Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
06
Mar
2014
16:10 WIB
Nomor
:
186/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013
Pemohon
:
    KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Muhammad Natsir Thaib Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Nomor Urut 5; Kuasa Pemohon: AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.,dkk
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
-
Di Unduh
:
230198
Kata Kunci
:
Provinsi Maluku Utara; Tahun 2013;KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.;Muhammad Natsir Thaib ;Nomor Urut 5; Ahmad Hidayat Mus, S.E.;Dr. Ir. Hasan Haji Doa, MT ; Nomor Urut 3; Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara;Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 ; Pemilukada Putaran Kedua ;rekapitulasi; KPPS; PPS; PPK; KPU;sistematis, terstruktur, dan masif;pelanggaran;Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;money politic;DPT
File Pendukung
:
06
Mar
2014
15:18 WIB
Nomor
:
30/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. PT Exertainment Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Martin Darby Presiden Direktur Sebagai Pemohon I; 2. PT Fitindo Sehat Sempurna, dalam hal ini diwakili oleh Nurlinda Paramita Direktur Utama Sebagai Pemohon II; 3. PT Adhia Relaksindo, dalam hal ini diwakili oleh Nurlinda Paramita Direktur Utama Sebagai Pemohon III 4. Aero Sutan Aswar sebagai Pemohon IV serta para Pemohon V sampai dengan para Pemohon XI Kuasa Pemohon: Denny Kailimang, S.H.,M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230652
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pasal 42 ayat (2) huruf i; olahraga; pusat kebugaran; fitness center;pajak hiburan;Sistem Keolahragaan Nasional
File Pendukung
:
06
Mar
2014
15:05 WIB
Nomor
:
36/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    I Made Sudana, S.H
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231129
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Hukum Acara Pidana;Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;Mahkamah Agung; peninjauan kembali; KUHAP; novum; due process of law; Cholidin Nasir; I Made Sudana
File Pendukung
:
06
Mar
2014
15:00 WIB
Nomor
:
34/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Antasari Azhar, S.H., M.H. sebagai Pemohon I; 2. Ida Laksmiwaty S.H. sebagai Pemohon II; 3. Ajeng Oktarifka Antasariputri sebagai Pemohon III; Kuasa Pemohon: Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230473
Kata Kunci
:
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, SMS, WEB Server, menciderai rasa keadilan, sense of justice, pencari keadilan, yustitiabelen, inkonstitusional tanpa syarat, konstitusional bersyarat, Badan Kepegawaian Negara, BKN, kenaikan pangkat saksi, Mendiknas, PTUN, Permintaan Peninjauan Kembali, litest finiri oportet
File Pendukung
:
06
Mar
2014
14:35 WIB
Nomor
:
21/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Andi Syamsuddin Iskandar, S.H sebagai Pemohon I 2. Andi Nani Andriani, S.Pd., sebagai Pemohon II 3. Boyamin sebagai Pemohon III Kuasa Pemohon: Sigit N. Sudibyanto, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231333
Kata Kunci
:
UU Hukum Acara Pidana; Peninjauan Kembali; Peninjauan Kembali hanya oleh ahli warisnya; Peninjauan Kembali hanya diajukan 1 (satu) kali; novum; pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencari dan mendapatkan keadilan; tes DNA; tes kebohongan; pembuktian materiil
File Pendukung
:
26
Feb
2014
14:44 WIB
Nomor
:
4/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Silas Malak., dkk Kuasa Pemohon: Rudy Alfonso, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230397
Kata Kunci
:
UU Nomor 14 Tahun 2003; Kabupaten Tambrauw; Papua Barat; Distrik Moraid; Rudy Alfonso; Heru Widodo; Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari
File Pendukung
:
26
Feb
2014
14:31 WIB
Nomor
:
105/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Keliopas Meidogda., dkk Kuasa Pemohon: Rudy Alfonso, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230349
Kata Kunci
:
Pembentukan kabupaten; Tembrauw; Papua barat; Kabupaten serong; Kabupaten manokwari; Distrik; Masyarakat adat; Suku; Maurits Major; Ditolak
File Pendukung
:
26
Feb
2014
14:21 WIB
Nomor
:
54/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pemohon I - Pemohon XII. Kuasa Pemohon: Apong Herlina, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230403
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; pemerintah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Administrasi Kependudukan; Komisi Perlindungan Anak Indonesia; KPAI; Yayasan Kampus Diakonia Modern; Yayasan Elsafan; Yayasan Komunitas Sahabat Anak Jakarta; Yayasan Atma; Yayasan SOS Desa Taruna Indonesia; Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia (Peran Indonesia); Provinsi Sumatera Utara; Darwinah; Kasidin; Hartini; Darsinah; Jaringan Kerja Peduli Akta Kelahiran; kewarganegaraan; hak asasi manusia; perlindungan; pendidikan; akta kelahiran; hak anak; Perlindungan Anak; pencatatan sipil; kelahiran; status hukum; penduduk; wilayah; stelsel aktif; warga negara; identitas;
File Pendukung
:
26
Feb
2014
14:12 WIB
Nomor
:
Nomor 9/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Pasal 1 ayat (1) [yang sebenarnya Pasal 1 angka 1] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067) terhadap Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Yudha Indrapraja, dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230049
Kata Kunci
:
Yudha Indraparja;UU Nomor 40 Tahun 2009; Kepemudaan;Penarikan Kembali
File Pendukung
:
20
Feb
2014
14:36 WIB
Nomor
:
102/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Sanusi Wiradinata Kuasa Pemohon: Petrus Selestinus, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230439
Kata Kunci
:
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; Pra Peradilan; Pengadilan Negeri; Penetapan Tersangka; Penuntutan Tersangka; Penangkapan Tidak sah; Diskriminatif; Penyidik; Penuntut Umum; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
File Pendukung
:
< 1 ... 262 263 264 265 266 267 268 ... 417 >