Nomor

:

91/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Berwenang

Status

:

Tidak Berwenang

Di Unduh

:

229986

Kata Kunci

:

Civil service–Indonesia; Indonesia-Officials and employees-Legal status, laws, etc; Administrative law–Indonesia; Indonesia-Officials and employees-Salaries, etc.; Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Tahun 1999; Pegawai negeri- Gaji, tunjangan, dsb; Pegawai Negeri-Pengangkatan dan pemberhentian; Ricky Elviandi Afrizal-Badan Pertanahan Nasional –BPN-Provinsi Kalimantan Timur-Kabupaten Kutai Timur, pejabat pembina kepegawaian pusat, Pasal 25 ayat (2),tidak berwenang, penerapan norma hukum, kasus konkret.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

80/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230183

Kata Kunci

:

Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; Kepolisian; Kejaksaan; Penyidikan; Dualisme penanganan tindak pidana korupsi

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

76/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230227

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; KUHAP; Dr. Ir. Fadel Muhammad; Drs. Muchtar Luthfi, S.H., M.H., dkk; Pasal 80 KUHAP; Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Gorontalo; Tersangka Korupsi; Gubernur Gorontalo; DRPD Gorontalo; Dana Mobilisasi; Hani Adhani; LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat); GCW (Gorontalo Corruption Watch); Ketua GCW Deswers Zougira; Sekretaris GCW Muchlis Hasiru; Pihak Ketiga Yang Berkepentinan; Pengujian Materiil

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

25/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230051

Kata Kunci

:

Undang-undang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden; Mekanisme Pemungutan Suara; One Man One Vote; Demokrasi; Presiden; Wakil Presiden; Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; Suara; Lima Puluh Persen; Dua Puluh Persen; Provinsi; Suara Rakyat, Suara Pemilih; Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan; Perolehan Suara Mayoritas Bersyarat; Pembobotan Suara; Etnis Mayoritas; Primordial; Agama; Ras; Daerah; Sistem Satu Orang Satu Suara; Pengujian Konstitusionalitas; Tidak Beralasan Menurut Hukum

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

1/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230770

Kata Kunci

:

Pengujian; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; PT. Bukit Makmur Mandiri Utama; PT. Pama Persada Nusantara; PT. Swa Kelola Sukses; PT. Ricobana Abadi; PT. Nipindo Primatama; Budikwanto Kuesar; Ir. H. Dwi Priyadi; Freddy Samad; Jemmy Sugiarto; Nierwan Judi; Dipar Tobing; Muhammad Yani Kasmir; Kendaraan bermotor; Alat berat; Roda; Jalan umum; Bea balik nama; Pajak; Truk; Mobil; Objek pajak; Lalu lintas; Provinsi; Keadilan; Usaha; Perusahaan; Konstitusional; Pemerintahan daerah.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

5/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

230115

Kata Kunci

:

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional; Sisdiknas; Pendidikan; Pendidikan Nasional; Bahasa Indonesia; Pendidikan bertaraf Internasional; Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional; RSBI; Sekolah Bertaraf Internasional; SBI; Diskriminasi dalam Pendidikan; Andi Akbar Fitriyadi; Nadya Masykuria; Milang Tauhida; Jumono; Lodewijk F. Paat; Bambang Wisudo; Febri Hendri Antoni Arif; Alvon Kurnia Palma; Hak warga negara; Hak pendidikan; Putusan Nomor 11/PUU-VII/2009; 14/PUU-VII/2009; 21/PUU-VII/2009; 126/PUU-VII/2009 dan 36/PUU-VII/2009.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

29/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230011

Kata Kunci

:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pasal 505; KUHP; pergelandangan; komunitas punk; perbuatan kriminal; premanisme; hak aman, perlindungan; proteksi; Fakir miskin; rechtstaat,; gelandangan, Wetboek van Srafrecht voor Nederlandsch; Staatsblad 1915, public order;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

2/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230082

Kata Kunci

:

Undang-undang kejaksaan; Kejaksaan Tinggi Maluku; Tahanan tindak pidana korupsi; pemberantasan tindak pidana korupsi; ketidakpastian hukum; Kewenangan jaksa; Penyidik; Penuntut umum;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

53/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230792

Kata Kunci

:

Undang-undang Mahkamah Konstitusi; Partai Politik; Mahkamah Konstitusi; Pembubaran Partai Politik; Legislative Review; Kewenangan Mahkamah Konstitusi; Pembekuan Sementara Partai Politik; Sanksi Administratif;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

106/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

229934

Kata Kunci

:

Partai Demokrasi Pembaharuan; Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Partai Kebangkitan Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia; Partai Buruh; Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

File Pendukung

:

Klik Disini