Nomor

:

29/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230026

Kata Kunci

:

BP Batam, kawasan FTZ, Perdagangan bebas batam

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

8/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230027

Kata Kunci

:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; korupsi; hak gugat; peran masyarakat; praperadilan; badan hukum privat; kepentingan dan kepedulian; penghentian penyidikan; Penghentian penuntutan; Pihak ketiga yang berkepentingan

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

98/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

230156

Kata Kunci

:

hukum acara pidana; pihak ketiga yang berkepentingan; korupsi; kolusi; nepotisme; mutatis mutandis; dikabulkan;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

79/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

230088

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum; Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pemilu Legislatif; Sudirman Hidayat; Drs. H. Samsul Hadi Siswoyo, S.H.; Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk; Pasal 3 UU 12/1995; Pasal 58 huruf f UU 32/2004 jo UU 12/2008; Pasal 12 huruf g UU 8/2012; Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012; Mantan Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan; LAPAS; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009; UU 12/2005 tentang Pengesahan ICCPR; International Covenant on Civil and Political Rights; Sunardi; Pengujian Materiil; Pengujian Konstitusionalitas

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

35/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

230052

Kata Kunci

:

Masyarakat Hukum Adat; Pemerintahan Hukum Adat; Hutan Hak; Hutan Adat; Pemegang Hak atas Tanah; Earth Summit; Rio Declaration on Environment and Development; Sustainable development; Wewenang hak ulayat; Hutan Negara; Hutan Marga; Hutan Pertuanan; Leluri; Kesatuan Wilayah; in de volksfeer; Solidaritas organis; affirmative action; Undang-undang kehutanan; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara; Abdon Nababan; Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegaraan Kuntu; Bustamir; Moch. Okri; Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Cisitu.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

18/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

229966

Kata Kunci

:

UU No 23 tahun 2006 ; Administrasi Kependudukan ; Mutholib ; Sholeh Hidayat ; Akta Kelahiran ; pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ; Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 ; Pelayanan Publik ; Hak seseorang penduduk ; Hak Anak ; Identitas Diri ; Status Kewarganegaraan ; Pasal 28D Ayat (4); Melampaui batas waktu satu tahun ; Pelaporan Kelahiran ; Pencatatan Kelahiran ; Persetujuan ; Keputusan

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

107/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

229950

Kata Kunci

:

Pemerintah Daerah; Pasangan Calon; Gubernur; Wakil Gubernur; Calon Perseorangan; Partai Politik; Calon Independen; Diskriminatif; perbedaan perlakuan;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

15/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230031

Kata Kunci

:

Pemilu; Jabatan politik; Yuliandri; Saldi Isra; Andrinof A. Chaniago; Maruarar Siahaan; Mengundurkan diri; Surat pengunduran diri; Kepala daerah; Wakil kepala daerah; Pengisian jabatan

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

12/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230032

Kata Kunci

:

Pemilu; Surat pengunduran diri; Pegawai Negeri Sipil; PNS; Daftar Calon Anggota DPD; DPD; Pejabat Negara; Jabatan Politik; Netralitasp; Mengundurkan diri

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

73/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230046

Kata Kunci

:

Pemerintah daerah, Kepala daerah, persamaan kedudukan dalam Hukum dan Pemerintah

File Pendukung

:

Klik Disini