Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Jack Lourens Vallentino Kastanya, SH Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 57/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Anbar Jayadi, Rangga Sujud Widigda, Luthfi Sahputra, dan Haris Azhar, Kuasa Pemohon: Wahyudi Djafar, SH., Al-Araf, SH., Anggara, SH., Supriyadi Widodo Eddyono, SH., Erasmus A. Napitupulu, SH., Putri Kanesia, SH., Alex Argo Hernowo, SH., Ardimanto Adiputra, SH., Ghufron Mabruri, SHI., Robert Sidauruk, SH., L.LM., R. Arif Nur Fikri, SH., dan Satrio Wirarataru, SH |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 56/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: T.R. Keumangan, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H. |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 55/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Ahmad Sanusi, M.Pd.I Kuasa Pemohon: Srikam Abdullah, SH |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 54/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Kuasa Pemohon: Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Maheswara Prabandono, S.H., Munafrizal, SH., L.LM., dan Ahmad Irawan, S.H. Pemerintah: Keterangan Presiden Pihak Terkait: Keterangan Ahli a.n. Sarjito DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Kesimpulan Presiden |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 53/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Selasa, 21 Juni 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Bernard Samuel Sumarauw Kuasa Pemohon: - Pemerintah: Keterangan dan Kesimpulan Presiden DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 52/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D., Heriyanto, H., MH., dan Ramdansyah, SH Kuasa Pemohon: tidak ada DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 51/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang |
Pemohon: Prof. Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si., Ph.d., Dr. Deno Kamelus, SH., MH., Prof. Drs. Mangadas Lumban G., M.SI., Ph.d., Ir. I Wayan Mudita, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Simon Sabon Ola, M.Hum., Dr. Kotan, Y. Stefanus, SH., M.Hum., Sukardan Aloysius, SH., M.Hum., Dr. Umbu Lily Pekuwali, SH.,M.Hum., Ishak Tungga, SH., M.Hum., Dr. Dhey Wego Tadeus, SH., M.Hum., Dr. Saryono Yohanes, SH., M.Hum., Daud Dima Talo, SH., MA., MH., Darius Mauritsius, SH., M.Hum., Bill Nope, SH., L.LM. Kuasa Pemohon: - DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 49/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Tato Suwarto Kuasa Pemohon: - pihak lain: Keterangan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Pemerintah: Keterangan Presiden |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 50/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Tua Alpaolo Harahap, Anirwan Kuasa Pemohon: Eben Eser Naibaho, SH., Toni Sastra, SH., Raden Aria Riefaldhy, SH., Syawaluddin Nasution, SH., Hulia Syahendra, SH., MH., Devica Rully Masrur, SH.,MH., LLM., Nur Cahyati, SH. (Lembaga Bantuan Hukum Panji Keadilan) |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 48/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: DR. Drg. Yaslis Ilyas, MPH., Drs. Kasir Iskandar, Msc., Drs. Odang Muchtar, MBA., AAAJI., QIP., dan Dinna Wisnu, Sip., MA., PhD Kuasa Pemohon: Dwi Putri Cahyawati, SH., MH., Sutejo Sapto Jalu, SH., M.R. Pahlevi El-hakim, SH., MH., Dr. Sodikin, SH., MH., MSi., dan Guntur Fattahillah, SH DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Presiden |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 47/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahum 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengujian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Dr. H. Suhadi, SH., MH., Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.Sip., M.Hum., H. Yulius, SH., MH., Drs. Burhan Dahlan, SH., MH., dan Soeroso Ono, SH., MH. Kuasa Pemohon: Dr. H.M. Fauzan, SH., MH., MM., Dr. Lilik Mulyadi, SH., MH., dan Teguh Satya Bhakti, SH., MH. Pihak Terkait: Permohonan menjadi Pihak Terkait Pihak Terkait: Permohonan Pihak Terkait a.n. GMHJ Pihak Terkait: Permohonan Menjadi Pihak Terkait Pihak Terkait: Permohonan menjadi Pihak Terkait an. Wahyu Nugroho, S.HI., MH. Pihak Terkait: Permohonan Pihak Terkait an. Permahi Semarang Pihak Terkait: Permohonan Pihak Terkait an. IFI Pihak Terkait: Permohonan Pihak Terkait an. Pusaka USM Pihak Terkait: Permohonan Pihak Terkait an. SEMA DEMA FH Sunan Ampel Surabaya Pihak Terkait: Permohonan Pihak Terkait an. Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan Pihak Terkait: Permohonan Keberatan Pemerintah: Keterangan Presiden pihak lain: Keterangan Ad informandum a.n. PUSAKA USM pihak lain: Keterangan Ad informandum a.n. PERMAHI Semarang Pihak Terkait: Keterangan Ahli a.n. Philipus M. Hadjon Pihak Terkait: Keterangan Ahli a.n. Moh. Mahfud MD Pihak Terkait: Keterangan Ahli a.n. Bagus Takwin Pihak Terkait: Keterangan Ahli an Saldi Isra Pihak Terkait: Kesimpulan KY bertanggal 24 Agustus 2015 Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait Mahkamah Agung DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 43/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Afdoli, AP., M.Si Kuasa Pemohon: - DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 46/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Muhamad Zainal Arifin, SH Kuasa Pemohon: Riko Wibawa Sitanggang, SH. dan Heru Setiawan Pihak Terkait: Permohonan menjadi Pihak Terkait |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 45/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, dan Ryand Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 44/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Jumanto dan Fathor Rasyid Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc., Zulkarnain Yunus, SH., MH., Agus Dwiwarsono , SH., MH., Widodo Iswantoro, S.S., SH., Mansur Munir, SH., Arfa Gunawan, SH., Adria Indra Cahyadi, SH., MH., Eddi Mulyono, SH., Sururudin, SH., Rozy Fahmi, SH., Nur Syamsiati Duha, SH., M.Kn., dan Deni Aulia Ahmad, SH. DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 42/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Muhammad Zainal Arifin, SH Kuasa Pemohon: Heru Setiawan, Novi Kristianingsih, Rosantika Permata Putri |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 41/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 |
Pemohon: Ina Mutmainah Kuasa Pemohon: Yandi Sehendra, S.H., dkk |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 39/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Lanosin, ST. Bin H. Hamzah Kuasa Pemohon: Andi Syafrani, SH., MCCL., Yupen Hadi, SH., H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si., Rivaldi, SH., dan Muhammad Ali Fernandez, SHI. DPR: Permohonan untuk diagendakan penyampaian keterangan tambahan DPR RI DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 37/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Dr. Ali Nurdin, M.Si Kuasa Pemohon: Yupen Hadi, SH., Andi Syafrani, SH., MCCL., H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si., Rivaldi, SH., dan Muhammad Ali Fernandez, SHI. DPR: Permohonan untuk diagendakan penyampaian keterangan tambahan DPR RI DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 38/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177