan Permohonan
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
6031
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
16
Jan
2014
16:03 WIB
Nomor
:
3/SKLN-XI/2013
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)
Pemohon
:
1. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si; 2. Nasrullah, S.H; 3. Endang Wihdatiningtyas, S.H; 4. Daniel Zuchron; 5. Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. masing-masing disebut sebagai Pemohon jabatan Ketua dan Anggota Bawaslu. 1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)sebagai Termohon I; 2.Gubernur Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Termohon II;
Amar Putusan
:
tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
6044
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
28
Aug
2013
15:50 WIB
Nomor
:
2/SKLN-XI/2013
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum
Pemohon
:
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Kuasa Pemohon : Harisan Aritonang, S.H., dkk
Amar Putusan
:
tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
6024
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
28
May
2013
17:20 WIB
Nomor
:
1/SKLN-XI/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Dominggus Maurits Luitnan, SH.; 2.Suhardi Somomoelyono, SH., MH.; 3.Abdurahman Tardjo, SH., MH.; 4.TB Mansjur Abubakar, SH.; 5.LA Lada, SH.; 6.Hj Metiawati, SH., MH.; para Advokat pada Kantor Lembaga Advokat/Pengacara Dominika terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia in casu Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Termohon
Amar Putusan
:
tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
6055
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
19
Sep
2012
14:00 WIB
Nomor
:
3/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Pemohon
:
Komisi Pemilihan Umum
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
6041
Kata Kunci
:
wewenang KPU; sanksi administratif; pemilihan Kepala Daerah; Otonomi Khusus; Pemilu; verifikasi faktual; Dewan Perwakilan Rakyat Papua; Majelis Rakyat Papua; Peraturan Daerah Khusus; Perdasus; Peraturan Daerah Provinsi; Perdasi; verifikasi; bakal pasangan calon; kelembagaan; adat Papua
File Pendukung
:
31
Jul
2012
10:00 WIB
Nomor
:
2/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pemohon
:
Presiden Republik Indonesia
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
6022
Kata Kunci
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara; Presiden; Dewan Perwakilan Rakyat; Badan Pemeriksa Keuangan; kewenangan atribusi; Kewenangan Angaran; Badan Layanan Umum; Pusat Investasi Pemerintah; Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
File Pendukung
:
19
Jul
2012
14:00 WIB
Nomor
:
3/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua
Pemohon
:
Komisi Pemilihan Umum
Amar Putusan
:
Putusan Sela
Status
:
-
Di Unduh
:
6014
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
08
Feb
2012
16:00 WIB
Nomor
:
5/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komite Kerja Advokat Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pemohon
:
Suhardi Somomoelyono
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
6022
Kata Kunci
:
Komite Kerja Advokat Indonesia; lembaga negara; Kode Etik Advokat; profesi Advokat; Indonesian Bar Association; PERADI; KAI; IKADIN; AAI; IPHI; HAPI; SPI; AKHI; HKHPM; APSI; Dewan Kehormatan
File Pendukung
:
27
Jan
2012
11:00 WIB
Nomor
:
1/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh
Pemohon
:
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
6025
Kata Kunci
:
SKLN; Putusan Sela; Kementerian Dalam Negeri; Komisi Independen Pemilihan; KIP Aceh; Provinsi Aceh; Partai Aceh; DPRA; DPRK
File Pendukung
:
1 2 3 >