Nomor

:

073/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

-

Di Unduh

:

230771

Kata Kunci

:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Pemerintahan Daerah; UU Pemerintahan Daerah; badan hukum privat; lembaga swadaya masyarakat; masyarakat madani; Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c; Pemilu; pemantauan; lembaga independen; pilkada; lembaga politik; UU Pemda; pilkada langsung; perselisihan hasil pemilu; Independensi Penyelenggaraan; Komisi Pemilihan Umum; Lembaga Pemilihan Umum; Keputusan KPU; luber dan jurdil; electoral reform; demokratis; Pasal 1 angka 21; Pasal 57 ayat (1); Pasal 65 ayat (4); Pasal 66 ayat (3) e; Pasal 67 ayat (1)e; Pasal 82 ayat (2); Pasal 89 ayat (3); Pasal 94 ayat (2); Pasal 114 ayat (4); Penyelenggara Pilkada

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

005/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

230656

Kata Kunci

:

Pemerintah Daerah; Partai Politik; Gabungan Partai Politik; Pasangan Calon; Pemilihan Umum; Lembaga Perwakilan; Mekanisme Demokrasi; Parliamentary Treshold; Calon Independen; Diskriminatif.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

065/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

-

Di Unduh

:

231597

Kata Kunci

:

Pengadilan HAM; Hak azasi manusia; Asas berlaku surut;; Tempus delicti; Human rights; Extra ordinary crimes; Ordinary crimes; Pengadilan HAM ad hoc; Retroaktif; Recurrent; Burning issues; Impunity; Sham proceeding; Willingnes; Rome statute of international; Genocide; Crime against humanity; ICTY; International criminal tribunal; Humaniter; Dissenting opinion

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

067/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

-

Di Unduh

:

230892

Kata Kunci

:

Mahkamah agung; Penasihat hukum; Notaris; Pemberhentian; Organisasi profesi; Pembinaan dan pengawasan; Menteri kehakiman; Ketua pengadilan negeri; Advokat; Dikabulkan

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

069/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Pasal UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

-

Di Unduh

:

231789

Kata Kunci

:

Corruption-Indonesia; ; Corruption investigation – Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002; Korupsi; Asas Retroaktif; Asas berlaku surut; PT. Putera Pobiagan Mandiri.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

002/PUU-I/2003

Pokok Perkara

:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak dan Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

232460

Kata Kunci

:

Energy industries-law and legislation; Natural gas-law and legislation; Petroleum-law and legislation; Privatization-law and legislation-Indonesia; Energy policy; Indonesia. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia-APHI; Privatisasi; Penguasaan Negara-Kebijakan energi (beleid)-tindakan pengurusan energi (bestuursdaad)-pengaturan energi (regelendaad)-pengelolaan energi (beheersdaad)-pengawasan (toezichthoudensdaad).

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

064/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 74 tentang Mahkamah Konstitusi

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Status

:

-

Di Unduh

:

230729

Kata Kunci

:

UU Mahkamah Konstitusi; Ditarik kembali; Ketetapan

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

053/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

-

Di Unduh

:

231458

Kata Kunci

:

Pengujian; konstitusional; legal standing; Marto Sumartono; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ; BPHTB; tanah dan bangunan; Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; Hak Pengelolaan; wajib pajak; UUPA; pengembang; HPL; pelepasan hak; pemerintah; prinsip kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; tanah negara; UUPA.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

022/PUU-I/2003

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

231880

Kata Kunci

:

Pengujian; konstitusional; legal standing; ketenagalistrikan; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Ahmad Daryoko; M. Yunan Lubis; JANUAR MUIN; DAVID TOMBENG; kepentingan umum; masyarakat; negara; kerugian; badan usaha; tenaga listrik; pembangunan; listrik; pelaku usaha; liberalisasi; pemerintah; BUMN; PLN; perekonomian; harga listrik; pembangkit listrik; BUMD; koperasi; restrukturisasi; wilayah; PHK; Serikat Pekerja; kesejahteraan; pekerja; hak asasi manusia; dikuasai oleh negara; unbundling; regulator; subsidi; monopoli; Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

001/PUU-I/2003

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

231216

Kata Kunci

:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002; Ketenagalistrikan; Organization Standing; dikuasai oleh negara; Asosiasi Penasehat Hukum dan HAM Indonesia;unbundling; privatisasi; cabang produksi yang penting bagi negara; efisiensi berkeadilan; kemakmuran rakyat; BUMN; Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Energy industries-law and legislation; Electric utilities-Law and legislation - Indonesia.; Privatization-law and legislation-Indonesia; Energy policy; Indonesia. Undang-Undang Ketenagalistrikan; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia-APHI; Unbundling system; Privatisasi; Penguasaan Negara-Kebijakan energi (beleid)-tindakan pengurusan energi (bestuursdaad)-pengaturan energi (regelendaad)-pengelolaan energi (beheersdaad)-pengawasan (toezichthoudensdaad).

File Pendukung

:

Klik Disini