Nomor

:

40/PHPU.D-X/2012

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

-

Di Unduh

:

230147

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

39/PHPU.D-X/2012

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Putusan Sela

Status

:

-

Di Unduh

:

230212

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

41/PHPU.D-X/2012

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ketetapan

Status

:

-

Di Unduh

:

230119

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

43/PHPU.D-X/2012

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

-

Di Unduh

:

230191

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

42/PHPU.D-X/2012

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

-

Di Unduh

:

230162

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

38/PHPU.D-X/2012

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

-

Di Unduh

:

230346

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

44/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230286

Kata Kunci

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung, I Made Sudana, peninjauan kembali, putusan terakhir, Pasal 1 angka 1, perkara perdata, perkara pidana, Kasasi, Pasal 40 ayat (1), sengketa tanah, Pasal 268 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), judex facti, Pasal 378 KUHAP, dakwaan primair, dakwaan subsidair, sumir, obscuur libel

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

38/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230555

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Moh. Tanwir Abdur Rahman, PT.Procter And Gamble Indonesia, diskriminatif, hak asasi manusia, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat(1), Pasal 28I ayat (2), Pembatasan Calon Presiden dan Wakil Presiden, according to the letter, Jimly Asshiddiqi, lex certa, Sri Sumantri, Negara Hukum, rechtstaat, the rule of law, supremacy of law, affirmative action, equality before the law, kepastian hukum, Pasal 8, Pasal 13 ayat (1), ne bis in idem

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

64/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

230837

Kata Kunci

:

Pengujian undang Undang; Batubara; Keimigrasian; Pencegahan Keluar Negeri; KPK; Kepolisian; Penyidikan; Kewarganegaraan; ICCPR; Yurisdiksi; KUHAP

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

27/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Berwenang

Status

:

Tidak Berwenang

Di Unduh

:

230427

Kata Kunci

:

Peradilan Pidana; konstitusionalitas; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; inkonstitusional; Rapat Permusyawaratan Hakim; Lembaran Negara; Kekuasaan Kehakiman

File Pendukung

:

Klik Disini