Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
13
Mar
2013
15:00 WIB
Nomor
:
87/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Wawan; 2. Kasiyono. Kuasa Pemohon : Veri Junaidi, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230429
Kata Kunci
:
Pemilu; Pemilu kepala daerah; Hak memilih; Pemilih; PPS; DUHAM; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; DPT; Daftar Pemilih Tetap
File Pendukung
:
13
Mar
2013
14:42 WIB
Nomor
:
85/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Mohammad Umar Halimuddin, S.H. 2. Siti Hidayawati, S.H Kuasa Pemohon : Deddy Iskandar, S.H. dan Zulkarnain Zaumar, S.H.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230513
Kata Kunci
:
Pemerintahan Daerah; Hak Pilih; Warga Negara; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Kartu Tanda Penduduk; Paspor; Tempat Pemungutan Suara; TPS; Daftar Pemilih Sementara; Daftar Pemilih Tetap;
File Pendukung
:
13
Mar
2013
14:30 WIB
Nomor
:
23/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Akhadi Wira Satriaji., dkk Kuasa Pemohon : Wahyu Wagiman, S.H., dkk.
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230313
Kata Kunci
:
Police regulations; Music performance-licenses; Freedom of expression; Slank (musical group)-Indonesia; Kebebasan berpekspresi; Kegiatan keramaian umum; Konser musik-perijinan; Undang Undang tentang Kepolisian Tahun 2002; Indonesia-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kepolisian; Polri.
File Pendukung
:
13
Mar
2013
14:00 WIB
Nomor
:
74/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Mahendra Budianta; 2. Arifin. Kuasa Pemohon : Muhammad Sholeh, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231354
Kata Kunci
:
Mahkamah Konstitusi; Undang-undang Mahkamah Konstitusi; Peraturan Menteri Kesehatan No. 1871; Peraturan Menteri Kesehatan No. 339 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi; Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Pengayoman; Mahkhamah Agung-Peradilan; Pengujian Mahkamah Agung;
File Pendukung
:
06
Mar
2013
14:45 WIB
Nomor
:
10/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Heriyanto, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230271
Kata Kunci
:
UU No 15 tahun 2011 ; Pemilu ; Penyelenggara Pemilu ; Heriyanto ; Penarikan Kembali ; Ketetapan
File Pendukung
:
28
Feb
2013
14:29 WIB
Nomor
:
64/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Magda Safrina, SE., MBA
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230593
Kata Kunci
:
Harta bersama; Harta gono-gini; Perkawinan; Perbankan; Rahasia nasabah; Bank; Nasabah; Rahasia bank; Data nasabah
File Pendukung
:
28
Feb
2013
14:00 WIB
Nomor
:
63/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. H.F Abraham Amos, S.H; 2. Johny Bakar, S.H.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230803
Kata Kunci
:
Kesehatan; pembiayaan kesehatan; pelayanan kesehatan; kesehatan masyarakat; asuransi; asuransi kesehatan; asuransi kesehatan komersial; sistem jaminan sosial nasional; jamsostek; sjsn; anggaran kesehatan; APBN; APBD; hak hidup; hak mempertahankan hidup; liberalisme; non-liberalisme; faham kebebasan; Abraham Amos; Johny Bakar;
File Pendukung
:
26
Feb
2013
16:00 WIB
Nomor
:
33/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
Pemohon
:
    1.Perkumpulan Institut Keadilan Global 2.Perkumpulan INFID 3.Aliansi Petani Indonesia (API) 4.Serikat Petani Indonesia (SPI) 5.Perkumpulan KIARA 6.Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) 7.Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care) 8.Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) 9.Salamuddin 10.Dani Setiawan 11.Haris Rusly Kuasa Pemohon : Catur Agus Saptono, S.H. dan Ahmad Suryono, S.H.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230874
Kata Kunci
:
Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara; Piagam ASEAN (ASEAN Charter); ASEAN Free Trade Area (AFTA); Liberalisasi; Globalisasi; Demokrasi ekonomi; Perjanjian internasional; Perkumpulan Institut Keadilan Global;
File Pendukung
:
21
Feb
2013
15:15 WIB
Nomor
:
62/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Drs. H. Daria; 2. Kisanjaya S.Pd; 3. Saref; Kuasa Pemohon : H. Edward Arfa, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230433
Kata Kunci
:
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau; Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga; Batas Wilayah; Pulau Berhala; Faktor Parsialistik; H. Hasan Basri Agus; Status Administrasi; Pembentukan Kabupaten; Desa Berhala; Otonomi Daerah; Norma Baru; Rechts Zekerheids; Verbindend; Urusan Pemerintahan; Rechts Gevold; Penjelasan Pasal 3; Penguasaan Fisik; Patut dilindungi menurut hukum; fakta historis; perlindungan hukum;
File Pendukung
:
21
Feb
2013
15:00 WIB
Nomor
:
48/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    H. Alias Wello, SIP dan Idrus Kuasa Pemohon : Syamsudin Daeng Rani S.H.,
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230526
Kata Kunci
:
Pendapatan Asli Daerah; Sertifikat Hak Atas Tanah; Izin Mendirikan Bangunan; Izin Usaha dan Tempat Usaha; Pengurusan Administrasi, Institusi Penegak Hukum; Wilayah Administrasi; Plakat Pendek; Korte Verklaring; Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau; Alias Wello; Syamsudien Daeng Rani
File Pendukung
:
< 1 ... 128 129 130 131 132 133 134 ... 181 >