Nomor

:

103/PHPU.D-XI/2013

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Pemohon

:

Amar Putusan

:

ditolak seluruhnya

Status

:

-

Di Unduh

:

230161

Kata Kunci

:

pasal 236C UU 12/2008, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2), Sirra Prayuna, S.H., dkk, Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 10 Agustus 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 10 Agustus 2013, kekeliruan penghitungan suara, penggelembungan, penggembosan, Kecamatan Wewewa Tengah, Wewewa Barat

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

102/PHPU.D-XI/2013

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013

Pemohon

:

Amar Putusan

:

ditolak seluruhnya

Status

:

-

Di Unduh

:

230183

Kata Kunci

:

pasal 236C UU 12/2008, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013, Taswin Borman dan Kemal Toana (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1), Iwan Gunawan,S.H., M.H., dkk, Surat Keputusan KPU Parigi Moutong Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/024.433192/2013 tanggal 15 Juli 2013, pelanggaran administratif dan pidana, terstruktur, sistematis dan masif, Hak Konstitusional Pemilih Beragama Kristen Advent, Keberpihakan Termohon, Penghitungan ulang sepihak, Kartu undangan pemilih untuk kepolisian, Kecamatan Toribulu, Kasimbar, Ampibabo, Siniu, Tinombo Selatan, Parigi Utara, Tinombo, Sausu, Palasa, Ongka Malino, Mepanga, Tomini, Toribulu, Bupati Incumbent, Coblos dua kali, keterlibatan PNS, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bappeda, Camat, PPL Dinas Pertanian, Kepala Desa, Penyalahgunaan Bantuan Sosial, ancaman, Tenaga Honorer Dinas Kelautan dan Perikanan, moeny politic, pelanggaran kampanye, pihak terkait, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 H. Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai, SE.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

93/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

230439

Kata Kunci

:

penyelesaian sengketa perbankan; perbankan syariah; prinsip syariah; kepastian hukum; peradilan agama; syariat islam; akad (perjanjian); negara hukum; mediasi; arbitrase; murabahah; bai al istishna; al-mudharabah; al-musyarakah; ijarah; nasabah; musyawarah; bank muamalat

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

30/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231058

Kata Kunci

:

Perpajakan; Wajib pajak; Sanksi administratif; Tata cara perpajakan; Denda; Self assessment; Pemungutan pajak

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

52/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230415

Kata Kunci

:

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik; Informasi; Transaksi Elektronik; Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA); kebencian; permohonan tidak beralasan hukum.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

51/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

230359

Kata Kunci

:

pemilihan umum;dpr;dpd;dprd;partai sri;horas;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

22/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230396

Kata Kunci

:

Pemilihan Umum; Pemilu; Pemilu Legislatif; Pemilu 2014; Peserta Pemilu; partai politik; kepengurusan partai politik; Komisi Pemilihan Umum; verifikasi partai politik; verifikasi faktual; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Partai Persatuan Nasional

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

41/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230620

Kata Kunci

:

Undang-undang Keuangan Negara; Undang-undang Perbendaharaan Negara; Keuangan Negara; Perbendaharaan Negara; Pinjaman Negara; Utang Negara; Pajak; Persetujuan DPR; Menteri Keuangan; Kerugian Konstitusional secara spesifik; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

2/SKLN-XI/2013

Pokok Perkara

:

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

-

Di Unduh

:

232255

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

70/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

230245

Kata Kunci

:

tambraw;

File Pendukung

:

Klik Disini