Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ir. Otto Geo Diwara Purba, Ir. Syamsul Bahri Hasibuan S.H.,M.H., Eiman,Robby Prijatmodjo, Macky Ricky Avianto, Joni Nazarudin , Piere J Wauran , Maison Des Arnoldi

Kuasa Pemohon:
Janses E Sihaloho, S.H. B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H. Arif Suherman, S.H. Ecoline Situmorang, SH. Anton Febrianto, S.H.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
2/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. PT.Tunas Jaya Pratama. 2. PT. Multi Prima Universal. 3. PT. Marga Maju Mapan.

Kuasa Pemohon:
Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, SH., Ali Nurdi, SH., ST., Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH., dan Dr. Absar Kartabrata, SH., MH.

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Pihak Terkait a/n Nurhasan Ismail

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Keterangan Polri sebagai Pihak Terkait

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan Ahli dari Presiden a.n. Dr. Andi Irman Putra Sidin, SH., MH

Pemerintah:
Keterangan Ahli dari Presiden a.n. Prof. Dr. I Gde Pantha Astawa, SH., MH.

Pihak Terkait:
Kesimpulan Polri

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
3/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Mohammad Ibrahim, SH

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
1/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon:
1. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (diwakili oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas, S.H.,M.Si.) dan Yustinus Dullah

Kuasa Pemohon:
1. Burhan Ranreng, S.H. 2. Ismail, S.H.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
139/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 pasal 315 KUHP (penghinaan ringan) Pemohon:
AHMAD IMAM NUGROHO

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon:
1. Perseroan Terbatas Papan Nirwana 2. Perseroan TerbatasCahaya Medika Health Care 3. Perseroan Terbatas PT Ramamuza Bhakti Husada 4. Perseroan Terbatas PT Abdiwaluyo Mitrasejahtera 5. Sarju,6. Imron Sarbini.

Kuasa Pemohon:
Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.; Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.; Haru Permadi, S.H.

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait dari BPJS

DPR:
Keterangan DPR RI

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
138/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Formal Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat , Yang Bertentangan Terhadap Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 Pemohon:
Maryanto B. Sc.,SH , H.F. Abraham Amos SH, Johni Bakar SH

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pihak Terkait:
Permohonan untuk Menjadi Pihak Terkait

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
140/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 pasal 19 Pemohon:
sabaruddin

Kuasa Pemohon:
MENTRI PERHUBUNGAN

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pemohon:
Didit Wijayanto,SH., MH, SE, MBA Antonius Sujata, SH.MH. Ahmad Murad, SH., Erdiana, SH., Ristan BP Simbolon, SH., Hanung Hudiono, SH., Iqbal Alif Maulana, SH ( Pemohon I) dan Agbasi Chika ( Pemohon II)

Kuasa Pemohon:
Didit Wijayanto,SH., MH, SE, MBA Antonius Sujata, SH.MH. Ahmad Murad, SH., Erdiana, SH., Ristan BP Simbolon, SH., Hanung Hudiono, SH., Iqbal Alif Maulana, SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
137/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materi pada Undang-Undang Nomor 6 Th 2014 tentang Desa pasal 33 poin g Pemohon:
Asrizal Kamusda

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pemohon:
Habib Muhsin Ahmad Alattas

Kuasa Pemohon:
S u g i t o, SH Ari yusuf amir, SH.MH Syarief h. Shebubakar, SH Elly muzdalifah, SH Fajri apriliansyah, SH Noviyanto sumantri, SH Mirza zulkarnaen, SH. MH Munarman, SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
135/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Thaun 2015 Terhadap Pasal 23 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Donny Tri Istiqomah, Radian Syam, Andhika Dwi Cahyanto

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
132/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Sudarto

Kuasa Pemohon:
Sugeng Nugroho, S.H, dan Akhmad Zamroni Ummatullah, S.H., S.Pd.I.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
136/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Gugur  
Kamis,

WIB		 Pengajuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon:
H. Moch. Supriyadi, SH, dan Khoirun Nasirin,

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
133/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Gugur  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon:
Riyanti, S.H.

Kuasa Pemohon:
Ai Latifah Fardhiyah, Vivi Ayunita Kusumandari, S.H,

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan Ahli

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
131/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pemohon:
Ny. Yanni

Kuasa Pemohon:
1. Syahrul Arubusman, SH., 2. M. Holid, S.H., 3. Dedy Cahyadi, S.H.,

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
130/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Pemohon:
Moch Syaiful, SH

Kuasa Pemohon:
Muhammad Sholeh, SH., Imamam Syafi"i. SH, Syamsul rifin S.H.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
129/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Ricky Elviandi Afrizal

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
134/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Berwenang  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Edward Dewaruci, SH.,MH dan Doni Istyanto Hari Mahdi

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
126/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Jimmy Willbaldus Sianto, Ir Yucundianus Lepa M.Si, Jefri Unbanunaek

Kuasa Pemohon:
Muhammmad Syukur Mandar , SH, Albert Hama, SH, Roby Anugrah Marpaung, SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
123/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  

< 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177