Nomor

:

057/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

-

Di Unduh

:

230669

Kata Kunci

:

Demos eratiein; Demokrasi; Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia; Pemilu; Pemilihan Umum; Azas demokrasi; Kedaulatan rakyat; Orde Baru; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Sribintang Pamungkas; Calon independen

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

056/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Status

:

-

Di Unduh

:

230633

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

005/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

-

Di Unduh

:

230727

Kata Kunci

:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974; Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; Boediman Moenadjad; sistim jaminan sosial; hak hidup; hak mempertahankan hidup; Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003; kelalaian pembuat undang-undang; legislative omission; penyandang masalah sosi¬al; TAP MPR Nomor IV/MPR/1973; masyarakat miskin; Garis-garis Besar Haluan Negara; REPELITA II.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

010/PUU-I/2003

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230712

Kata Kunci

:

Local government-law and legislation; Decentralization in government-Indonesia; Riau Province-politics and government; Pemerintahan Daerah; Daerah Swatantra; Pembentukan Daerah; Kabupaten Pelalawan; Kabupaten Rokan Hulu; Kabupaten Rokan Hilir; Kabupaten Siak; Kabupaten Karimun; Kabupaten Kuantan Singingi; Kota Batam; Provinsi Riau; pemekaran kabupaten; pemerintah pusat; pemekaran; kabupaten kampar; masyarakat hukum adat; hak-hak tradisional

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

003/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

-

Di Unduh

:

230566

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Partai Politik; S.M. Hasugian; H.A. Rusli; Partai Reformasi Indonesia (PRI); 2% suara atau lebih; tidak lolos verifikasi; partai peserta pemilihan umum tahun 2004; partai politik; Departemen Kehakiman dan HAM RI; Menteri Kehakiman dan HAM RI; Pasal 29 ayat (1).

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

005/PUU-I/2003

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

230808

Kata Kunci

:

Broadcasting-law and legislation-Indonesia; Broadcasting policy-Indonesia; Censorship-Indonesia; Freedom of expression- Indonesia; Freedom of information-Indonesia; Right to business; Due process of law; Penyiaran; Komisi Penyiaran Indonesia-Status Kelembagaan-Kewenangan-Keanggotaan; Hak informasi; kegiatan usaha; Sensor; Kebebasan pers; monopoli; informasi; monopoli; mengabulkan sebagian; kemerdekaan berpendapat; kebebasan pers; kebebasan penyiaran; perusahaan penyiaran; independensi; lembaga penyiaran; diskriminasi

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

013/PUU-I/2003

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

231902

Kata Kunci

:

Masykur Abdul Kadir; Perpu; Terorisme; Bom Bali; non-retroaktif; Hak Asasi Manusia (HAM); mengabulkan permohonan Pemohon.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

007/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

-

Di Unduh

:

231353

Kata Kunci

:

Pemilihan umum; Pemilihan Umum Presiden; Presiden; Wakil Presiden; Komisi Pemilihan Umum; Calon Presiden; Calon Wakil Presiden; ILO; Partai politik

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

020/PUU-I/2003

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231570

Kata Kunci

:

Partai Politik, Agus Miftah; Pemilu; pembatasan; badan hukum; demokrasi; pendapat berbeda; menolak permohonan.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

024/PUU-I/2003

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230940

Kata Kunci

:

Pengujian; konstitusional; legal standing; B. Moenadjad; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Mahkamah Konstitusi; hukuman; pidana; kerugian; niet ontvankelijk verklaard; tidak dapat diterima;

File Pendukung

:

Klik Disini