Nomor

:

84/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pemohon

:

Amar Putusan

:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yang menyatakan, “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis User Generated Content (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya”; 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

1369

Kata Kunci

:

larangan Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis User Generated Content (UGC) membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

9/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023

Pemohon

:

Amar Putusan

:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 9/PUU-XXII/2024 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 9/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

1279

Kata Kunci

:

Pengujian putusan 90\PUU-XXI\2023, Pasal 169 Huruf q, UU Pemilu

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

7/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pemohon

:

Amar Putusan

:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian materiil frasa “undang-undang” dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 7/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

734

Kata Kunci

:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

4/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

1433

Kata Kunci

:

Pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

83/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan sepanjang frasa “pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan” dalam Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “tidak terdapat tindakan upaya paksa”, sehingga selengkapnya norma Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) menjadi “Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sepanjang tidak terdapat tindakan upaya paksa”; 3. Menyatakan Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “tidak melanggar hak asasi wajib pajak”, sehingga selengkapnya norma Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) menjadi “Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan upaya paksa dan melanggar hak asasi wajib pajak”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Status

:

Mengabulkan Sebagian

Di Unduh

:

1863

Kata Kunci

:

Pemeriksaan bukti permulaan

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

8/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Status

:

Gugur

Di Unduh

:

1105

Kata Kunci

:

Frasa Undang-undang Tidak Dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

5/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Status

:

Gugur

Di Unduh

:

962

Kata Kunci

:

Pembatalan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

2/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Status

:

Gugur

Di Unduh

:

729

Kata Kunci

:

Pembatalan penanggungan kerugian dari segala risiko yang sesuai dengan Polis

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

1/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemohon

:

Amar Putusan

:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 1/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 1/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

843

Kata Kunci

:

Ketidakpastian hukum mengenai pembuktian motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

159/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

2317

Kata Kunci

:

Batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Daerah, Anggota DPRD

File Pendukung

:

Klik Disini