Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 678 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3644100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
03
Jul
2012
15:30 WIB
Nomor
:
43/PHPU.D-X/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012
Pemohon
:
    1. Iklil Ilyas Luebe dan Muhammad Ridwan [No.Urut 7]; 2. Mahreje Wahab dan Nasri Lisma [No.Urut 11]; 3. Muslim Ibrahim dan Azzama [No.Urut 5].
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
229914
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
03
Jul
2012
15:30 WIB
Nomor
:
42/PHPU.D-X/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012
Pemohon
:
    Irmawan dan H. Yudi Chandra Irawan [No.Urut 2]
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
229902
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
26
Jun
2012
14:00 WIB
Nomor
:
44/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    I Made Sudana, S.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
229988
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung, I Made Sudana, peninjauan kembali, putusan terakhir, Pasal 1 angka 1, perkara perdata, perkara pidana, Kasasi, Pasal 40 ayat (1), sengketa tanah, Pasal 268 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), judex facti, Pasal 378 KUHAP, dakwaan primair, dakwaan subsidair, sumir, obscuur libel
File Pendukung
:
26
Jun
2012
14:00 WIB
Nomor
:
38/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Moh. Tanwir Abdur Rahman
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230140
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Moh. Tanwir Abdur Rahman, PT.Procter And Gamble Indonesia, diskriminatif, hak asasi manusia, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat(1), Pasal 28I ayat (2), Pembatasan Calon Presiden dan Wakil Presiden, according to the letter, Jimly Asshiddiqi, lex certa, Sri Sumantri, Negara Hukum, rechtstaat, the rule of law, supremacy of law, affirmative action, equality before the law, kepastian hukum, Pasal 8, Pasal 13 ayat (1), ne bis in idem
File Pendukung
:
26
Jun
2012
14:00 WIB
Nomor
:
38/PHPU.D-X/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua
Pemohon
:
    Jusuf Latuconsina dan Liliane Aitonam
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
-
Di Unduh
:
230046
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
20
Jun
2012
14:00 WIB
Nomor
:
27/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana
Amar Putusan
:
Tidak Berwenang
Status
:
Tidak Berwenang
Di Unduh
:
230127
Kata Kunci
:
Peradilan Pidana; konstitusionalitas; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; inkonstitusional; Rapat Permusyawaratan Hakim; Lembaran Negara; Kekuasaan Kehakiman
File Pendukung
:
20
Jun
2012
14:00 WIB
Nomor
:
64/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Pemohon
:
    Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230430
Kata Kunci
:
Pengujian undang Undang; Batubara; Keimigrasian; Pencegahan Keluar Negeri; KPK; Kepolisian; Penyidikan; Kewarganegaraan; ICCPR; Yurisdiksi; KUHAP
File Pendukung
:
20
Jun
2012
14:00 WIB
Nomor
:
19/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pemohon
:
    1. Asep Ruhiyat 2. Suhesti Dianingsih 3. Bambang Mardiyanto
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
231435
Kata Kunci
:
19/PUU-IX/2011 , Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,UU No 13, Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan, Tutup, Hotel, Papandayan, Bandung, Indosiar, Pekerja, Buruh, Kontrak, Outsourcing, Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Efisiensi, Penghargaan, Pemutusan Hubungan Kerja, PHK, Jaminan Sosial, Kesehatan, Upah, Pengusaha, Perusahaan Tutup, Pesangon, force majeur, Pasal 164 ayat (3), Pekerja Swasta, Sogo, Suara Pembaruan, Jakarta Globe, Investor Daily, Jilbab, Jam Kerja, Hari, Kerja, Libur, Permanen
File Pendukung
:
12
Jun
2012
16:00 WIB
Nomor
:
37/PHPU.D-X/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012
Pemohon
:
    1. Ikli Ilyas Leube dan Muhammad Ridwan; 2. Mahreje Wahab dan Nasri Lisma; 3. Muslim Ibrahim dan Azzama
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
229929
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
05
Jun
2012
11:00 WIB
Nomor
:
79/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Pemohon
:
    Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK)
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230259
Kata Kunci
:
Adi Warman; Kementerian Negara; wakil Menteri; kewenangan Presiden; Penjelasan; norma baru; pejabat karir; hukum kepegawaian; birokrasi pemerintahan; Kepres.
File Pendukung
:
< 1 ... 281 282 283 284 285 286 287 ... 386 >