Yth. Sdr. Anisa

Terima kasih atas pertanyaannya. Mahkamah Konstitusi sedang membuka lowongan bagi tenaga penerjemah Bahas Inggris. Namun demikian, pendaftaran telah ditutup pada tanggal 10 Mei 2017.

Terima kasih

Yth. Sdr Fauziah

Terima kasih atas pertanyaannya. Kami sarankan Saudara untuk kembali mengirimkan surat lamaran tersebut ke email : [email protected].

Terima kasih

Yth. Sdr Fauziah

Terima kasih atas pertanyaannya. Kami sarankan Saudara untuk kembali mengirimkan surat lamaran tersebut ke email : [email protected].

Terima kasih

Yth. Sdr. Iska Hardeka

Terima kasih atas pertanyaannya. Guna keperluan penelitian, Saudara dapat mengajukan Surat Permohonan Penelitian yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Surat permohonan tersebut memuat identitas lengkap peneliti, judul dan tema penelitian serta daftar pertanyaan (apabila dibutuhkan wawancara) surat tersebut dapat dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110.

Semoga menjawab pertanyaan Saudara.

Terima kasih.

Yth. Sdr Yayuk Whindari

Terima kasih atas pertanyaannya. untuk keperluan kunjungan Saudara dapat mengirimkan Surat Permohonan Kunjungan yang ditujukan ke Ketua Mahkamah Konstitusi dengan menyebutkan identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi, hari, tanggal dan jam kunjungan serta jumlah pengunjung. Surat tersebut dapat dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi dengan alamat Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat 10110. Selain melalui surat, untuk menjadwalkan kunjungan Saudara juga dapat mengunakan aplikasi "Kunjungi MK" yang tersedia pada laman MK, www. mahkamahkonstitusi.go.id.

Seluruh permohonan kunjungan yang masuk akan di verifikasi kembali oleh pihak Mahkamah Konstitusi dan akan di infokan lebih lanjut.

Terima kasih.

Yth. Sdri. Sri Putiati,

Mahkamah Konstitusi hanya menangani perkara yang terkait dengan kewenangan konstitusional yang diberikan, yaitu:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sealin itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: 
1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa:
    a) penghianatan terhadap negara;
    b) korupsi;
    c) penyuapan;
    d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Sunardi

Terima kasih atas pertanyaannya. Persyaratan menjadi kepala Desa telah diatur dalam Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Saudara dapat membaca dan mencermati persyaratan tersebut di UU dimaksud. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus syarat domisili calon kepala desa melalui putusan nomor 128/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut dapat Saudara unduh dan pelajari melalui tautan berikut : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/128_PUU-XIII_2015.pdf

Terima kasih. Semoga bermanfaat.

Yth. Marco Halim

Terima kasih atas pertanyaan Saudara. Namun demikian hal yang Saudara tanyakan bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya dapat memberikan pendapat hukum melalui Putusan berdasarkan hasil pemeriksaan perkara yang menjadi ranah MK di persidangan. Saudara dapat memberikan pertanyaan atau masukan ke Lembaga yang berkaitan langsung dengan kasus yang ditangani.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Isnawati

Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kepentingan penelitian Saudara dapat mengajukan surat permohonan penelitian yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dengan menyebutkan secara jelas identititas peneliti, tema penelitian, dan daftar pertanyaan (jika akan melakukan wawancara). Surat tersebut dapat dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110. Untuk konfirmasi surat Saudara dapat menghubungi (021) 23529000.

Terima kasih.

Yth. Sdri. Angel Okseventi

Terima kasih atas pertanyaannya. Berikut kami lampirkan tautan putusan MK yang baru diputus: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5 

Saudari dapat mempelajari dan mencermati putusan tersebut untuk menyelesaikan tugas sekolah Saudari.

Terima kasih.