Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
11
Oct
2012
14:00 WIB
Nomor
:
61/PHPU.D-X/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2012
Pemohon
:
    Supiyardi dan Encep Saepulloh [No.Urut 2] Kuasa Pemohon : Sadar Muslihat, S.H., dkk.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
230170
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
10
Oct
2012
16:37 WIB
Nomor
:
7/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL); 2. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); 4. Perkumpulan Masyarakat Setara; 5. Aliansi Jurnaslis Independen; 6. Mugiyanto., dkk. Kuasa Pemohon : Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230595
Kata Kunci
:
pengujian; Todung Mulya Lubis; Pengujian; konstitusional; legal standing; intelijen negara; mahkamah konstitusi; kebebasan; warga negara; reformasi; pelanggaran; HAM; sistem; negara hukum; organisasi; kepentingan; pembatasan; aparat; keamanan; negara; kedaulatan; BIN; wlayah; NKRI; operasi; penyelenggara; rahasia; nasional; penyadapan; hukum; kekuasaan; pengawasan; demokrasi;
File Pendukung
:
10
Oct
2012
16:30 WIB
Nomor
:
64/PHPU.D-X/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/2012 Tanggal 2 April 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012
Pemohon
:
    Efendy Nurman,S.H. dan Mohammad Jamil,S.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
230095
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
03
Oct
2012
14:00 WIB
Nomor
:
14/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP-APERSI)
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230528
Kata Kunci
:
Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP-APERSI); Eddy Ganefo; Anton R Santoso; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Minimal Luasan Rumah
File Pendukung
:
03
Oct
2012
14:00 WIB
Nomor
:
12/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Adittya Rahman GS; 2. Jefri Rusadi; 3. Erlan Basuki.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230801
Kata Kunci
:
Adittya Rahman GS; Jefri Rusadi; Erlan Basuki; M Maulana Bungaran; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Pasal 22 ayat 3; Hak atas Perumahan
File Pendukung
:
03
Oct
2012
14:00 WIB
Nomor
:
78/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Pemohon
:
    Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, dkk.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231507
Kata Kunci
:
aliansi jurnalis independen; penyiaran; lembaga penyiaran; izin; badan hukum; frekuensi; sumber daya alam; kepemilikan; penguasaan; pemegang saham; pemindatanganan
File Pendukung
:
02
Oct
2012
14:00 WIB
Nomor
:
50/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
    1. Windu Wijaya
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230611
Kata Kunci
:
Pengujian Materiil; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Windu Wijaya; Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI); Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004; Diskriminasi; Pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Pemerintah Daerah; Kepala Daerah; Presiden; Keistimewaan Hukum; pseudo yudisial; grasi; rehabilitasi; amnesti; abolisi; Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.; rechstaat; Democratisch Rechtstaat; Welfare Rechtsstaat; Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; Pasal 37 UU 32/2004; Persetujuan Tertulis; Penyelidikan dan Penyidikan; asas praduga tak bersalah; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009; Perpu Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Bank Indonesia; Gubernur Bank Indonesia; Dewan Gubernur BI; Putusan MK Nomor 73?PUU-IX/2011; mutatis mutandis; Achmad Edi Subiyanto
File Pendukung
:
02
Oct
2012
14:00 WIB
Nomor
:
44/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Pemohon
:
    Pemohon : 1. Zulkifli Muhadli 2. Abdul Muis 3. Willy M. Yoseph 4. Hein Nomotomo 5. Anwar Hafid Kuasa Pemohon : Rudi Alfonso, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230624
Kata Kunci
:
Pengujian Materiil; Judicial Review; Pengujian Konstitusionalitas; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Bupati Sumbawa Barat DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M.; Wakil Bupati Mimika Ir. Abdul Muis, M.M.; Bupati Murung Raya Ir. Willy M. Yoseph, M.M.; Bupati Halmahera Utara Ir. Hein Namotemo, M. SP.; Bupati Morowali Drs. Anwar Hafid; Rudy Alfonso,S.H., dkk; Cholidin Nasir; Pasal 160 ayat (2) huruf c UU 32/2004; Pasal 11 ayat (2) huruf c UU 33/2004; Pasal 31C ayat (1) UU 36/2008; Pasal 18A ayat (1) UUD 1945; Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000; Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002; Pajak; Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh); PPh pasal 21; PPh pasal 25; PPh pasal 29; Dana Perimbangan; Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); frasa Orang Pribadi; PPh Orang Pribadi; PPh Badan
File Pendukung
:
26
Sep
2012
15:30 WIB
Nomor
:
82/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan
Pemohon
:
    Fara Novia Manoppo
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230920
Kata Kunci
:
perbankan; pidana; penjara; terpidana; pidana perbankan; nasabah; bank; kasus konkret
File Pendukung
:
26
Sep
2012
15:30 WIB
Nomor
:
73/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
    1. Feri Amsari, S.H., M.H; 2. Drs. Teten Masduki; 3. Zainal Arifin Mochtar Husein; 4. Indonesia Corruption Watch (Danang Widoyoko)
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230713
Kata Kunci
:
pemerintahan daerah; izin dari presiden; persetujuan tertulis presiden; kepala daerah; korupsi; penyelidikan; penyidikan; tindak pidana; teten masduki; indonesia corruption watch
File Pendukung
:
< 1 ... 305 306 307 308 309 310 311 ... 417 >