Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 678 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3644100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
19
Jul
2012
14:00 WIB
Nomor
:
3/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua
Pemohon
:
    Komisi Pemilihan Umum
Amar Putusan
:
Putusan Sela
Status
:
-
Di Unduh
:
230586
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
08
Feb
2012
16:00 WIB
Nomor
:
5/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komite Kerja Advokat Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pemohon
:
    Suhardi Somomoelyono
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
230577
Kata Kunci
:
Komite Kerja Advokat Indonesia; lembaga negara; Kode Etik Advokat; profesi Advokat; Indonesian Bar Association; PERADI; KAI; IKADIN; AAI; IPHI; HAPI; SPI; AKHI; HKHPM; APSI; Dewan Kehormatan
File Pendukung
:
27
Jan
2012
11:00 WIB
Nomor
:
1/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh
Pemohon
:
    Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230596
Kata Kunci
:
SKLN; Putusan Sela; Kementerian Dalam Negeri; Komisi Independen Pemilihan; KIP Aceh; Provinsi Aceh; Partai Aceh; DPRA; DPRK
File Pendukung
:
17
Jan
2012
09:00 WIB
Nomor
:
3/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Pemohon
:
    H. Isran Noor, M.Si
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230493
Kata Kunci
:
SKLN; Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Undang-Undang Pemerintah Daerah; Energi; Sumber Daya Mineral; Wilayah Pertambangan; Wilayah Usaha Pertambangan; Wilayah Izin Usaha Pertambangan; Delegation of Authority; Otonomi; Lembaga Negar; Public overlapping; Kementerian Energi; Laica Marzuki; Indra Perwira; Masúd Said; Minerba; Tidak Dapat Diterima
File Pendukung
:
17
Jan
2012
09:00 WIB
Nomor
:
1/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh
Pemohon
:
    Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
Amar Putusan
:
Putusan Sela
Status
:
Sela / Provisi
Di Unduh
:
230433
Kata Kunci
:
SKLN; Putusan Sela; Kementerian Dalam Negeri; Komisi Independen Pemilihan; Calon Gubernur; Calon Bupati; Calon Walikota; Bakal Pasangan Calon; Pendaftaran Kembali; KIP Aceh; Provinsi Aceh; Partai Aceh; Rancangan Qanun; DPRA; DPRK
File Pendukung
:
04
Jan
2012
16:00 WIB
Nomor
:
6/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Kewenangan Lembaga Negara antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh
Pemohon
:
    Drs. H. Hasbi Abdullah, MSi
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230410
Kata Kunci
:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA);KIP Aceh;
File Pendukung
:
24
Nov
2011
16:00 WIB
Nomor
:
4/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) terhadap Menteri Agama Republik Indonesia
Pemohon
:
    Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima dan Tidak Berwenang)
Di Unduh
:
230488
Kata Kunci
:
Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK);Kementrian Agama;
File Pendukung
:
29
Sep
2011
16:00 WIB
Nomor
:
2/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Kab. Penajam Passer Utara, Prov. Kaltim dan Ketua DPRD Kab. Penajam Passer Utara, Prov. Kaltim terhadap Menteri Kehutanan RI
Pemohon
:
    1. H. Andi Harahap, S.Sos (Bupati Kab. Penajam Passer Utara) 2. Nanang Ali, S.E (Ketua DPRD Kab. Penajam Passer Utara)
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
230503
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
20
Jun
2011
09:00 WIB
Nomor
:
1/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pemerintah Kabupaten Sorong terhadap Pemerintah Kota Sorong
Pemohon
:
    Pemohon : Pemerintah Kabupaten Sorong Kuasa Pemohon : Christoffel Tutuarima, S.H. dan Alexi Sasube, S.H Termohon : Pemerintah Kota Sorong
Amar Putusan
:
Tidak Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
230936
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
11
Mar
2011
09:00 WIB
Nomor
:
1/SKLN-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah terhadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Pemohon
:
    Pemohon : 1. H. Abdullah Tuasikal (Bupati Maluku Tengah) 2. Asis Matulette (Ketua DPRD Maluku Tengah) Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrunt, S.H., M.H., dkk Termohon : Menteri Dalam Negeri RI
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230503
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
< 1 2 3 4 >