Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
11
Dec
2019
11:02 WIB
Nomor
:
56/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam hal ini diwakili oleh Adnan Topan Husodo dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini
Amar Putusan
:
Dalam Provisi: Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
1963
Kata Kunci
:
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
File Pendukung
:
28
Nov
2019
12:19 WIB
Nomor
:
57/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Muhammad Raditio Jati Utomo, Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Putrida Sihombing, dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1357
Kata Kunci
:
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
File Pendukung
:
28
Nov
2019
12:09 WIB
Nomor
:
53/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
makar
Pemohon
:
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
834
Kata Kunci
:
makar
File Pendukung
:
28
Nov
2019
12:01 WIB
Nomor
:
51/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Pemohon
:
Muhammad Sholeh, S.H. dan Ir. Ahmad Nadir
Amar Putusan
:
1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
866
Kata Kunci
:
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
File Pendukung
:
28
Nov
2019
11:42 WIB
Nomor
:
31/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pendidikan Tinggi
Pemohon
:
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
Amar Putusan
:
1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 62 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
675
Kata Kunci
:
Pendidikan Tinggi
File Pendukung
:
28
Nov
2019
11:27 WIB
Nomor
:
29/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum
Pemohon
:
Heriyanto, S.H., M.H. dan Ramdansyah, S.H.
Amar Putusan
:
1. Menyatakan Permohonan Pemohon I gugur; 2. Menyatakan Permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
634
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum
File Pendukung
:
28
Nov
2019
11:20 WIB
Nomor
:
28/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Mahkamah Konsttitusi
Pemohon
:
Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
666
Kata Kunci
:
Mahkamah Konsttitusi
File Pendukung
:
28
Nov
2019
10:51 WIB
Nomor
:
16/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Perdagangan
Pemohon
:
Reza Aldo Agusta
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1017
Kata Kunci
:
Perdagangan
File Pendukung
:
28
Nov
2019
10:24 WIB
Nomor
:
35/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Advokat
Pemohon
:
Dr. Iur. (Cand) Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., CGL., H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H., Gunadi Handoko, S.H., M.Hum., Rynaldo P. Batubara, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., dan Iwan Kurniawan, S.Sy
Amar Putusan
:
Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1968
Kata Kunci
:
Advokat
File Pendukung
:
28
Nov
2019
09:42 WIB
Nomor
:
61/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Syarat Peninjauan Kembali
Pemohon
:
Drs. La Arta, M.Si
Amar Putusan
:
Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
574
Kata Kunci
:
Syarat Peninjauan Kembali
File Pendukung
:
< 1 2 3 4 5 ... 317 >