Nomor

:

63/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230347

Kata Kunci

:

Pembentukan Provinsi; Jawa Tengah; Koes Isbandiyah;Keraton surakarta;Daerah istimewa;Surakarta;Pemerintah kota; Pelestarian budaya jawa;Paku buwono XII;Budaya jawa; Status Hukum; kasunanan

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

13/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Berwenang

Status

:

Tidak Berwenang

Di Unduh

:

230323

Kata Kunci

:

Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

83/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

231194

Kata Kunci

:

APBN; Lumpur Sidoarjo; PT Lapindo Brantas; korban lumpur; APBNP Tahun 2013; BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo);

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

9/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230539

Kata Kunci

:

Electrification-Indonesia, Energy policy-Indonesia, Electric utilities-Law and legislation-Indonesia-South Kalimantan-Tanah Bumbu, Electric utilities-privatization-Indonesia, Electric utilities-Unbundling (Marketing)-Indonesia, Electricity consumption, Electric power distribution, Electric power-plants, Coal-fire power-plants, Central-local government relations-Indonesia, Local government-law and legislation, Ketenagalistrikan, Krisis listrik, Tenaga listrik-distribusi, Pembangkit Tenaga Listrik-Batu bara; UU Ketenagalistrikan; PLN, penguasaan negara; batasan usaha penyediaan tenaga listrik; penyediaan tenaga listrik oleh BUMN dan BUMD; kepentingan umum; distribusi tenaga listrik; kebutuhan tenaga listrik; usaha penyediaan listrik

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

108/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

230447

Kata Kunci

:

Election law-Indonesia, Judicial review, Presidents-Indonesia-Election-2014, Presidential candidates, Political rights, Right of political participation, Political parties, Crescent Star Party, Presiden -Pemilihan Umum-2014, Partai politik, Hak politik, Partai Bulan Bintang.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

99/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230330

Kata Kunci

:

Labor laws and legislation, Conflict of law-Labor disputes, Labour courts-Indonesia, Industrial relations, Executions (Law), Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perburuhan, Sengketa antara buruh dan majikan, Pengadilan Hubungan Industrial, Eksekusi.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

72/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230349

Kata Kunci

:

Election law-Indonesia-Kepulauan Aru-2014, Local elections-Indonesia, Local government-Law and legislation-Indonesia, Mayor elections-Kepulauan Aru-Indonesia, Recall, Pemilihan Umum Kepala Daerah-Kepulauan Aru, Pemilukada-Walikota-Wakil Walikota-Kepulauan Aru, Penggantian antar waktu, Pemberhentian kepala daerah, Pemberhentian wakil kepala daerah, Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah bersamaan, Penggantian kepala daerah, Penggantian wakil kepala daerah, Penggantian kepala daerah dan wakil kepala daerah, Perolehan suara terbanyak kedua, Penggantian oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

61/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230732

Kata Kunci

:

Elections-Indonesia; Election law-Indonesia; Voters-rules and legislation-Indonesia; Voters-voting behavior; Political rights; Pemilihan Umum-Indonesia; Hukum pemilihan umum-Indonesia; Pemilihan Umum-Undang-Undang dan peraturan; Batas usia pemilih; Hak pilih; Hak politik; Pemilih-Undang-Undang dan peraturan.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

74/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230340

Kata Kunci

:

UU Penyelenggara Pemilu; UU 15 Tahun 2011; Meyce Dwi Wahyuni; perlakuan khusus; tindakan khusus sementara; affirmative action; diskriminasi terhadap wanita; penghapusan diskriminasi terhadap perempuan; partisipasi dalam politik; critical mass; tiga puluh persen; 30%; jumlah minimal keterwakilan; perbedaan perempuan dan laki-laki; sesleksi anggota KPU; pemilihan anggota KPU; komposisi keanggotaan KPU; keterwakilan perempuan dalam KPU; diskriminasi positif; positive discrimination; faktor sosiologis; petafsiran sosiologis; KPUD Kepahiang;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

20/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

230412

Kata Kunci

:

UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; bakal calon perempuan; daftar bakal calon; affirmative action; reverse discrimination; kesetaraan gender; level playing-field; setiap tiga orang bakal calon terdapat satu orang calon perempuan; kuota perempuan; 30 persen kuota perempuan; mengutamakan bakal calon perempuan; persebaran suara sama; diutamakan perempuan

File Pendukung

:

Klik Disini