Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 678 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3644100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
12
Sep
2012
14:00 WIB
Nomor
:
60/PHPU.D-X/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012
Pemohon
:
    1. Hirenus Sondegau dan Yesaya Bakau; 2. Maxiumus Zonggonau dan Simon Widigipa; 3. Bartolomeus Mirip dan Salo Holombao
Amar Putusan
:
Gugur
Status
:
-
Di Unduh
:
229876
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
12
Sep
2012
14:00 WIB
Nomor
:
61/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Pemohon
:
    1. Letjen TNI (Purn) Rais Abin; 2. Letjen TNI (Purn) Soekotjo Tjokroatmodjo.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230146
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Bintang Gerilya;Bintang Sipil dan Bintang Milter;
File Pendukung
:
12
Sep
2012
14:00 WIB
Nomor
:
71/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]
Pemohon
:
    1. Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB); 2. Sundy Ingan; 3. Andu; 4. Luther Kombong; 5. H. Awang Ferdian Hidayat, M.H; 6. Muslihuddin Abdurrasyid, M.Pdi; 7. Ir. H. Bambang Susilo, M.M
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230342
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang terhadap Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;perimbangan dana bagi hasil untuk sektor minyak dan gas bumi;samarinda;kalimantan timur;perkara a quo;Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu;Kampung Budaya Dayak;Kemiskinan Rakyat Di Kalimantan Timur;Kerusakan Lingkungan Di Kalimantan Timur
File Pendukung
:
29
Aug
2012
14:00 WIB
Nomor
:
54/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Partai Nasional Indonesia (PNI); 2. Noviantika Nasution; 3. Max Lau Siso; 4. Badikenita Sitepu; 5. Lasmidara.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230144
Kata Kunci
:
Partai Nasional Indonesia; Pemilihan umum; Pengujian formil; Budiman N.P.D Sinaga; Partai politik; Syarat kepesertaan pemilu
File Pendukung
:
29
Aug
2012
14:00 WIB
Nomor
:
52/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU); 2. Partai Bulan Bintang (PBB); 3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230005
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU); Partai Bulan Bintang (PBB); Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB); Partai Persatuan Nasional (PPN); Partai Merdeka; Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia); Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK); Partai Sarikat Indonesia (PSI); Partai Kedaulatan; Partai Indonesia Sejahtera (PIS); Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI); Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI); Partai Damai Sejahtera (PDS); Partai Demokrasi Pembaruan (PDP); Partai Republika Nusantara; Partai Pemuda Indonesia (PPI); Pasal 8 ayat (1); Pasal 8 ayat (2); Pasal 208; Partai politik; ambang batas perolehan suara; peserta Pemilihan Umum Tahun 2014; kontestasi (pemilihan umum); Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009; Electoral Threshold; PT 3,5% di tingkat nasional; kursi DPR; verifikasi partai politik
File Pendukung
:
29
Aug
2012
14:00 WIB
Nomor
:
55/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Partai Nasional Demokrat (NasDem)
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230080
Kata Kunci
:
Pemilihan umum; Partai Politik; Negara hukum; Hak Asasi Manusia; Ambang batas; Laica Marzuki; I Gde Dewa Pantja Astawa; Saldi Isra; O.C. Kaligis; Bambang Eka Cahya; Irman Putra Sidin; Ne bis in idem
File Pendukung
:
29
Aug
2012
14:00 WIB
Nomor
:
51/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM); 2. Yayasan Soegeng Sarjadi; 3. Yuda Kusumaningsih; dkk.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230091
Kata Kunci
:
Pemilu; Partai Politik; Ambang batas; Ambang Batas Nasional; secara nasional; Kedaulatan Rakyat; August Mellaz; Didik Supriyanto; Parliamentary threshold; Electoral threshold; Jumlah suara sah secara nasional;
File Pendukung
:
14
Aug
2012
14:00 WIB
Nomor
:
51/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Pemohon
:
    1. FX. Arief Poyuono 2. Darsono
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230301
Kata Kunci
:
Pengujian Materiil; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); FX. Arief Poyuono; Darsono; Habiburokhman, S.H., dkk.; Tim Advokasi Jaminan Sosial; Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29. Pasal 30. Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43. Pasal 44, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; UU 40/2004; Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (2) UUD1945; Hak Asasi Manusia (HAM); Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998; Lukman Hakim Saefuddin; Patrialis Akbar; Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR); UU 39/1999; Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948; Asuransi atau Pertanggungan; UU 2/1992 tentang Usaha Perasuransian; premi; tertanggung; penanggung; Bab 9 Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); Jaminan Kecelakaan Kerja; asuransi social; prinsip ekuitas; Jaminan Hari Tua (JHT); Jaminan Pensiun; Usia Pensiun; Jaminan Kematian; gotong-royong; sosial ekonomi; manfaat; Jaminan Kesehatan; Iuran; Abdul Latif; Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); Jamsostek; Astek; Konvensi ILO (International Labour Organisation) Nomor 102 Tahun 1952; TAP MPR Nomor X/MPR/2001; Presiden; TNI/POLRI; PP Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); Penerima Pensiun; Anggota Veteran; Perintis Kemerdekaan; Asuransi Kesehatan (ASKES); UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek); ne bis in idem; mutatis mutandis; Putusan MK Nomor 007/PUU-III/2005; Putusan MK Nomor 50/PUU-VIII/2010; Ery Satria Pamungkas
File Pendukung
:
14
Aug
2012
14:00 WIB
Nomor
:
57/PHPU.D-X/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012
Pemohon
:
    H. Asib Amin dan H. Djasmi Has
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
229903
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
13
Aug
2012
11:00 WIB
Nomor
:
57/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Saipul Jamil
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230219
Kata Kunci
:
Saipul Jamil; Lalu Lintas; Angkutan Jalan; Kelalaian; Kendaraan Bermotor; Kecelakaan Lalu Lintas; Organg Lain; Zat Adiktif, Minuman Beralkohol; Perkawinan.
File Pendukung
:
< 1 ... 276 277 278 279 280 281 282 ... 386 >