Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3642100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
21
Feb
2013
14:55 WIB
Nomor
:
47/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    H. Alias Wello, Sip dan Idrus Kuasa Pemohon : Syamsudin Daeng Rani, S.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230068
Kata Kunci
:
H. Alias Wello; Idrus; Syamsudin Daeng Rani; Kabupaten Sarolangun; Kabupaten Tebo; Kabupaten Muaro Jambi; Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Pengujian; Pembentukan; Kabupaten Lingga; Wilayah; Administrasi; Desentralisasi dalam pemerintahan; Pemerintahan daerah.
File Pendukung
:
21
Feb
2013
14:35 WIB
Nomor
:
32/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. H. Hasan Basri Agus; 2. Effendi Hatta; 3. Zumi Zola Zulkifli; 4. Romi Hariyanto, S.E; 5. Drs. Meiherriansyah; 6. Abidin; 7. Junaidi; 8. Kalik; 9. H. Hasip Kalimuddin Syam; 10. Sayuti, SH; 11. R. Muhammad. Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.,dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230142
Kata Kunci
:
Pembentukan Kabupaten; Kabupaten Lingga; Provinsi Kepulauan Riau; Pemekaran; Keragaman Daerah; Otonomi Daerah; Pemerintahan Daerah; Selat berhala;
File Pendukung
:
19
Feb
2013
15:38 WIB
Nomor
:
97/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si; 2. Drs. Hasrat Kaimuddin; 3. Drs. Andi Jalil Andi Laebbe. Kuasa Pemohon Muhammad Hatta, S.H. dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230050
Kata Kunci
:
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan, Air Permukaan, Dipunggut di Wilayah Tempat Air Berada
File Pendukung
:
19
Feb
2013
15:25 WIB
Nomor
:
89/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    H. Sutan Sukarnotomo, S.H., M.H
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
229994
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum; Presiden; Wakil Presiden; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Pemerintahan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; DPR; DPRD; DPD;
File Pendukung
:
19
Feb
2013
15:00 WIB
Nomor
:
83/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Pungki Harmoko
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
229988
Kata Kunci
:
Pungki Harmoko; Ketetapan Ketua Mahkamah; penarikan kembali; Tindak Pidana Korupsi; pembatalan permohonan;
File Pendukung
:
13
Feb
2013
15:39 WIB
Nomor
:
109/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Hadi Setiadi, SE
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
229964
Kata Kunci
:
Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah; Daerah pemilihan; Dapil; Pemilu legislatif; Pemilihan umum
File Pendukung
:
13
Feb
2013
15:28 WIB
Nomor
:
68/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Herziene Indonesia Reglement terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Kokok Hadyanto
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230097
Kata Kunci
:
Herziene Indonesia Reglement (HIR); Produk Hukum Nasional; Provider; Equality Before The Law; Produk Kolonial; Refinancing; Formil dan Materiil; Legal Standing; Pengujian Konstitusionalitas; Ketidakpastian Hukum; Pengadilan Negeri Demak; Gugatan Perdata Pemohon; Tidak Jelas; Kabur;
File Pendukung
:
13
Feb
2013
15:23 WIB
Nomor
:
50/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS); 2. Serikat Petani Indonesia (SPI); 3. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa); 4. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA); 5. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA); 6. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI); 7. Aliansi Petani Indonesia (API); 8. Sawit Watch; 9. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KruHA); 10. Perserikatan Solidaritas Perempuan; 11. Yayasan Pusaka; 12. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); 13. Indonesia For Global Justice; 14. Budi Laksana. Kuasa Pemohon : Ecoline Situmorang, S.H., dkk.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229957
Kata Kunci
:
Undang-undang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan umum; perampasan tanah rakyat; pengadaan tanah secara sukarela; pengadaan tanah secara wajib; musyawarah; PTUN; negara hukum; kepentingan umum; kepastian hukum; agraria; asas keikutsertaan; gugatan; ganti kerugian; pelepasan objek; keadilan
File Pendukung
:
13
Feb
2013
14:59 WIB
Nomor
:
39/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Herlina Koibur, S.Pi Kuasa Pemohon : Habel Rumbiak, SH, SpN
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230397
Kata Kunci
:
Tindak Pidana Korupsi, Pidana Penjara, Ancaman Pidana, Pidana Minimum Khusus, Pidana Penjara Paling Singkat 4 (empat) Tahun
File Pendukung
:
13
Feb
2013
14:00 WIB
Nomor
:
8/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. 2. Zainal Arifin Mukhtar, S.H., LL.M 3. Charles Simabura, S.H., M.H 4. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Kuasa Pemohon : Feri Amsari, S.H. M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230117
Kata Kunci
:
Tim seleksi; Komisi Pemilihan Umum; Dewan Perwakilan Rakyat; Badan Pengawas Pemilihan Umum; Fait accompli; Lex certa; Keterangan lisan; Jaminan konstitusional; Checks and balances; Kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu; pemerintahan yang demokratis; Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Yuliandri; Zainal Arifin Mukhtar; Perludem; Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi.
File Pendukung
:
< 1 ... 129 130 131 132 133 134 135 ... 181 >