Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 678 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3644100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
16
Oct
2014
10:25 WIB
Nomor
:
39/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Taufiq Hasan
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230003
Kata Kunci
:
Elections-Indonesia; Election law-Indonesia; Voters-rules and legislation-Indonesia; Voters-voting behavior; Political rights; Pemilihan Umum-Indonesia; Hukum pemilihan umum-Indonesia; Pemilihan Umum-Undang-Undang dan peraturan; Batas usia pemilih; Hak pilih; Hak politik; Pemilih-Undang-Undang dan peraturan.
File Pendukung
:
16
Oct
2014
10:17 WIB
Nomor
:
101/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Mukhyir Hasan Hasibuan 2. Ir. Untung Riyadi, S.E 3. Muhammad Ichsan 4. Lukman Hakim 5. Bambang Wirahyoso 6. Sunarti 7. Rudi Hartono B. Daman 8. Syarief Hidayatulloh 9. Bambang Eka, S.E.; 10.Willem Lucas Warow 11.Wahida Baharuddin Upa 12.H. Maliki, S.Sos Kuasa Pemohon: Jamaluddin Karim, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
229967
Kata Kunci
:
Labor laws and legislation-Indonesia; Social security-law and legislation-Indonesia; Public welfare-Indonesia; Hukum ketenagakerjaan-Indonesia; Buruh dan perburuhan-Jaminan sosial; Asuransi sosial; Kesejahteraan sosial.
File Pendukung
:
16
Oct
2014
10:09 WIB
Nomor
:
50/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Arni Aryani Suherlan Odo, 2. Siti Masitoh Bt Obih Ading 3. Ai Lasmini Bt Enu Wiharja Kuasa Pemohon: Sondang Tampubolon, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230010
Kata Kunci
:
Migrant labor-legal status, laws, etc-Indonesia; Labor laws and legislation-Indonesia; Labor policy-Indonesia; Foreign workers-Indonesia; Labor supply-Indonesia; Employee rights-Indonesia; Indonesians-employment-foreign countries; Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Hukum perburuhan-Indonesia; Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri-Undang-undang; Kesempatan kerja-Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Penempatan kerja-Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Kontrak kerja-Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ; Pasal 10 huruf b UU 39/2004; Pasal 58 ayat (2) UU 39/2004; Pasal 59 UU 39/2004; Pasal 60 UU 39/2004; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; perjanjian kerja; penempatan TKI swasta; Sri Soemantri; visa kerja; Sri Palupi; BNP2TKI; Pencabutan Izin
File Pendukung
:
09
Oct
2014
17:00 WIB
Nomor
:
87/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Ramdan Alamsyah, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Gugur
Status
:
Gugur
Di Unduh
:
229944
Kata Kunci
:
Legislative Bodies-Law and legislation-Indonesia; Local government-Indonesia-Jakarta; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Jakarta-susunan dan kedudukan; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Jakarta-Ketua-Wakil Ketua.
File Pendukung
:
09
Oct
2014
16:55 WIB
Nomor
:
62/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Suhendar, S.H. dkk sebagai Pemohon 1 s.d Pemohon 6 Kuasa Pemohon: Rafael Situmorang, S.H., dkk kesemuanya adalah Advokat dan pembela umum pada kantor hukum “TIM ADVOKASI PENEGAK HAK KONSTITUSI
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
229982
Kata Kunci
:
General elections-Indonesia; People with visual disabilities; People with visual disabilities-Political rights; Braille templates; Election Comittee for The Disabled; Pemilihan Umum-Indonesia; Tuna Netra-Undang-undang dan peraturan; Tuna Netra-Hak politik.
File Pendukung
:
09
Oct
2014
16:44 WIB
Nomor
:
84/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Nofrialdi. Amd EK
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230113
Kata Kunci
:
Corporation Law-Indonesia; Stocks-Indonesia; Stockholders meetings-Law and legislation-Indonesia; Hukum Perusahaan; Rapat Umum Pemegang Saham; PT. Metro Mini.
File Pendukung
:
09
Oct
2014
16:28 WIB
Nomor
:
71/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Hilarion Haryoko, dkk sebagai Pemohon I s.d Pemohon V Kuasa Pemohon: Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si., dkk yang semuanya tergabung dalam Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA INDONESIA)
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229967
Kata Kunci
:
Cigarette Industry-Indonesia; Tobacco Industry-Indonesia; Advertising, Cigarette-Indonesia; Industri Rokok; Iklan-Rokok.
File Pendukung
:
29
Sep
2014
17:24 WIB
Nomor
:
73/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Megawati Soekarnoputri 2. Tjahjo Kumolo 3. Dwi Ria Latifa, S.H.,M.Sc 4. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. 5. Rahmani Yahya 6. Sigit Widiarto Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230095
Kata Kunci
:
Indonesia-Dewan Perwakilan rakyat-Rules and practice; Indonesia-Majelis Permusyawaratan Rakyat-Dewan Perwakilan Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Law and legislation; Legislative Bodies-Indonesia; Parliamentary practice-Indonesia; Legislation-Indonesia; Formele toetsingrecht; Materiele toetsingrecht; Indonesia-Majelis Permusyawaratan Rakyat-Dewan Perwakilan Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Tata Tertib; Badan Legislatif-Indonesia; Undang-Undang-Pengujian formil; Undang-Undang-Pengujian materiil; Majelis Permusyawaratan Rakyat-Dewan Perwakilan Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Undang-Undang MD3; Dissenting Opinion-Arief Hidayat-Maria Farida Indrati; Mekanisme penentuan-Pimpinan dan perangkat DPR.
File Pendukung
:
29
Sep
2014
16:44 WIB
Nomor
:
82/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Khofifah Indar Parawansa 2. Rieke Diah Pitaloka 3. Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala Sjafri Hubeis 4. Yuda Kusumaningsih 5. Lia Wulandari 6. Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP) 7. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 8. Perkumpulan Mitra Gender Kuasa Pemohon: Veri Junaidi, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
229946
Kata Kunci
:
Legislative Bodies-Law and legislation-Indonesia; Women rights-Indonesia; Women-Political activity-Indonesia; Political rights-Indonesia; Women legislators-Indonesia; Undang-Undang-Majelis Permusyawaratan Rakyat-Dewan Perwakilan Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Undang-Undang MD3; Wanita-Hak politik-Majelis Permusyawaratan Rakyat-Dewan Perwakilan Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Wanita-Kegiatan Politik-Majelis Permusyawaratan Rakyat-Dewan Perwakilan Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Keterwakilan Perempuan-Parlemen-Affirmative Action.
File Pendukung
:
29
Sep
2014
16:17 WIB
Nomor
:
5/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Muhammad Thoha, S.H., MKn
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230005
Kata Kunci
:
Notaries-Indonesia-law and legislation; Land titles-Registration and transfer-Indonesia; Land Tenure-Indonesia; Notaris-Indonesia; Notaris-Undang-Undang dan Peraturan; Notaris-Formasi jabatan; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); Akta Tanah-Hukum Agraria.
File Pendukung
:
< 1 ... 112 113 114 115 116 117 118 ... 181 >