Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelenggara Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ongkowijoyo Onggowarsito

Kuasa Pemohon:
Fahmi H Bachmid, SH, M.Hum, dkk

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
19/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Boyamin, Supriyadi, Arif Sahudi SH.,MH

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
17/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Abu Bakar

Kuasa Pemohon:
Munathsir Mustman, SH.,MH dan Habiburokhman, SH.,MH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
15/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Heru Purwanto

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
16/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Dr. Aji Sofyan Effendi, Se., M.Si dan Hasanuddin Rahman Daeng Naja.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Fathul Hadie Utsman, Drs. Fatahillah, S.H, MM

Kuasa Pemohon:
Fathul Hadie Utsman

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
14/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Fathul Hadie Utsman, Prof. DR. Abdul Halim Soebahar, MA, Sugiarto, S.H, Drs. Fatahillah, S.H, MM.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

DPR:
Keterangan DPR-RI

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait

Pemerintah:
Keterangan Ahli an. Prof. Eko Prasojo

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
8/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Fathul Hadie Utsman, Sanusi Afandi, SH., MM., Saji, S.Pd., Ahmad Aziz Fanani, S.Pd.I., M.Pd.I., Muiz Maghfur, S.Pd.I., Erike Yani Sonhaji, Abdul Rahman, SP.Dedi Rahmadi, SP, Ratih Rose Mery, S.Pd.I.,

Kuasa Pemohon:
Fathul Hadie Utsman

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
9/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Fathul Hadie Utsman, : Dra. Sumilatun, M.Pd.I, JN. Raisal Haq, S.Si.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
12/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pemohon:
Fathul Hadie Utsman, Sanusi Afandi, SH., MM., Saji, S.Pd., : Ahmad Aziz Fanani, S.Pd.I., M.Pd.I., Muiz Maghfur, S.Pd.I., Ratih Rose Mery, S.Pd.I.,

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR-RI

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
10/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Fathul Hadie Utsman, Dra. Sumilatun, M.Pd.I, JN. Raisal Haq, S.Si.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

DPR:
Keterangan DPR-RI

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
13/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pemohon:
Fathul Hadie Utsman, Dra. Sumilatun, M.Pd.I, Drs. Aripin, Hadi Suwoto, S.Pd., Sholehudin, S.Pd.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
11/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
10 Mei 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. Partai Hati Nurani Rakyat (diwakili oleh Ketua Umum dan Sekjen) 2. Partai Amanat Nasional, (diwakili oleh Ketua Umum ) 3. Mat Suron. 4. Zuharman.

Kuasa Pemohon:
Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Maheswara Prabandono., S.H dan Ahmad Irawan., S.H.

DPR:
Keterangan DPR-RI

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
7/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Imam Safi'i, Bambang Suherman, Ade Irawan, Agus Supriyanto, Mustain, Hamdani, Sunardo, Ali Surahman, Her Ibnu Majah, Solekhan, Nur aemin, Ahmad Surur, Dana, Nurjana, Umar, Jenal Mustopa, Sutarno, Iwan Kurniawan, Bambang irawan, Bambang suyikno, Mabrur Faizin, Rian Mulyana Sanjaya, Budi Ayoga Catur, Edi Supriyanto, Dahuri, Uly Nuha Armany, Mukhammad Syaifudin, Sutanda, Jaedin.

Kuasa Pemohon:
Iskandar Zulkarnaen, SH., MH., Haryanto, SH, Ahmad Zaeli Alfan, SH.,Wiend Sakti M. SH.,LLM dan Imam Ghozali, SH.,MH.

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
6/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dahlan Pido

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
5/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
PT. Gresik Migas

Kuasa Pemohon:
Ahmad Wirawan Adnan, SH Mochamad Sentot, SH

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Tambahan tentang Iuran BPH Migas

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
4/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ir. Otto Geo Diwara Purba, Ir. Syamsul Bahri Hasibuan S.H.,M.H., Eiman,Robby Prijatmodjo, Macky Ricky Avianto, Joni Nazarudin , Piere J Wauran , Maison Des Arnoldi

Kuasa Pemohon:
Janses E Sihaloho, S.H. B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H. Arif Suherman, S.H. Ecoline Situmorang, SH. Anton Febrianto, S.H.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
2/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. PT.Tunas Jaya Pratama. 2. PT. Multi Prima Universal. 3. PT. Marga Maju Mapan.

Kuasa Pemohon:
Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, SH., Ali Nurdi, SH., ST., Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH., dan Dr. Absar Kartabrata, SH., MH.

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Pihak Terkait a/n Nurhasan Ismail

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Keterangan Polri sebagai Pihak Terkait

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan Ahli dari Presiden a.n. Dr. Andi Irman Putra Sidin, SH., MH

Pemerintah:
Keterangan Ahli dari Presiden a.n. Prof. Dr. I Gde Pantha Astawa, SH., MH.

Pihak Terkait:
Kesimpulan Polri

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
3/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Rabu,
24 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Mohammad Ibrahim, SH

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
1/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon:
1. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (diwakili oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas, S.H.,M.Si.) dan Yustinus Dullah

Kuasa Pemohon:
1. Burhan Ranreng, S.H. 2. Ismail, S.H.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
139/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  

< 1 ... 52 53 54 55 56 57 58 ... 84
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177