Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 678 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3644100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
13
Nov
2012
10:00 WIB
Nomor
:
36/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230371
Kata Kunci
:
Minyak dan Gas Bumi; Kontrak Kerja Sama; Kontrak Bagi Hasil; Eksplorasi; Eksploitasi; Kegiatan Usaha Hulu; Kegiatan Usaha Hilir; Wilayah Kerja; Bahan Bakar Minyak; Memorandum of Economic and Finance Policies; titik penyerahan; dikuasai oleh negara; mekanisme persaingan usaha; Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Koperasi; usaha kecil; badan usaha swasta; Bentuk Usaha Tetap; unbundling; pacta sunct survanda; sosiaring contract; product session sharing contract; good cooperate governments; cost recovery; plain of development; Ichsanudin Noorsy; government to business; production contract; Bank Dunia; Harga energi; purchasing power; Kwik Kian Gie; lifting; refining; barel; Irman Putra Sidin; Margarito Kamis; executive agreement; Rizal Ramli; new finding; Rudi Rubiandini; domestic market obligation; Indonesian Crude Price; Rachmat Sudibyo; Erman Rajagukguk; Hikmahanto Juwana; perjanjian baku
File Pendukung
:
23
Oct
2012
14:00 WIB
Nomor
:
16/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Iwan Budi Santoso S.H., 2. Muhamad Zainal Arifin S.H., 3. Ardion Sitompul S.H.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230141
Kata Kunci
:
Undang-undang Kejaksaan; Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pembayar pajak; penyidikan korupsi; pengawasan penyidikan; penyidik tindak pidana; penyalahgunaan wewenang; abuse of power; penuntutan tindak pidana; Komisi Pemberantasan Korupsi; Jaksa Agung; KPK;
File Pendukung
:
23
Oct
2012
14:00 WIB
Nomor
:
71/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Dr. H. Idrus M.Kes.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
229962
Kata Kunci
:
kuhap; putusan bebas; kasasi; tidak boleh kasasi; tidak dapat kasasi; pengajuan kasasi; pengecualian kasasi; kasasi putusan bebas; kasasi terhadap putusan; putusan; putusan kasasi; bebas;
File Pendukung
:
23
Oct
2012
14:00 WIB
Nomor
:
81/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Muhammad Farhat Abbas
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230108
Kata Kunci
:
Korupsi; Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; Farhat Abbas; Tugas supervisi; Mengambil alih penyidikan; Tumpangtindih; Ditolak
File Pendukung
:
23
Oct
2012
14:00 WIB
Nomor
:
31/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231926
Kata Kunci
:
Tindak Pidana Korupsi; instansi yang berwenang; Badan Pemeriksa Keuangan; Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara; Inspektorat; Departemen; Lembaga Pemerintah Non-Departemen; Roll Out Customer Information System; Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Penilaian kerugian keuangan negara; delegasi; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; good corporate governance; wajar tanpa perkecualian; Mulia Nasution; Tim Counterpart; Sri Mulyani; Bagir Manan; Kuntana Magnar; Tenaga Ahli; Imigrasi; audit investigatif; Putusan Sela
File Pendukung
:
15
Oct
2012
15:30 WIB
Nomor
:
101/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Habiburokhman; 2. Adhe Dwi Kurnia; 3. Munathsir Mustaman; dan 4. M. Said Bakhri.
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230017
Kata Kunci
:
uu pilpres; pengusulan calon presiden; pengusulan calon presiden dan wakil presiden; pengusulan calon wakil presiden; syarat pengusulan capres; presiden dan wakil presiden; pemilu presiden; suara sah nasional; jumplah kursi dpr; pengusulan calon presiden dan wakil presiden; persyaratan; syarat;
File Pendukung
:
15
Oct
2012
15:30 WIB
Nomor
:
82/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. M. Komarudin; 2. Susi Sartika; 3. Yulianti.
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230096
Kata Kunci
:
Badan penyelenggara jaminan sosial; Hak atas jaminan sosial; Peserta jaminan sosial; Pemberi kerja; Penyelenggara sistem jaminan sosial
File Pendukung
:
10
Oct
2012
16:37 WIB
Nomor
:
7/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL); 2. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); 4. Perkumpulan Masyarakat Setara; 5. Aliansi Jurnaslis Independen; 6. Mugiyanto., dkk. Kuasa Pemohon : Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230190
Kata Kunci
:
pengujian; Todung Mulya Lubis; Pengujian; konstitusional; legal standing; intelijen negara; mahkamah konstitusi; kebebasan; warga negara; reformasi; pelanggaran; HAM; sistem; negara hukum; organisasi; kepentingan; pembatasan; aparat; keamanan; negara; kedaulatan; BIN; wlayah; NKRI; operasi; penyelenggara; rahasia; nasional; penyadapan; hukum; kekuasaan; pengawasan; demokrasi;
File Pendukung
:
03
Oct
2012
14:00 WIB
Nomor
:
12/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Adittya Rahman GS; 2. Jefri Rusadi; 3. Erlan Basuki.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230356
Kata Kunci
:
Adittya Rahman GS; Jefri Rusadi; Erlan Basuki; M Maulana Bungaran; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Pasal 22 ayat 3; Hak atas Perumahan
File Pendukung
:
03
Oct
2012
14:00 WIB
Nomor
:
78/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Pemohon
:
    Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, dkk.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230955
Kata Kunci
:
aliansi jurnalis independen; penyiaran; lembaga penyiaran; izin; badan hukum; frekuensi; sumber daya alam; kepemilikan; penguasaan; pemegang saham; pemindatanganan
File Pendukung
:
< 1 ... 133 134 135 136 137 138 139 ... 181 >