Yth. Sdr. Acan,

Silahkan Saudara mengunduh Ketetapan Nomor 25/PUU-XV/2017 pada tautan berikut ini: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/25_PUU-XV_2017.pdf.

Terima kasih.

• Yth. Sdr. Kris

Terima kasih atas pertanyaan Saudara. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut :

“... bahwa alat berat adalah kendaraan dan/atau peralatan yang digerakkan oleh motor, namun bukan kendaraan bermotor dalam pengertian yang diatur oleh UU LLAJ. Dengan demikian, pengaturan alat berat sebagai kendaraan bermotor harus dikecualikan dari UU LLAJ, atau setidaknya terhadap alat berat tidak dikenai persyaratan yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umumnya yang beroprasi di jalan raya, yaitu sepeda motor dan mobil; mewajibkan alat berat untuk memenuhi persyaratan teknis yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umunya, padahal keduanya memiliki karakteristik .”

Persyaratan teknis yang dimaksud dalam pertimbangan mahkamah pada putusan Nomor 3/PUU-XIII/2015 apakah termasuk dengan penetapan pajak kendaraan bermotor? apakah keberadaan Peraturan terkait dengan Pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan berat tidak dapat berlaku dengan putusan MK tersebut?

Frasa “persyaratan teknis” dalam pertimbangan putusan tersebut mencakup penetapan PKB  ataukah mengenai uji tipe dan uji berkala yang diberlakukan baik bagi kendaraan bermotor serta alat alat berat. menurut kami hal ini merupakan persoalan konstitusionalis norma yang berbeda dari Putusan UU LLAJ dengan penetapan PKB.  Menjadikan putusan 3/PUU-XIII/2015 sebagai precedence terkait penetapan PKB tentunya perlu pendalaman lebih lanjut.

Jika dicermati lebih lanjut menyatakan suatu produk peraturan perundang undangan dibawah Undang Undang apakah konstitusional atau tidak, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. hal ini berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Terima kasih

Yth. Sdr. Ali

Terima kasih atas pertanyaannya. Semua hasil penelitian, baik yang dilakukan internal Mahkamah Konstitusi maupun penelitian yang dilakukan MK bersama dengan Fakultas Hukum se-Indonesia selalu dipublikasikan.

Publikasi hasil penelitian tersebut antara lain dilakukan melalui website MK pada tautan berikut : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Penelitian&pages=2.

Adapun kerja sama penelitian MK dengan Fakultas Hukum se-Indonesia Tahun 2017 masih dalam proses. Sehingga hasil penelitian akan dipublikasikan setelah penelitian telah selesai dilaksanakan dan laporan hasil penelitian telah selesai disusun.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Rusmanto

Untuk berlangganan Jurnal MK, Saudara dapat mengirimkan Surat Permohonan Langganan Jurnal ke Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.

Untuk softcopy Jurnal MK, Saudara dapat mengunduhnya di laman MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terima kasih.

Yth. Saudara Korneles,

Penjelasan terhadap pertanyaan Saudara dapat dilihat pada Putusan MK Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 dalam paragraf [3.5] halaman 108-110. Putusan tersebut dapat diunduh pada tautan berikut: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/10_PHP.BUP-XV_2017.pdf.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Isra Nurpadilah

Terima kasih atas pertanyaannya. Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah pengujian terhadap norma UU yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian UU ini bisa diajukan oleh setiap WNI, Badan Hukum atau subjek hukum laiinnya yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atau setidak-tidaknya berpotensi dirugikan oleh suatu norma UU. Adapun permasalahan hukum terkait dengan implementasi atau penerapan norma bukanlah merupakan ranah Pengujian Undang-Undang yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, terhadap permasalahan Saudara, Mahkamah hanya bisa berpendapat melalui putusan dengan melakukan pemeriksaan di persidangan.

Semoga jawaban kami bermanfaat.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Padly,

Teori mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan negative legislator pada awalnya diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Artinya, MK memiliki kewenangan hanya untuk membatalkan UU, bukan untuk membuat UU. Kewenangan untuk membuat UU dinilai merupakan ranah kewenangan Parlemen sebagai positive legislator. Namun demikian, dalam perkembangannya teori tersebut dari perspektif akademis dan praktis mulai beralih. Misalnya, Alec Stone Sweet mengatakan bahwa teori Hans Kelsen tersebut sebenarnya memberikan pengecualian terhadap efektivitas teori tersebut. Menurutnya, apabila suatu Konstitusi memuat secara eksplisit jaminan terhadap hak asasi manusia, maka penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh MK secara otomatis tidak dapat dibatasi dalam kerangka teori negative legislator saja, namun juga bisa memunculkan norma-norma baru.

Begitu pula halnya dengan pendapat AR Brewer-Carıas yang menulis buku tentang "Constitutional Courts as Positive Legislators: A Comparative Law Study" (2011). Ia menyimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran teori dari negative menjadi positive legislator di MK dan MA dari berbagai belahan dunia. Setidak-tidaknya, menurut Brewer-Carıas, MK di banyak negara telah berperan sebagai temporary positive legislator dalam memutus perkara.

Di Indonesia sendiri, mengenai apakah MK terbatas sebagai negative legislator atau dalam kondisi tertentu dapat menjadi positive legislator masih menjadi bahasan akademis yang terus berlangsung. Misalnya, Saudara dapat membaca Disertasi S3 yang ditulis oleh mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan di FH UNDIP yang menyebut bahwa MK dapat bertindak sebagai positive legislator dalam hal-hal tertentu. Silahkan Saudara bandingkan juga makalah-makalah akademis lainnya yang bebas diunduh seputar pembahasan MK sebagai negative dan positive legislator. Sumber bacaan-bacaan tersebut akan sangat menarik untuk ditelaah dan dianalisis lebih lanjut.

Terima kasih.

 

Yth. Sdr Albertus Antoh

Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengetahui Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, yaitu perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maybrat, Saudara dapat membaca dan mempelajarinya di tautan berikut : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/10_PHP.BUP-XV_2017.pdf

Terima kasih.

Yth. Sdr. Joni Alizon

Waalaikumsalam wr wb.

Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara ajukan. Untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan Kompetisi Peradilan Semu Piala Ketua Mahkamah Konstitusi, Saudara dapat mengunjungi laman berikut : http://mcckonstitusi.untar.ac.id/.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Santun, Dengan kewenangan konstitusional yang diberikan terbatas oleh UUD 1945, MK Indonesia tidak dapat menguji UUD itu sendiri. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh MK sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) meliput: 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 3. memutus pembubaran partai politik dan 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Namun demikian, sebagai tembahan wawasan, Mahkamah Agung di beberapa negara, misalnya India, dapat membatalkan perubahan UUD. Hal demikian dapat terjadi apabila perubahan UUD tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah mereka sepakati yang disebut sebagai "Basic Doctrine". Terima kasih.