Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
22
May
2014
16:53 WIB
Nomor
:
35/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); 2. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA); 3. Indonesia Budget Center (IBC); 4. Indonesia Corruption Watch (ICW); 5. Feri Amsari, S.H., M.H; 6. Hifdzil Alim, S.H., Kuasa Pemohon: Bahrain, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230403
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA); Indonesia Budget Center (IBC); Indonesia Corruption Watch (ICW); Feri Amsari; Hifdzil Alim; Bahrain; banggar DPR; kerugian; anggota DPR; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; APBN; APBN-P; pemerintah; keuangan negara; masyarakat; MPR; DPR; KPK; pengawasan; anggaran; parlemen; penyimpangan; fungsi legislasi; Presiden;
File Pendukung
:
19
May
2014
15:33 WIB
Nomor
:
37/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Kasmono Hadi, S.H.
Amar Putusan
:
Gugur
Status
:
Gugur
Di Unduh
:
230332
Kata Kunci
:
Kasmono Hadi, S.H.Gelar Tanda Jasa; permohonan gugur; pokok permohonan tidak dapat dipertimbangkan; Pemohon meninggal; Tanda Kehormatan; Toto Trihamtoro;
File Pendukung
:
19
May
2014
14:50 WIB
Nomor
:
97/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi (FKHK)sebagai Pemohon I; 2. Badan Ekesekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU)sebagai Pemohon II; 3. Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) sebagai Pemohon III.
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230388
Kata Kunci
:
Pemilukada; UU Pemilukada; MK; Sengketa hasil pemilukada; Pemilihan kepala daerah; Kewenangan; Mahkamah Agung; Original intent; Opened legal policy; Ketentuan peralihan; Perselisihan hasil; M. Mukhtasar Syamsuddin; I Dewa Gede Palguna; Enny Nurbaningsih; Presumptio iustitia causa;
File Pendukung
:
19
May
2014
14:22 WIB
Nomor
:
64/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Mulyana Wirakusumah; 2. Hendardi; 3. Aizzudin; 4. Neta S. Pane; 5. Bambang Isti Nugroho. Kuasa Pemohon: Robikin Emhas, S.H., MH., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230370
Kata Kunci
:
Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pungutan Cukai; Produsen Roko; Pembayar Pajak; Pajak Ganda; Objek Pajak; Pemungutan Pajak; Pajak Rokok; Dasar Pengenaan; Tarif Pajak Rokok; Besaran Pajak Rokok; Penerimaan Pajak Rokok.
File Pendukung
:
14
May
2014
15:25 WIB
Nomor
:
8/PHPU.D-XII/2014
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014
Pemohon
:
    Drs. Hi. Herman HN, M.M dan Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H., M.M. (Pasangan Calon No. Urut 3) Kuasa Pemohon: Agus Bhakti Nugroho, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230118
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Provinsi Lampung;Tahun 2014;Drs. Hi. Herman HN, M.M;Dr, Zainuddin Hasan, S.H., M.H.,M.M; Nomor Urut 3;Komisi Pemiliha Umum Provinsi Lampung;Muhammad Ridho Ficardo; Bachtiar Basri;Nomor Urut 2;Pemilukada;Penetapan;DPT;sistematis, terstruktur; masif
File Pendukung
:
14
May
2014
14:50 WIB
Nomor
:
107/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Koperasi Serba Usaha Subur Provinsi Sumatera Utara diwakili oleh Drs. Jansen Butarbutar, M.Si
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230368
Kata Kunci
:
UU Perpajakan; UU 6 Tahun 1983; Pasal 7; Koperasi Serba Usaha Subur Provinsi Sumatera Utara; Jansen Butarbutar; badan hukum privat; pengadilan pajak; fiskal pajak koperasi; Surat Keterangan Fiskal; denda sanksi administrasi PPh Badan dan PPh Pasal 21; hutang pajak; surat pemberitahuan; objek permohonan tidak ada; objek permohonan hilang;
File Pendukung
:
14
May
2014
14:35 WIB
Nomor
:
106/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Ir. Ahmad Daryoko 2. Hamdani
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230327
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang; Ketenagalistrikan; Penyediaan Tenaga Listrik; Kepentingan Umum; Terintegrasi; Pembatasan Wilayah Usaha; Pemerintah Daerah; Harga Jual Tenaga Listrik; Perusahaan Listrik Negara; Izin Usaha Ketenagalistrikan; Sewa Jaringan Tenaga Listrik.
File Pendukung
:
14
May
2014
14:31 WIB
Nomor
:
26/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Rangga Lukita Desnata, S.H. 2. Oktavianus Sihombing, S.H. 3. Dimas Arya Perdana, S.H. Kuasa Pemohon: Juanda Eltari, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230447
Kata Kunci
:
UU Advokat; advokat; pemberian bantuan hukum; tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana; menjalankan tugas dan profesinya; kepentingan pembelaan klien; di dalam dan di luar persidangan; access to justice
File Pendukung
:
07
May
2014
17:34 WIB
Nomor
:
23/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Moh. Kisman Pangeran
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230324
Kata Kunci
:
Hukum Konstruksi-Indonesia; Jasa Konstruksi; Industri Konstruksi; Building Laws-Indonesia; Construction industry-Indonesia; Construction Industry-Law and Legislation-Indonesia.
File Pendukung
:
07
May
2014
17:30 WIB
Nomor
:
26/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Dwi Arifianto Kuasa Pemohon: Iskandar Zulkarnaen, SH., MH., dan Rita Fatmila, SH., MH.,
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230360
Kata Kunci
:
Labor laws and legislation-Indonesia; Social security-law and legislation-Indonesia; Social security-law and legislation-Indonesia-Cases; Healthcare and Social Security Agency-Indonesia; Community health protection scheme-honorary workers; Hukum ketenagakerjaan-Indonesia; Jaminan Sosial; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
File Pendukung
:
< 1 ... 258 259 260 261 262 263 264 ... 417 >