Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 678 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3644100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
09
Jan
2014
16:27 WIB
Nomor
:
25/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL Kuasa Pemohon: Admiral, SH., MH., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230028
Kata Kunci
:
UU Mahkamah Agung; rekruitmen hakim agung; seleksi calon hakim agung; kewenangan kepada KY; persetujuan dari DPR; bukan dipilih oleh DPR; lobi politik; calon hakim agung dipilih oleh DPR; fit and propert test; memilih calon yang disukai; mengganggu independensi peradilan; ne bis in idem
File Pendukung
:
09
Jan
2014
00:00 WIB
Nomor
:
27/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Dr. Made Dharma Weda, S.H., M.H. 2. Dr. RM. Panggabean, S.H., M.H 3. Dr. ST. Laksanto Utomo, SH., MH Kuasa Pemohon: Yuherman, SH., MH., MKn., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230289
Kata Kunci
:
Judges-Selection-Mahkamah Agung; Indonesia.-Dewan Perwakilan Rakyat-Powers and duties; Indonesia.- Dewan Perwakilan Rakyat; Indonesia.-Komisi Yudisial; Indonesia. Undang-Undang tentang Komisi Yudisial Tahun 2011; Seleksi Hakim Agung; Mekanisme Pengangkatan Hakim Agung; Pemilihan Hakim Agung; mendapatkan persetujuan DPR; independensi lembaga peradilan
File Pendukung
:
19
Dec
2013
14:56 WIB
Nomor
:
88/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Dominggus Maurits Luitnan, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230189
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang Bantuan Hukum; Undang-Undang tentang Advokat; Advokat; Pengacaral; Ikatan Advokat Indonesia; IKADIN; Asosiasi Advokat Indonesia; AAI; Ikatan Penasihat Hukum Indonesia; IPHI; Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia; HAPI; Serikat Pengacara Indonesia; SPI; Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia; AKHI; Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal; HKHPM; Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia; APSI; Perhimpunan Advokat Indonesia; PERADI; Kode Etik Advokat Indonesia; KEAI; Bantuan Hukum; Pengacara Praktik; Konsultan Hukum; Klien; Kode Etik; Organisasi Pofesi Advokat; Lembaga Bantuan Hukum; Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma; Bantuan Hukum-Kontrol; Pendidikan Hukum Klinis; Probono republico; Legal aid; Legal aid standard; 67/PUU-II/2004; 006/PUU-II/2004; Clinical Legal Education.
File Pendukung
:
12
Dec
2013
15:30 WIB
Nomor
:
111/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Pemohon : 1. Azmy Uzandy; 2. Khairizvan Edwar; 3. Ilham Kasuma, dkk.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230243
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi; Pendidikan Tinggi; Anggaran Pendidikan Tinggi; Komersialisasi Pendidikan Tinggi; Badan Hukum Perguruan Tinggi; Peraturan Akademik; Perguruan Tinggi Asing; Azmy Uzandy; Khairizvan Edwar; Ilham Kasuma; Mida Yulia Murni; Ramzanjani; Ari Wirya Dinata; Mahasiswa Universitas Andalas (UNAND)-Padang; Hak asasi manusia.
File Pendukung
:
12
Dec
2013
15:30 WIB
Nomor
:
103/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Pemohon : 1. M. Nurul Fajri; 2. Candra Feri Caniago; 3. Depitriadi; dkk.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230024
Kata Kunci
:
Pendidikan Tinggi; Perguruan Tinggi; Perguruan Tinggi Negeri; Perguruan Tinggi Swasta; Otonomi Pengelolaan Akademik; Otonomi Pengelolaan Non-Akademik; Badan Layanan Umum; Badan Hukum; Pendidikan;
File Pendukung
:
05
Dec
2013
11:28 WIB
Nomor
:
16/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. SYARIEF ALMAHDALI, SE 2. ZULKIFLI ALKAF, SH 3. TAMRIN 4. ASNAWI ARBAIN, M. Hum 5. Ir. SAMSUL TRIBUANA, Dipl Eng 6. SUTARNO WIJAYA 7. SONNY SETIAWAN, SE 8. H. J. JAHIDIN S, SH.,MH 9. ARAN MASCOS INTJAU, Bsc 10.THERESIA PILIPUS Kuasa Pemohon: Robikin Emhas, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230014
Kata Kunci
:
Pengisian Jabatan; Otonomi daerah; Gubernur; Wakil Gubernur; prima facie; Kalimantan Timur; Kalimantan Utara; Laica Marzuki; Menteri Dalam Negeri
File Pendukung
:
02
Dec
2013
16:00 WIB
Nomor
:
88/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Viktor Santoso Tandiasa, S.H 2. Denny Rudini, S.H 3. Kurniawan
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
229950
Kata Kunci
:
Forum Kajian Hukum dan Konstitusi;FKHK;Viktor Santoso Tandiasa;Denny Rudini;Kurniawan;Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;Pembentukan Panel Hakim;pencabutan permohonan Nomor;88/PUU-XI/2013;
File Pendukung
:
14
Nov
2013
11:20 WIB
Nomor
:
49/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. M. Farhat Abbas, SH., MH. 2. Narliswandi Piliang Alias Iwan Piliang Kuasa Pemohon: Windu Wijaya, SH., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230121
Kata Kunci
:
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; kejahatan luar biasa; kriminal; kolektif kolegial; opened legal policy; kepastian hukum; permohonan tidak beralasan hukum;
File Pendukung
:
31
Oct
2013
16:10 WIB
Nomor
:
117/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Ir. Dunung Wijanarko 2. Wawan Adi Dwi Yanto Kuasa Hukum: Paulus Sanjaya Samosir, S.Sos., SH., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230012
Kata Kunci
:
Undang-undang Ketenagakerjaan; Kekuasaan Kehakiman; Kepentingan Konstitusional Pemohon; Kedudukan Hukum; Kerugian Hak Konstitusional; Perbuatan hukum; Badan Hukum Perseroan; Pengusaha; Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); Buruh; Pekerja; Perubahan Status; Penggabungan; Peleburan; Perubahan Kepemilikan Perusahaan; Uang Pesangon; Uang Penghargaan Masa Kerja; Uang Penggantian Hak; Operation Manager For Power Product And System; Frans Magnis Suseno; Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan; ABB Sakti Industri; Pengadilan Hubungan Industrial; Corporate Action; Diskriminasi; Pemerintah; Adil dan layak; Hubungan kerja; Pengambilalihan; Akuisisi; Perubahan Kepemilikan Perusahaan; Corporate Law; Labour Law; Reposisi;
File Pendukung
:
31
Oct
2013
16:00 WIB
Nomor
:
86/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Yayasan Dompet Dhuafa 2. Yayasan Rumah Zakat Indonesia 3. Yayasan Yatim Mandiri 4. Yayasan Portal Infaq 5. Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang 6. Lembaga Pendayagunaan dan Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Waqaf Harapan Ummat (LPP-ZISWAF HARUM) 7. Yayasan Harapan Dhuafa Banten 8. Lembaga Manajemen Infaq (LMI) 9. YPI Bina Madani Mojokerto 10. Rudi Dwi Setiyanto 11. Arif Rahmadi Haryono 12. Fadlullah, S.Ag., M.Si. 13. Sylviani Abdul Hamid Kuasa Hukum: Heru Susetyo, S.H., L.LM., M.Si., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230072
Kata Kunci
:
pengelolaan zakat,perizinan pengelolaan zakat, badan amil zakat, lembaga amil zakat, sentralisasi pengelolaan zakat, kriminalisasi amil zakat, Baznas, UU 23 Tahun 2011
File Pendukung
:
< 1 ... 121 122 123 124 125 126 127 ... 181 >