Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 737 20%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3703100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
29
Aug
2012
14:00 WIB
Nomor
:
55/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Partai Nasional Demokrat (NasDem)
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230295
Kata Kunci
:
Pemilihan umum; Partai Politik; Negara hukum; Hak Asasi Manusia; Ambang batas; Laica Marzuki; I Gde Dewa Pantja Astawa; Saldi Isra; O.C. Kaligis; Bambang Eka Cahya; Irman Putra Sidin; Ne bis in idem
File Pendukung
:
14
Aug
2012
14:00 WIB
Nomor
:
51/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Pemohon
:
    1. FX. Arief Poyuono 2. Darsono
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230517
Kata Kunci
:
Pengujian Materiil; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); FX. Arief Poyuono; Darsono; Habiburokhman, S.H., dkk.; Tim Advokasi Jaminan Sosial; Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29. Pasal 30. Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43. Pasal 44, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; UU 40/2004; Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (2) UUD1945; Hak Asasi Manusia (HAM); Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998; Lukman Hakim Saefuddin; Patrialis Akbar; Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR); UU 39/1999; Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948; Asuransi atau Pertanggungan; UU 2/1992 tentang Usaha Perasuransian; premi; tertanggung; penanggung; Bab 9 Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); Jaminan Kecelakaan Kerja; asuransi social; prinsip ekuitas; Jaminan Hari Tua (JHT); Jaminan Pensiun; Usia Pensiun; Jaminan Kematian; gotong-royong; sosial ekonomi; manfaat; Jaminan Kesehatan; Iuran; Abdul Latif; Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); Jamsostek; Astek; Konvensi ILO (International Labour Organisation) Nomor 102 Tahun 1952; TAP MPR Nomor X/MPR/2001; Presiden; TNI/POLRI; PP Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); Penerima Pensiun; Anggota Veteran; Perintis Kemerdekaan; Asuransi Kesehatan (ASKES); UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek); ne bis in idem; mutatis mutandis; Putusan MK Nomor 007/PUU-III/2005; Putusan MK Nomor 50/PUU-VIII/2010; Ery Satria Pamungkas
File Pendukung
:
13
Aug
2012
11:00 WIB
Nomor
:
57/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Saipul Jamil
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230471
Kata Kunci
:
Saipul Jamil; Lalu Lintas; Angkutan Jalan; Kelalaian; Kendaraan Bermotor; Kecelakaan Lalu Lintas; Organg Lain; Zat Adiktif, Minuman Beralkohol; Perkawinan.
File Pendukung
:
08
Aug
2012
13:00 WIB
Nomor
:
59/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    1. Judilherry Justam; 2. Chris Siner Key Timu; 3. Muhammad Chozin Amirullah
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230411
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 51 ayat (1) UU MK; Pasal 123 UU 27/2009; Pasal 124 ayat (1) UU 27/2009; Pasal 234 ayat (1) huruf f UU 27/2009; Pasal 245 ayat (1) UU 27/2009; Pasal 302 ayat (1) huruf f UU 27/2009; Pasal 353 ayat (1) huruf f UU 27/2009;petisi 50; badan kehormatan; rangkap jabatan; judilherry; chris; chozin
File Pendukung
:
08
Aug
2012
13:00 WIB
Nomor
:
70/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Pemohon
:
    1. M. Komarudin; 2. Muhammad Hafidz; 3. Yulianti
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230363
Kata Kunci
:
UU Nomor 3 Tahun 1992; Pasal 28H ayat (3); Jaminan Sosial Tenaga Kerja;UU Nomor 4 Tahun 2004; Sistem Jaminan Sosial Nasional;UU SJSN; pemberi kerja; Fadzlun Budi SN; Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia; Andi Muhammad Asrun; Merlina;Basani Situmorang; PT Jamsostek; Setiap orang berhak atas jaminan sosial; International Labor Organization; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; UU Jamsostek; program jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja/buruh;sistem asuransi sosial;
File Pendukung
:
31
Jul
2012
10:00 WIB
Nomor
:
37/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230389
Kata Kunci
:
Peradilan Tata Usaha Negara; Peradilan Agama; Peradilan Umum; Teguh Satya Bhakti; gaji hakim; Hakim sebagai Pejabat Negara; tunjangan hakim; diatur dengan peraturan perundang-undangan; Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009; Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009; Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009; delegasi kewenangan; multi penafsiran; Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006; gaji pokok; tunjangan; hak-hak lainnya; pengalokasian dana
File Pendukung
:
31
Jul
2012
10:00 WIB
Nomor
:
28/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pemohon
:
    Teguh Satya Bhakti
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230460
Kata Kunci
:
kekuasaan kehakiman; mahkamah agung; anggaran; independensi; kekuasaan pengelolaan keuangan negara; kekuasaan pemerintahan
File Pendukung
:
25
Jul
2012
11:00 WIB
Nomor
:
61/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    PT. Angkasaria Indahabadi
Amar Putusan
:
Ditarik kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230174
Kata Kunci
:
Jaminan Sosial; ketenagakerjaan; Undang-Undang Ketenagakerjaan; PT. Angkasaria Indahabadi; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; jaminan Sosial Tenaga Kerja; Penarikan Kembali permohonan; Tenaga Kerja;
File Pendukung
:
25
Jul
2012
11:00 WIB
Nomor
:
74/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pemohon
:
    Organisasi Advokat Indonesia (OAI)/Virza Roy Hizzal, S.H., M.H
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230643
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Perlindungan Konsumen; Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j; Organisasi Advokat (OAI), Virza Roy Hizzal; Tidak Dapat Diterima; Tim Advokasi Perkara iPad;iPad; Permendag 19/2009;hak atas infirmasi; petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia; asas kepastian hukum; hukum pidana; asas kepatutan; asas persamaan di muka hukum; asas kebebasan berkontrak; Rahmat Bagja; konsumen; Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; kriminalisasi perbuatan perdata; Bernadette M. Waluyo; Eva Achjani Zulfa; Ery Satria Pamungkas
File Pendukung
:
25
Jul
2012
11:00 WIB
Nomor
:
13/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Bgd. Syafri; 2. Lavaza Basyaruddin; 3. Yuliana; 4. Asep Anwar.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230314
Kata Kunci
:
Bgd Syafri; Lavaza Basyaruddin; Asep Anwar; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011; Kebijakan Pengendalian subsidi BBM; Konversi Minyak Tanah ke LPG; Pembatasan Konsumsi Premium
File Pendukung
:
< 1 ... 136 137 138 139 140 141 142 ... 181 >