Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Whisnu Sakti Buana, S.T. dan H. Syaifuddin Zuhri, S.Sos

Kuasa Pemohon:
Edward Dewaruci, S.H., M.H., Dwi Istiawan,S.H., dan Jozua A.P.Poli, S.H.

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
96/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pemohon:
Aprizaldi, dkk

Kuasa Pemohon:
Muhammad Sholeh, S.H., dkk.

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait an KPU

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
95/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
H. Mardhani Zuhri

Kuasa Pemohon:
Neil Sadek, SH., Ahmad, SH., Muh. Imam Taufiq R., SH., dan Arman, SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
99/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,
03 Maret 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
PT Inanta Timber & Trading Co Ltd diwakili oleh Sofandra sebagai Direktur Utama

Kuasa Pemohon:
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
98/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) diwakili oleh Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (Ketua Umum), dkk.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak Terkait

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
92/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Uji Materiil atas Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sepanjang frasa “kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang” terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Pembukaan alinea ke-4, pasal 29 ayat 2. Pemohon:
Pungki Harmoko

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
112/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
91/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
R.J. Soehandoyo, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Adi Warman, SH., MH., MBA., M. Arifsyah Matondang, SH., MH., Merlina, SH., dan Mega Poerbo Paningkas, SH.

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait (PPATK)

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Pihak Terkait an Dr. Ramelan, SH., MH.

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Pihak Terkait an Prof. Dr. Komariah, E.S., SH.

Pihak Terkait:
Keterangan tambahan PPATK

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Keterangan ahli PPATK an Dr. Yunus Husein, SH., LLM

Pihak Terkait:
Kesimpulan PPATK

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
90/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Alissa Q. Munawaroh Rahman, Hari Kurniawan, Malang Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah.

Kuasa Pemohon:
Abdul Wahid, S.H., dkk.

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait a.n. Kepolisian RI

Pihak Terkait:
Keterangan Tambahan Kepolisian RI selaku Pihak Terkait bertanggal 14 Sept 2015

DPR:
Keterangan DPR

Pihak Terkait:
Keterangan Polri

Pihak Terkait:
Keterangan Polri sebagai Pihak Terkait, mengenai database

Pihak Terkait:
Keterangan Polri sebagai Pihak Terkait, mengenai studi kasus

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Pihak Terkait Polri an Maruarar Siahaan

Pemerintah:
Keterangan Ahli Pemerintah an Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli a.n. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH.

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Adi Tanuarto, M.Sc.

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH.

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Ir. Tri Tjahjono, M.Sc. Ph.D

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, SH., M.Hum.

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH., M.Si.

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim, SH., MH., M.Si.

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, SH., MH.

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
89/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dr. H. Nurdin Basirun, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. Ai Latifah Fardhiyah, S.H. Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
83/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Eva Kristanti, Rusli Usman, Danang Surya Winata dan Ikhsan

Kuasa Pemohon:
Muhammad Joni, S.H., M.H., dkk

DPR:
Keterangan DPR

DPR:
Keterangan DPR

Pihak Terkait:
Keterangan Tertulis Pihak Terkait an Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Green Pramuka City

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Green Pramuka City

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
85/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Srijanto

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR RI

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
88/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Sholeh, S.H. dan Ruli Nugroho, S.H., M.Hum.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
84/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Senin,
17 Oktober 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia [diwakili oleh Dr. Zaenal Abidin, MH., Dr. Daeng Mohammad Faqih, MH., dan Prof. Dr. Harmani Kalim, MPH., Sp. JP (K)], Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (diwakili oleh Drg. Farichah Hanum, M.Kes., Drg. Wiwik Wahyuningsih, MKM., dan Prof. DR. Drg. Latief Mooduto, MS., Sp.KG), Konsil Kedokteran Indonesia [diwakili oleh Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K), DR. Dr. Sukman T. Putra, Sp.A (K), Prof. Dr. I Oetama Marsis, Sp, OG (K)], Dr. Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT., dan Salamuddin, S.E.

Kuasa Pemohon:
Muhammad Joni, S.H.,M.H., Zulchaina Tanamas, S.H., Marasamin S. Ritonga, S.H., Marelang Harahap, S.H., dan Muhammad Fadli Nasution, S.H.,M.H.

Pihak Terkait:
Keterangan Tertulis Pihak Terkait a.n dr. drh. Mangku Sitepoe

DPR:
Keterangan DPR

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan Ahli a.n. Muhammad Nasser

Pemerintah:
Keterangan Ahli a.n. Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, SH., MH.

Pemerintah:
Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Prof. Dr. Budi Sampurna, SH., DFM., SpF(K)., SpKP.

Pemerintah:
Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Trihono

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
82/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Drs. Ismeth Abdullah dan Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa

Kuasa Pemohon:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk.

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
80/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Jendaita Pinem bin Zumpa'i Pinem

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
81/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ismail Thomas, SH., M.Si., FX Yapan, SH., dan Yustinus Dullah

Kuasa Pemohon:
Jannes Halomoan Silitonga, SH., Candra Surya, SH., Aldi Lambok Hizardo, SH., H. Burhan Ranreng, SH., dan Ismail, SH.

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
87/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Gusti Iskandar S.A., SE.

Kuasa Pemohon:
Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D dan Heriyanto, SH., M.H.

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
78/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Nurul Mawaddah Zogina Batubara

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
77/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Demmy Pattikawa

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
76/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  

< 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 ... 84
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177