Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
13
Oct
2011
16:00 WIB
Nomor
:
41/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Pemohon
:
    Habel Rumbiak
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230944
Kata Kunci
:
Habel Rumbiak, Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; pembatasan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; permohonan tidak beralasan hukum.
File Pendukung
:
13
Oct
2011
16:00 WIB
Nomor
:
25/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Pemohon
:
    1. Hasanuddin Shahib; 2. Kusnendar Atmosukarto; 3. Suharto
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230906
Kata Kunci
:
dana pensiun; pensiun; diskriminasi; usia pensiun; SK direktur; bukan kewenangan
File Pendukung
:
13
Oct
2011
16:00 WIB
Nomor
:
94/PHPU.D-IX/2011
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011
Pemohon
:
    1. Drs. Winsulangi Salindeho 2. Drs. Siegfried Takarangkian Makagansa, M.M.
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
230177
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
07
Oct
2011
09:00 WIB
Nomor
:
63/PHPU.D-IX/2011
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2011
Pemohon
:
    Septina Primawati dan Erizal Muluk [No. Urut 2]
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
230202
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
06
Oct
2011
19:00 WIB
Nomor
:
72/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
    H. Andi Harahap
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231285
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan; UU No. 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) No. 1 Tahun 2004; Pengujian Materiil; Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan; Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 dan 18A UUD 1945; H. Andi Harahap, S.Sos.; Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara; Kabupaten Paser; Kalimantan Timur; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; UU 32/2004; Perizinan; Otonomi Daerah; Pasal 66 UU 41/1999; Kepala Daerah; AMDAL; Kawasan Hutan; Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Pasal 74 UU 4/2009; Mardian Wibowo
File Pendukung
:
06
Oct
2011
19:00 WIB
Nomor
:
2/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pemohon
:
    . Deni Juhaeni; 2. I Griawan Wijaya; 3. Netty Retta Herawaty H; dan 4. Bagus Putu Mantra
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230903
Kata Kunci
:
UU No 18 Tahun 2009 ; Peternakan dan kesehatan hewan ; Pasal 58 ayat (1) ; Deni Juhaeni ; Agus Prabowo; Babi; Anjing ; Daging Babi ; Daging Anjing ; Setifikat halal ; Sertifikat Veteriner ; Wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal
File Pendukung
:
06
Oct
2011
19:00 WIB
Nomor
:
3/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
    R. Hamdani, C.H. dan Anisah Ambaryani
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231324
Kata Kunci
:
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pengurus Besar Komite Kedaulatan Rakyat; PTPK; Menolak Seluruhnya; Korupsi; Merugikan Keuangan Negara;Menguntungkan Diri Sendiri; Pidana
File Pendukung
:
29
Sep
2011
16:00 WIB
Nomor
:
2/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Kab. Penajam Passer Utara, Prov. Kaltim dan Ketua DPRD Kab. Penajam Passer Utara, Prov. Kaltim terhadap Menteri Kehutanan RI
Pemohon
:
    1. H. Andi Harahap, S.Sos (Bupati Kab. Penajam Passer Utara) 2. Nanang Ali, S.E (Ketua DPRD Kab. Penajam Passer Utara)
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
231001
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
29
Sep
2011
16:00 WIB
Nomor
:
29/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Pemohon
:
    Komarudin Watubun Tanawi Mora, S.H., M.H
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230834
Kata Kunci
:
Masyarakat Hukum Adat; Suku Yawa Onat; Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
File Pendukung
:
29
Sep
2011
16:00 WIB
Nomor
:
17/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 1 butir 3, Pasal 77 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
    Iwan Kurniawan, S.H.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
231602
Kata Kunci
:
Pengujian Materiil; Judicial Review; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Iwan Kurniawan, S.H.; Bahrul Ilmi Yakup, SH. MH. CGL.; Meizaldi Mufti, SH.; Pasal 1 butir 3, pasal 77 ayat (1), pasal 109 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986; UU Nomor 9/2004; UU Nomor 51/2009; UU PTUN; Pasal 226 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981; Ipso jure; in litis; norma batang tubuh; norma pokok pikiran; filosofi Pembukaan UUD 1945; Pasal 28D ayat (1), pasal 28H ayat (2) UUD 1945; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang; Surat Ukur (SU) Nomor 60/D.L.Daun/2004; tanah; sengketa tanah; hak milik tanah; Dra. Hj. Nurwati binti A. Wahab; Nico Arsa Utama, S.Kom; Akta Pengoperan Hak Nomor 171/PH/19.I/2008; Drs. Sadaruddin Hadjar, M.Si, Camat Ilir Barat I Palembang; PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah); Notaris; Pengadilan Negeri; Perkara Nomor 120/Pdt/G/2008/ PN.PLG; Pengadilan Tinggi; Putusan Nomor 55/PDT/2009/PT.PLG; Naik Banding; Kasasi; Mahkamah Agung (MA); Register Nomor 297K/PDT/2010; Perkara PTUN Nomor 27/G/TUN/2010/PTUN-PLG; Majelis Hakim Indra Kesuma Nusantara, SH., Nenny Frantika, SH.MH dan Ayi Solehuddin, SH.MH.; onwetzekerheids; multi tafsir; Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; in casu; Kodifikasi Hukum (Code) Napoleon Bonaparte; Putusan MA Nomor 445K/TUN/2005; Putusan MA Nomor 61K/TUN/2006; Fadzlun Budi S.N.
File Pendukung
:
< 1 ... 328 329 330 331 332 333 334 ... 417 >