Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
H.F. Abraham Samos, SH., Johni Bakar, SH., Rahmat Artha Wicaksana, SH., Andreas Wibisono, SH., Mohamad John Mirza, SH., Mintarno, SH., Ricardo Putra, SH.,

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait Peradi

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
36/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Permohonan Constitutional Complaint Pemohon:
Ayat Hadiyat, S.Pd., Sugeng Miryanto, Aseanri, S.Pd., Muhammad Ibrahim, Donal Pakuku, S.IP., Fandi Ahmad Sukardin, SH., dan M. Wildan

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undnag-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Aji Sumarno, S.SIP., MM.

Kuasa Pemohon:
Mappinawang, SH., Sofyan Sinte, SH., Bahtiar, SH., Mursalin Jalil, SH., MH

DPR:
Permohonan untuk diagendakan penyampaian keterangan tambahan DPR RI

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
34/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) yang diwakili Prof. DR. Muchtar Pakpahan, SH., MA selaku Ketua Umum

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
35/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Bambang Widjojanto

Kuasa Pemohon:
Nursyahbani Katjasungkana S.H., Abdul Ficar Hajar, S.H., M.H., Boedhi Wijardjo, S.H., Budi Setyanto, S.H., Alvon Kurnia Palma, S.H.

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
40/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Adnan Purichta Ichsan, SH.

Kuasa Pemohon:
Heru Widodo, SH., M.Hum., Supriyadi Adi, SH., Novitriani Arozal, SH., Dhimas Pradana, SH., Aan Sukirman, Mappinawang, SH., Sofyan Sinte, SH., dan Mursalin Jalil, SH., MH.

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait

DPR:
Permohonan untuk diagendakan penyampaian keterangan tambahan DPR RI

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait a.n. TR Keumangan, SH., MH.

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Pihak Terkait an. Dr. Fitra Arsil, S.H.

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
33/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ikhwan Fahrojih, SH., Aris Budi Cahyono, SH., dan Muadzin Bisri, SH.

Kuasa Pemohon:
Ikhwan Fahrojih, SH., Suyanto, SH., MH., dan Victor Santoso Tandiasa, SH.

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait a.n. Peradi

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait dari AAI diwakili Humprey R., dkk dan Sholeh Ali, dkk (Anggota Peradi)

Pihak Terkait:
Permohonan Persyaratan Berita Acara Sumpah Ketua Pengadilan Tinggi tidak dijadikan halangan dan larangan beracara di Pengadilan bagi Advokat (K.A.I.)

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an. Ikadin

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli a.n. Arif Setiawan

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait a.n. KAI

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait an IKADIN bertanggal 4 Agustus 2015

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait Peradi bertanggal 6 Agustus 2015

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait (AAI dan para anggota PERADI) bertanggal 6 Agustus 2015

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
32/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Agus Slamet, Komar Raenudin

Kuasa Pemohon:
Victor Santoso Tandiasa, SH., Achmad Saifudin Firdaus, SH., Denny Rudini, SH., Okta Heriawan, SH., Bayu Segara, SH., Kurniawan

Pemerintah:
Keterangan Presiden

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
31/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Hafidz, Wahidin, dan Solihin

Kuasa Pemohon:
-

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
30/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Sigit Sudarmaji

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
29/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Anis Su'adah, Dra. Sukarni, Rr. Esti Sutari, S.Pd., MM., Emmanuela Lupy Ragawidya, Ragil Prasedewo, Anggun Pertiwi

Kuasa Pemohon:
Febi Yonesta, SH., Muhammad Isnur, SHI., Alghiffari Aqsa, SH., Pratiwi Febry, SH., Arif Maulana, SH., MH., Handika Febrian, SH., Revan Tambunan, SH., Yunita, SH., LL.M., Wirdan Fauzi, SH., Andi Komara, SH., Andhika Prayoga, SH., Ahmad Biky, SH., Atika Yuanita P. SH., MH., Eny Rofiatul N., SH., Johanes G., SH., Tigor G.H., SH., Nelson N.S., SH., Veronika K., SH., Ichsan Z., SH., Rachmawati P., SH., Tommy A.M.T., SH., Arie M.H., SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
28/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 TAhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D., Heriyanto, S.H., M.H., Ramdansyah, S.H.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
26/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Rochmadi Sularsono, Psi.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
27/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
25/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Windu Wijaya, SH., MH.

Kuasa Pemohon:
Hazmin A. ST. Muda, SH., MH., Handy Wira Utama, SH., Arco Misen Ujung, SH., Dirga Rachman, SH., Fedhli Faisal, SH., dan Pangihutan B. Haloho, SH.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
24/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pemohon:
Dr. Aji Sofyan Effendi, SE., MSi., Hasanuddin Rahman Daeng Naja, SH., M.Hum., MKn.,

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
23/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Prof Denny Indrayana, S.H., L.LM.,Ph.D., Feri Amsari, S.H., M.H., Hifdzil Alim, dan Ade Irawan.

Kuasa Pemohon:
Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR-RI

Pihak Terkait:
Kesimpulan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pihak Terkait:
Kesimpulan TNI sebagai Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Keterangan TNI yang Dibacakan dalam Sidang Pleno Tanggal 10 Maret 2015

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
22/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Kahar Winardi, Wandy Gunawan, Drs. Chuzairin Pasaribu, Lanny Tjahjadi, Henry Kurniawan Muktiwijaya, Pan Esther, Liana Atmadibrata

Kuasa Pemohon:
Didi Supriyanto, SH., M.Hum., RA Shanti Dewi, SH., MH., M. Imam Nasef, SH

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR-RI

Pihak Terkait:
Permohonan REI untuk Menjadi Saksi Fakta

Pihak Terkait:
Kesimpulan Keterangan Saksi P3RSI

Pihak Terkait:
Kesimpulan Aperssi

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
21/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Abda Khair Mufti, Agus Humaedi Abdilah, Chairul Eillen Kurniawan, Ali Imron Susanto, Mohamad Robin, Riyanto, Havidh Sukendro, Wawan Suryawan.

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
20/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Emus Mustarman Bin Harja

Kuasa Pemohon:
Dr Younky Fernando SH MH, Haetami SH, Halim Darmawan SH MH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
18/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  

< 1 ... 51 52 53 54 55 56 57 ... 84
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177