Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 678 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3644100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
06
Nov
2014
16:19 WIB
Nomor
:
71/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan Drs. H. Rachmat Yasin
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230069
Kata Kunci
:
Local government-law and legislation-Indonesia; Land use-law and legislation-Indonesia; Land use-government policy-Indonesia; Regional planning-Indonesia;Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; Indonesia. Undang-Undang tentang Penataan Ruang; Tata guna lahan; Tata kota dan tata daerah.
File Pendukung
:
06
Nov
2014
16:12 WIB
Nomor
:
70/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Ir. H.Isran Noor, M.Si dan Drs. H. Rachmat Yasin, M.M
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230032
Kata Kunci
:
Forestry-law and legislation-Indonesia; Forest policy-Indonesia; Forest management; Forest and community; Forest and forestry; Indonesia. Undang-Undang tentang Kehutanan; Hutan dan kehutanan; Kebijakan kehutanan; Pengelolaan kehutanan; Hak pengusahaan hutan; Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
File Pendukung
:
06
Nov
2014
16:02 WIB
Nomor
:
61/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Wa`onaso Waruwu dkk.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230012
Kata Kunci
:
Local government-law and legislation-West Nias Regency-North Sumatera Province-Indonesia; Lolofitu Moi-West Nias -North Sumatera (Indonesia)-politics and government; Indonesia.-Undang-Undang tentang pembentukan Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara. Lolofitu Moi-West Nias -North Sumatera (Indonesia)-politik dan pemerintahan;pemekaran wilayah.
File Pendukung
:
06
Nov
2014
15:50 WIB
Nomor
:
107/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc, Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., dan Henry Yosodiningrat, S.H.,
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230006
Kata Kunci
:
Indonesia- Majelis Permusyawaratan Rakyat-Rules and practice; Legislative Bodies-Indonesia; Parliamentary practice-Indonesia; Legislation-Indonesia; Indonesia-Majelis Permusyawaratan Rakyat-Dewan Perwakilan Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Tata Tertib; Badan Legislatif-Indonesia; Indonesia.-Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Undang-Undang MD3; Mekanisme penentuan-Pimpinan dan perangkat MPR.
File Pendukung
:
06
Nov
2014
15:46 WIB
Nomor
:
96/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian konstitusionalitas Pasal 80 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Anas Bidin Nyak Syech
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230011
Kata Kunci
:
Local government-law and legislation-Indonesia; Local government-Aceh-Indonesia; Legislators-Aceh-Indonesia; Aceh (Indonesia)-politics and government; Indonesia.-Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh; Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh- Anas Bidin Nyak Syech; Aceh-politik dan pemerintahan.
File Pendukung
:
05
Nov
2014
16:50 WIB
Nomor
:
87/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) 2. Serikat Petani Indonesia (SPI) 3. Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD) 4. Aliansi Petani Indonesia (API) 5. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 6. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) 7. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) 8. Indonesia for Global Justice (IGJ) 9. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) 10.Perkumpulan Sawit Watch 11.Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 12.Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Kuasa Pemohon: Ecoline Situmorang, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230101
Kata Kunci
:
Agricultural laws and legislation-Indonesia; Agricultural land; Land use, rural-Indonesia; Farmers-Indonesia; Small scale farmers; Tenant farmers; Agricultural and state; Agricultural societies-Indonesia; Hukum Pertanian; Tanah milik Negara; Tanah pertanian; Tanah, penyewaan; Petani Gurem; Kelembagaan petani.
File Pendukung
:
05
Nov
2014
16:29 WIB
Nomor
:
93/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Ragil Sukamto 2. Zaenal Arifin 3. Dadang Sudirman ER, S.H., M.M. 4. H. Agus Sundana 5. Haerul Amin Prasetya 6. Mastur 7. Asep Chandra Teja Kusmana 8. Yanthi Nurhayati, S.PD 9. H.D. Komarudin Noor, S.Ag 10.Budi Sopani Muplih 11.Diny Yuliani 12.Hj. Putriarti Putik H, S.E 13.Sri Puji Uami 14.Fitri Maryani 15.H. Ihwan Ridwan 16.Heri Rosnedi, S.H. 17.Imam Subekti 18.H. Ade Ahmad 19.Apud Saepudin 20.Astri Novitasari 21.Darmita 22.Isep Saprudin, S.H., M.M 23.Rifky Fauzi, S.H 24.Andri Yani Kuasa Pemohon: Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230050
Kata Kunci
:
Indonesia-Purwakarta-Dewan Perwakilan rakyat Daerah-Rules and practice; Indonesia-Majelis Permusyawaratan Rakyat-Dewan Perwakilan Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Law and legislation; Parliamentary practice-Indonesia; Voting -Regional Representative Council Leader-Purwakarta-Indonesia; Indonesia-Majelis Permusyawaratan Rakyat-Dewan Perwakilan Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Tata Tertib; Majelis Permusyawaratan Rakyat-Dewan Perwakilan Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Undang-Undang MD3; Mekanisme penentuan-Pimpinan dan perangkat DPRD-Purwakarta.
File Pendukung
:
05
Nov
2014
16:18 WIB
Nomor
:
94/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Pasal 327 dan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Joncik Muhammad, S.Si., SH., MM 2. Toyeb Rakembang, S. Ag 3. H. Niko Pransisco, SH 4. H. Anton Nurdin, ST., SH., M.Si Kuasa Pemohon: Chairil Syah, SH., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
229997
Kata Kunci
:
Legislative Bodies-Law and legislation-Indonesia; Local government-Indonesia; Political rights; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Tata tertib; Hak politik; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah- Mekanisme penentuan-Pimpinan.
File Pendukung
:
05
Nov
2014
00:00 WIB
Nomor
:
36/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) 2. Kurniawan 3. Denny Rudini, SH 4. Amanda Anggraini Saputri 5. Hamid Aklis
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
229999
Kata Kunci
:
Election law-Indonesia; Local elections-Governors-Mayors-Regents-Indonesia; Local government; Local government-law and legislation; Hukum Pemilihan Umum-Kepala Daerah-Indonesia; Pemilihan Kepala Daerah-Gubernur-Bupati-Walikota-Indonesia; Pemerintahan Daerah-Undang-Undang dan peraturan.
File Pendukung
:
23
Oct
2014
16:55 WIB
Nomor
:
111/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. T. Yamli 2. Kusbianto, S.H.,M.Hum 3. Samulia Surya Indra, SP 4. Harun Nuh 5. Henkie Yusuf Wau, S.H., M.Hum 6. Basar Siahaan 7. Kemalawati AE, S.H 8. Leonardo Marbun, S.Sos 9. Fahrul Hali Saputra Kuasa Pemohon: Hasan Lumban Raja, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230018
Kata Kunci
:
Election law-Indonesia; Local elections-Governors-Mayors-Regents-Indonesia; Local government; Local government-law and legislation; Hukum Pemilihan Umum-Kepala Daerah-Indonesia; Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu)-Pemilihan Umum Kepala Daerah-Indonesia; Pemilihan Kepala Daerah-Gubernur-Bupati-Walikota-Indonesia; Pemerintahan Daerah-Undang-Undang dan peraturan.
File Pendukung
:
< 1 ... 110 111 112 113 114 115 116 ... 181 >