Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3642100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
05
Feb
2013
15:52 WIB
Nomor
:
116/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Benny Kogoya, A.Md.T Kuasa Pemohon : Habel Rumbiak, S.H., SpN
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229860
Kata Kunci
:
Benny Kogoya; Peradilan Tata Usaha Negara; Tolikara; PTUN; Pengadilan Tata Usaha Negara; Mahkamah Agung; Gubenur Papua; Komisi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1999; DPRD Kabupaten Tolikara; Pemilihan Legislatif; Provinsi Papua; Partai Golongan Karya; Gugatan; Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Demokrat; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Wakil Ketua; Hubungan sebab akibat; Causal Verband; Keputusan Tata Usaha Negara; Tindakan hukum Tata Usaha Negara; Badan hukum perdata; UU 48/2009; UU Peratun; Ketidakpastian Hukum; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
File Pendukung
:
05
Feb
2013
15:00 WIB
Nomor
:
102/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Paulus Agustinus Kafiar Kuasa Pemohon : Habel Rumbiak, SH., SpN
Amar Putusan
:
Gugur
Status
:
Gugur
Di Unduh
:
229955
Kata Kunci
:
pembatasan jenjang pendidikan; sarjana atau setara; ketidakhadiran Pemohon
File Pendukung
:
01
Feb
2013
00:00 WIB
Nomor
:
11/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230027
Kata Kunci
:
ditarik kembali, PKNU, pemilu, DPR, DPD, DPRD
File Pendukung
:
18
Jan
2013
09:30 WIB
Nomor
:
118/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Pemohon : 1. Deni Aulia Ahmad; 2. Bisma Mauria; 3. Purwanto; 4. Achmad Djunaidi; Kuasa Pemohon : Hariyanto, S.H., M.Hum., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
229971
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
File Pendukung
:
15
Jan
2013
11:04 WIB
Nomor
:
67/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Indonesian Human Rights Committe For Social Justice (IHCS) yang diwakili oleh Gunawan sebagai Ketua Komite Eksekutif IHCS. Kuasa Hukum : Ecoline Situmorang, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230087
Kata Kunci
:
Pemerintahan daerah; Surat pernyataan mengundurkan diri; Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri; Tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah; Tata cara pemilihan kepala daerah
File Pendukung
:
15
Jan
2013
10:55 WIB
Nomor
:
56/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Jono Sihono, S.H (Pemohon I); 2. M. Sinufa Zebua, S.H (Pemohon II). Kuasa Pemohon : R. Supramono, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230133
Kata Kunci
:
berumur 62 tahun; berumur 67 tahun; hakim ad hoc; batas usia hakim; pensiun; ditolak;
File Pendukung
:
15
Jan
2013
10:22 WIB
Nomor
:
40/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    H. Hamdani Prayogo Kuasa Hukum : M. Sholeh Amin, S.H., M.Hum.,dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
229963
Kata Kunci
:
Undang-undang Praktik Kedokteran; Praktik Kedokteran; Tukang Gigi; pengobatan Tradisional; Dokter Gigi, Surat Izin Praktik; Dental College; Peraturan Menteri Kesehatan; Permenkes; Pencabutan Permenkes 339/1989; sanksi Pidana; Permenkes No. 1871/IX/2011; Pidana Penjara; Sepanjang Tidak Dimaknai; Siti Chamamah; Pengujian Kebahasaan; Bahasa Hukum; Interpretasi; Interpretasi Ganda;Hukum Pidana Administratif; Kebijakan Formulatif; Kriminalisasi; Prinsip-Prinsip Kriminalisasi; Ultimum Remidium; Primum Remidium; Materi Muatan Perundang-Undangan; Klinik Gigi; Prostodonsi; Lingual Posterior; Radiography; Intraoral; Stomatognatik; Resep Obat; Alat Kesehatan;
File Pendukung
:
15
Jan
2013
10:00 WIB
Nomor
:
33/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Erik
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230155
Kata Kunci
:
calon Kapolri, kepentingan umum, tindakan pertama, keadaan yang sangat perlu, diskresi, jabatan karier, perwira tinggi, politik hukum terbuka.
File Pendukung
:
15
Jan
2013
09:32 WIB
Nomor
:
26/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Mozes Kallem, S.H. Kuasa Hukum : Habel Rumbiak, S.H., SpN.,dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230909
Kata Kunci
:
Pemerintahan daerah; Pendidikan nasional; Pendidikan formal; Pendidikan nonformal; Program paket; Pemerataan kesempatan pendidikan; Sistem Pendidikan; Efisiensi manajemen pendidikan; Pendidikan kesetaraan; Standar nasional pendidikan; Dihargai setara
File Pendukung
:
15
Jan
2013
09:31 WIB
Nomor
:
4/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)(Pemohon I); 2. Ryan Muhammad (Pemohon II); 3. Erwin Agustian (Pemohon III); 4. Eko Santoso (Pemohon IV). Pemohon I,II,III,dan Pemohon IV tergabung dalam Tim Koalisi Gerakan Bebaskan Garuda Pancasila Kuasa Pemohon III dan IV : Yuherman, S.H., MH., M.Kn., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230060
Kata Kunci
:
Forum Kajian Hukum dan Konstitusi; FKHK; Bendera; Bahasa; Lambang Negara; Lagu Kebangsaan; Garuda Pancasila; Persoalan Konstitusionalitas; Larangan Penggunaan Lambang Negara; Pengekangan Ekspresi;
File Pendukung
:
< 1 ... 130 131 132 133 134 135 136 ... 181 >