Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
20
May
2019
11:48 WIB
Nomor
:
14/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
57
Kata Kunci
:
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
File Pendukung
:
20
May
2019
11:22 WIB
Nomor
:
4/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Jupri, S.H., M.H., Ade Putri Lestari, dan Oktav Dila Livia
Amar Putusan
:
1. Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V serta Pemohon VIII dan Pemohon IX tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon VI dan Pemohon VII untuk seluruhnya.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
49
Kata Kunci
:
Tindak Pidana Korupsi
File Pendukung
:
20
May
2019
10:41 WIB
Nomor
:
3/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
BPK
Pemohon
:
Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M.
Amar Putusan
:
Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
48
Kata Kunci
:
BPK
File Pendukung
:
20
May
2019
10:02 WIB
Nomor
:
67/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pemilihan Umum
Pemohon
:
Dorel Almir, S.H, M.H.
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
56
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum
File Pendukung
:
30
Apr
2019
15:03 WIB
Nomor
:
70/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Jasa Konstruksi
Pemohon
:
Lembaga (LPJKP Aceh), Lembaga (LPJKP Banten), Lembaga (LPJKP Gorontalo), Lembaga (LPJKP Lampung), Lembaga (LPJKP Kalimantan Selatan), Lembaga (LPJKP Kalimantan Timur), Lembaga (LPJKP Nusa Tenggara Timur), Lembaga (LPJKP Jambi), Ir. Azhari A Gani, Nazaruddin Ibrahim, S.E., Abdullah Mansur, S.E., Msi., Ir. Wahid Sulaiman, Tari Nurtia R. A.Md., Micha Cassiovia, S.E., Drs. H. A. Djon D. Panggarbesi, M.M., Andre Yulio, Pemi Hari Utami, Doni M. Rohmat, A. Yani, Wijayanto, Affan Anshari, Tommy Yunanto, Hafizullah, A.Md, Aldhika Kurniawan, Febri Yanti, Firman S.Sos., Prafitri Hasan Ngabito, S.T., Syamsul Bahri, S.E., Armin Zaky Ibrahim, S.E., Gusnawaty, Ismail, Rukmini Abbas, Amd,Muliana, S.Sos, Mardiana, Ruslan Hamid, S.E., Ramlan Hidayat, Rusdy Rachmat, Andi Ayu Pratiwi, S.Pd, Ir. Asriagus Rustam, Hasliah, S.T., Ade Kadri, Iswandi Rusdin, S.Sos., Firman Galigo, S.E., Didiet Haryadi Hakim, S.T., M.Si.,Muhammad Syuharli, Hendi, S.T., dan Berry Berli, S.E., M.M.
Amar Putusan
:
1. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018). 2. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) tidak dapat diterima. 3. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon VIII, serta Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tidak dapat diterima.
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
396
Kata Kunci
:
Jasa Konstruksi
File Pendukung
:
30
Apr
2019
14:02 WIB
Nomor
:
1/SKLN-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014 - 2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Periode 2017 - 2019
Pemohon
:
Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Prof. Dr. Farouk Muhammad, Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, S.E.
Amar Putusan
:
Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon.
Status
:
Tidak Berwenang
Di Unduh
:
405
Kata Kunci
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014 - 2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Periode 2017 - 2019
File Pendukung
:
25
Apr
2019
15:03 WIB
Nomor
:
15/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Aparatur Sipil Negara
Pemohon
:
Drs. H. Yuliansyah, M.M.
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
321
Kata Kunci
:
Aparatur Sipil Negara
File Pendukung
:
25
Apr
2019
14:58 WIB
Nomor
:
91/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Aparatur Sipil Negara
Pemohon
:
Novi Valentino Pemohon I; Fatmawati Pemohon II; Markus Iek Pemohon III; Yunius Wururu Pemohon IV; Drs. Sakira Zandi, Msi. Pemohon V.
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
223
Kata Kunci
:
Aparatur Sipil Negara
File Pendukung
:
25
Apr
2019
14:44 WIB
Nomor
:
88/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Aparatur Sipil Negara
Pemohon
:
Ach. Fatah Yasin, S.T., M.M, Panca Setiadi, S.E., Nawawi, Drs., Ec., M.M., Nurlaila, DRA., M.M., dan Djoko Budiono, S.E., M.M.
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
299
Kata Kunci
:
Aparatur Sipil Negara
File Pendukung
:
25
Apr
2019
14:37 WIB
Nomor
:
87/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Aparatur Sipil Negara
Pemohon
:
Hendrik, B.Sc
Amar Putusan
:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
758
Kata Kunci
:
Aparatur Sipil Negara
File Pendukung
:
< 1 2 3 4 5 ... 281 >