Nomor

:

003/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230878

Kata Kunci

:

Tim Advokasi Penyelamatan Hutan Lindung; TAPHL; Pengujian Formil; Perpu; Kehutanan; Asep Warlan Yusuf; Frans Limahelu; Emil Salim; Bambang Setyo; Beschikking; United Conference on Environment and Development; UNCED; Hutan lindung

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

010/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230563

Kata Kunci

:

Pemerintahan Daerah, pengajuan calon kepala daerah, pengajuan calon wakil kepala daerah, pengajuan calon kepala daerah oleh partai politik, pengajuan calon wakil kepala daerah oleh partai politik, persentase kursi DPRD, syarat pengajuan calon kepala daerah, syarat pengajuan calon wakil kepala daerah.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

006/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

230873

Kata Kunci

:

Pilkada; UU Pemda; Pemilu; Calon Presiden; RUU Pemda; Partai Politik; UU Pilpres; Harun Alrasid; Calon perorangan; International Covenant on Civil and Political Rights;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

001/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

230611

Kata Kunci

:

Yayasan; Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; Pailit; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Asuransi; Philipus Mandiri Hadjon; Bernadette Waluyo; Hikmahanto Juwana; Insolvency test; Menteri Keuangan; Pengadilan Niaga; H. Dahlan Taib; Dissenting Opinion; Laica Marzuki

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

002/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

230614

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; Kepailitan; pailit; kreditor; kurator, debitor; cessie; insurable interest;indemnitas; itikad baik; perusahaan; asuransi; reasuransi; bank; utang; piutang; penundaan; pembayaran; PKPU

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

071/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

232003

Kata Kunci

:

Kepailitan; Utang; Penundaan kewajiban pembayaran utang; Cessie; Debitor; Kreditor; perusahaan asuransi; menteri keuangan; Pailit; Kreditor; Kelalaian; Faillissement-verordening; Tidak mampu membayar; Philipus M. Hadjon; Yustisial; due process of law; Accessto courts; Rule of law; Dissenting opinion; BW

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

004/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230977

Kata Kunci

:

Ketua Pengadilan, Kekuasaan absolut Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan sebagai pimpinan pelaksanaan putusan pengadilan, Ketua Pengadilan sebagai pengawas pelaksanaan putusan pengadilan, Perbuatan sewenang-wenang Ketua Pengadilan.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

070/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230815

Kata Kunci

:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004; Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat; Pasal 15 ayat (7); Pasal 15 ayat (9); Pasal 18 ayat (2) UUD 1945; Pasal 18 ayat (5) UUD 1945; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Pasal 18 ayat (7) UUD Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun 2004; Pemerintahan Daerah; Otonomi Daerah; urusan pemerintahan; Kewenangan daerah; Kewenangan provinsi; Negara Hukum; equal justice before the law; Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; pemekaran; provinsi induk; Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi; Perimbangan Keuangan; DAK; DAU; Maria Farida Indrati Soeprapto; Bambang Purwoko; dana alokasi umum; dana alokasi khusus

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

066/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 74 tentang Mahkamah Konstitusi & Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

-

Di Unduh

:

231277

Kata Kunci

:

Elias L. Tobing; Naba Bunawan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003; Mahkamah Konstitusi; Pasal 50; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987; Kamar Dagang dan Industri; Pasal 4; Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah; Kadin UKM; usaha kecil dan menengah; teori games; sistem ekonomi pasar; sistem ekonomi komando; sistem campuran; Kadin; chamber of commerce and industry; fungsi organ negara; organisasi; perekonomian rakyat; kebebasan berserikat; doctrine of eclipse; wadah tunggal; pengusaha Indonesia; perekonomian nasional; hak berserikat.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

072/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

-

Di Unduh

:

230772

Kata Kunci

:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Pemerintahan Daerah; UU Pemerintahan Daerah; badan hukum privat; lembaga swadaya masyarakat; masyarakat madani; Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c; Pemilu; pemantauan; lembaga independen; pilkada; lembaga politik; UU Pemda; pilkada langsung; perselisihan hasil pemilu; Independensi Penyelenggaraan; Komisi Pemilihan Umum; Lembaga Pemilihan Umum; Keputusan KPU; luber dan jurdil; electoral reform; demokratis; Pasal 1 angka 21; Pasal 57 ayat (1); Pasal 65 ayat (4); Pasal 66 ayat (3) e; Pasal 67 ayat (1)e; Pasal 82 ayat (2); Pasal 89 ayat (3); Pasal 94 ayat (2); Pasal 114 ayat (4);

File Pendukung

:

Klik Disini