Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 678 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3644100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
30
May
2013
14:45 WIB
Nomor
:
51/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013
Pemohon
:
    H. Abdul Wahid, S.Sos.,S.T.,M.Si dan H. Norhakim, S.H.,M.Si Pasangan Calon (Nomor Urut 2) Kuasa Pemohon: Berdie, S.H
Amar Putusan
:
ditolak seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229892
Kata Kunci
:
Abdul wahid; phpud; kalimantan selatan; tanah laut;
File Pendukung
:
30
May
2013
14:30 WIB
Nomor
:
50/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013
Pemohon
:
    Drs. H. Atmari dan H. Muhammad Nur, S.Sy Pasangan Calon ( Nomor Urut 1) Kuasa Pemohon: Fadli Nasution, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
229883
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
30
May
2013
14:00 WIB
Nomor
:
78/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Muhamad Zainal Arifin S.H (advokat)
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230145
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; KUHAP; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Muhamad Zainal Arifin S.H (advokat); Pasal 195, pasal 197 ayat (2), pasal 199 ayat (2) KUHAP; Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009; Pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1), pasal 28F UUD 1945; Putusan diucapkan di sidang terbuka untuk umum; Keterbukaan Informasi; Jadwal; Panggilan Sidang; Pemberitahuan Sidang; Wiwik Budi Wasito; Pengujian Materiil
File Pendukung
:
28
May
2013
17:23 WIB
Nomor
:
47/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Perkumpulan Pancur Kasih,; 2.Koperasi Credit Union Sumber Kasih,; 3.Koperasi Kredit Canaga Antutn,; 4.Koperasi Kredit Gemalag Kemisiq. Kuasa Pemohon: Sulistiono, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
229971
Kata Kunci
:
Perkumpulan Pancur Kasih, Koperasi Credit Union Sumber Kasih, Koperasi Canaga Antutn, Koperasi Kredit Gemalag Kemisiq
File Pendukung
:
28
May
2013
17:22 WIB
Nomor
:
37/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Sri Royani, S.S.
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
229983
Kata Kunci
:
Kepolisian
File Pendukung
:
28
May
2013
17:20 WIB
Nomor
:
1/SKLN-XI/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Dominggus Maurits Luitnan, SH.; 2.Suhardi Somomoelyono, SH., MH.; 3.Abdurahman Tardjo, SH., MH.; 4.TB Mansjur Abubakar, SH.; 5.LA Lada, SH.; 6.Hj Metiawati, SH., MH.; para Advokat pada Kantor Lembaga Advokat/Pengacara Dominika terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia in casu Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Termohon
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231102
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
28
May
2013
17:10 WIB
Nomor
:
49/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Kant Kamal Kuasa Pemohon: Tomson Situmeang, S.H. dll
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230104
Kata Kunci
:
Kant Kamal; Tomson Situmeang; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004; Notaris; Majelis pengawas daerah; Kode etik notaris; Keterangan Palsu
File Pendukung
:
21
May
2013
14:55 WIB
Nomor
:
29/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Diskusi Anti 86 (KODAT 86)
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230084
Kata Kunci
:
BP Batam, kawasan FTZ, Perdagangan bebas batam
File Pendukung
:
21
May
2013
14:50 WIB
Nomor
:
8/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI)
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230078
Kata Kunci
:
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; korupsi; hak gugat; peran masyarakat; praperadilan; badan hukum privat; kepentingan dan kepedulian; penghentian penyidikan; Penghentian penuntutan; Pihak ketiga yang berkepentingan
File Pendukung
:
21
May
2013
14:40 WIB
Nomor
:
98/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Kuasa Pemohon: Kurniawan Adi Nugroho, S.H. dan Poltak Ike Wibowo, S.H
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230206
Kata Kunci
:
hukum acara pidana; pihak ketiga yang berkepentingan; korupsi; kolusi; nepotisme; mutatis mutandis; dikabulkan;
File Pendukung
:
< 1 ... 255 256 257 258 259 260 261 ... 386 >