Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 678 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3644100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
10
Sep
2013
14:48 WIB
Nomor
:
42/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad Kuasa Pemohon: Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230118
Kata Kunci
:
Mahkamah Agung, Kementrian Negara, Kejaksaan RI, POLRI
File Pendukung
:
10
Sep
2013
14:38 WIB
Nomor
:
24/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Hj. Rachmawati Soekarnoputri, S.H. Sebagai Pemohon I; 2. Universitas Bung Karno (UBK), dalam hal ini diwakili oleh Rektor Drs. Soenarto M.M., M.BA. Sebagai Pemohon II 3. Partai Pelopor, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Eko Suryo Santjojo, BA, S.H., M.H., dan Sekretaris Jenderal Ir. Ristiyanto. Sebagai Pemohon III. Kuasa Pemohon: Bambang Soeroso S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230049
Kata Kunci
:
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Ketetapan MPR; Tap MPR; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara; Status Hukum Ketetapan MPR; einmalig; bersifat einmalig; Pencabutan kekuasaan pemerintahan negara; Presiden Soekarno; kedudukan lembaga negara; Pengujian Ketetapan MPR; Peninjauan terhadap Ketetapan MPR; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
File Pendukung
:
10
Sep
2013
14:23 WIB
Nomor
:
13/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Drs. Bahrullah Akbar, BSc., S.E., MBA (Anggota BPK) Kuasa Pemohon: Drs. Arman Remy, MS., S.H., M.H., M.M., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230022
Kata Kunci
:
Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan; Badan Pemeriksa Keuangan; Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; pengangkatan penggantian antarwaktu; Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
File Pendukung
:
05
Sep
2013
14:55 WIB
Nomor
:
41/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    I Wayan Dendra, S.H., M.H Kuasa Pemohon : Muhammad Sholeh, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229987
Kata Kunci
:
hak keuangan;administratif;
File Pendukung
:
05
Sep
2013
14:48 WIB
Nomor
:
6/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Mursyid sebagai Pemohon I; 2. Anwar sebagai Pemohon II; 3. Nazri Adlani sebagai Pemohon III; 4. Erry Sofyan sebagai Pemohon IV; 5. Selamat sebagai Pemohon V; 6. Ali Muammar sebagai Pemohon VI; 7. Kasmawati sebagai Pemohon VII; 8. Syaddam Natuah sebagai Pemohon VIII; 9. Mulyadi sebagai Pemohon IX Kuasa Pemohon: Yance Arizona S.H., M.H., dan Erik Kurniawan S.H.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230046
Kata Kunci
:
Undang-undang pemilihan umum; pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilu; DPR; DPRD;DPD; penetapan daerah pemilihan umum; suku Gayo; Hak; district magnitude; prinsip keterwakilan; prinsip one person; one vote; one value; opened legal policy;
File Pendukung
:
05
Sep
2013
14:33 WIB
Nomor
:
96/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM) 2. PERKUMPULAN INDONESIAN PARLIAMENTARY CENTER (IPC) Kuasa Pemohon: Veri Junaidi, S.H.,M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230111
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; DPR; DPRD; DPD; Pemilihan Umum; Hak Pilih; One Person; One Vote; One Value; PERLUDEM; IPC;
File Pendukung
:
05
Sep
2013
14:25 WIB
Nomor
:
90/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. M. Komarudin Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) 2. Hamsani Buruh PT. Susilia Indah Synthetic Fibers Industries 3. Nani Sumarni Buruh PT. Sulindafin Permai Spinning Mills 4. Mugiyanto Buruh PT. Shinta Budhrani Industries 5. Muhibbullah Buruh PT. Danapersadaraya Motor Industri 6. Reza Firmansyah Buruh PT. Mandiri Investama Sejati 7. Joko Yulianto Buruh PT. Banteng Pratama Rubber Kuasa Pemohon: Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230049
Kata Kunci
:
Sistem jaminan sosial nasional; Jaminan kesehatan; Upah sampai batas tertentu; Batas tertentu; Bersama oleh pekerja; Pekerja; Pemberi kerja; Asuransi sosial; Iuran asuransi; Surya Tjandra
File Pendukung
:
29
Aug
2013
09:41 WIB
Nomor
:
93/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Ir. H. Dadang Achmad Kuasa Pemohon: Rudi Hernawan, S. H., dan E. Sophan Irawan, SMHK.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230055
Kata Kunci
:
penyelesaian sengketa perbankan; perbankan syariah; prinsip syariah; kepastian hukum; peradilan agama; syariat islam; akad (perjanjian); negara hukum; mediasi; arbitrase; murabahah; bai al istishna; al-mudharabah; al-musyarakah; ijarah; nasabah; musyawarah; bank muamalat
File Pendukung
:
29
Aug
2013
09:30 WIB
Nomor
:
30/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    PT HUTAHAEAN Kuasa Pemohon: Andris Basril, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230462
Kata Kunci
:
Perpajakan; Wajib pajak; Sanksi administratif; Tata cara perpajakan; Denda; Self assessment; Pemungutan pajak
File Pendukung
:
28
Aug
2013
16:37 WIB
Nomor
:
52/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    M. Farhat Abbas, S.H., M.H Kuasa Pemohon: Windu Wijaya, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229995
Kata Kunci
:
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik; Informasi; Transaksi Elektronik; Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA); kebencian; permohonan tidak beralasan hukum.
File Pendukung
:
< 1 ... 123 124 125 126 127 128 129 ... 181 >