Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
06
Jan
2020
14:41 WIB
Nomor
:
74/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum
Pemohon
:
Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansyuri
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
560
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum
File Pendukung
:
06
Jan
2020
14:32 WIB
Nomor
:
67/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Tenggat waktu pelaksanaan mediasi dan/atau ajidukasi pada komisi informasi publik
Pemohon
:
Supriyono
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
415
Kata Kunci
:
Tenggat waktu pelaksanaan mediasi dan/atau ajidukasi pada komisi informasi publik
File Pendukung
:
06
Jan
2020
14:16 WIB
Nomor
:
63/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Pemohon
:
Parliament Responsive Forum (PAMOR) yang diwakili oleh Dayanto, S.H., M.H. selaku Direktur dan Muhammad Alfa Sikar selaku Sekretaris Jenderal
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
466
Kata Kunci
:
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
File Pendukung
:
06
Jan
2020
14:06 WIB
Nomor
:
35/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
Pemohon
:
1. Zadrack Taime; 2. Yan Pieter Yarangga; 3. Paul Finsen Mayor; 4. Sirzet Gwasgwas; 5. Oktovianus Pekei; 6. Albertus Moiwend; 7. Yohanis Petrus Kamarka; 8. Djanes Marambur; 9. Yosepa Alomang; 10. Karel Philemon Erari; 11. Pdt. Herman Awom, S.Th; 12. Thaha M. Alhamid; 13. Solidaritas Perempuan Papua (SPP); dan 14. Kemah Injil Gereja Masehi (KINGMI) di Tanah Papua.
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
11
Kata Kunci
:
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
File Pendukung
:
06
Jan
2020
13:47 WIB
Nomor
:
18/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Fidusia
Pemohon
:
Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo
Amar Putusan
:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. 4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
7006
Kata Kunci
:
Fidusia
File Pendukung
:
18
Dec
2019
12:23 WIB
Nomor
:
102/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Otoritas Jasa Keuangan
Pemohon
:
Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., Bintara Sura Priambada, S.Sos, .S.H., M.H., Ashinta Sekar Bidari, S.H., M.H., Andi Pawelloi, S.PI., M.M., dan Rudi Asnawi
Amar Putusan
:
1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1196
Kata Kunci
:
Otoritas Jasa Keuangan
File Pendukung
:
18
Dec
2019
11:48 WIB
Nomor
:
99/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Ahmad Wazir Noviadi
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1073
Kata Kunci
:
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
File Pendukung
:
11
Dec
2019
11:33 WIB
Nomor
:
65/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Pemohon
:
Achdiat Adiwinata
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
740
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
File Pendukung
:
11
Dec
2019
11:22 WIB
Nomor
:
64/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Asrullah, S.H.
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
Status
:
Gugur
Di Unduh
:
655
Kata Kunci
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
11
Dec
2019
11:15 WIB
Nomor
:
58/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pasal 7 ayat (2) huruf e
Pemohon
:
1. Faldo Maldini; 2. Tsamara Amany; 3. Dara Adinda Kesuma Nasution; dan 4. Cakra Yudi Putra
Amar Putusan
:
Menolak permohonan para Pemohon.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1036
Kata Kunci
:
Pasal 7 ayat (2) huruf e
File Pendukung
:
1 2 3 4 ... 317 >