Info Penanganan Pengujian Undang-Undang

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL	PERKARA	PARA PIHAK	PERMOHONAN
Senin, 09 Desember 2019	Permohonan Pengujian Materiel Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1933/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 84/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)
Jumat, 06 Desember 2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Saiful Mashud, S.H. (selaku Ketua Umum Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) Kuasa Pemohon: Wilman Malau S.H., M.H. dan Andriko Josua M, S.H.	APPP Nomor : 1932/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 83/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)
Jumat, 29 November 2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Alamsyah Panggabean Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1931/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 82/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)
Senin, 25 November 2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Bayu Segara, S.H. Kuasa Pemohon: Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.	APPP Nomor : 1930/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 80/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)
Senin, 25 November 2019	Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., David M. Agung Aruan, S.H., M.H., Julianta Sembiring, S.H., Yudha Adhi Oetomo, S.H. Kuasa Pemohon: -	APPP Nomor : 1929/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 81/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)
Kamis, 21 November 2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: PT Nadira Intermedia Nusantara, yang diwakili oleh Jemy Penton selaku Direktur Utama Kuasa Pemohon: Muhammad Zen Al Faqih, S.H., S.S., M.Si., Charlie Gustav, S.H., dan Agus Indra Firdaus, S.H	APPP Nomor : 1928/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 78/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)
Rabu, 20 November 2019	Permohonan Pengujian Formil Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Agus Rahardjo, dkk. Kuasa Pemohon: Arif Maulana, S.H., dkk.	APPP Nomor : 1927/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 79/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)
Jumat, 15 November 2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Felix Juanardo Winata Kuasa Pemohon: -	APPP Nomor : 1926/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir)
Kamis, 14 November 2019	Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Forkorus Yaboisembut, S.Pd. Kuasa Pemohon: Jimmy Monim, S.H.	APPP Nomor : 1925/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 76/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)
Selasa, 12 November 2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansyuri Kuasa Pemohon: M. Maulana Bungaran, dkk	APPP Nomor : 1924/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 74/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)
Selasa, 12 November 2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Ricki Martin Sidauruk Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1923/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 73/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)
Selasa, 12 November 2019	Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 2. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kuasa Pemohon: Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Oktober 2019	APPP Nomor : 1922/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 75/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)
Jumat, 08 November 2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Noor Salim, S.E., M.M., Dr. Iman Bastari, Ak., M.Acc., CA., QIA., Drs. Achyar Hanafi, M.S., Dr. Drs. Raden Sulakmono Kamso, SH., MBA., M.M., Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc., Drs. Miduk Purba, M.A., Ph.D., Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, M.Si., Dra. Iis Ukhiyawati, Esti Yogyawati, Rhuhendo Saputra, Rosdiana, S.T., M.T., Nurhasanah, Drs. Djalu Sugiarto, M.Si., dan Drs. Sutanto Herujatmiko Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk.	APPP Nomor : 1921/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 72/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)
Kamis, 07 November 2019	Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemohon: Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Eko Riyadi, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., S.HI., M.H., dan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Anang Zubaidy, S.H., M.H., dkk.	APPP Nomor : 1920/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 70/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)
Rabu, 06 November 2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Erko Mojra Kuasa Pemohon: -	APPP Nomor : 1919/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 69/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)
Senin, 04 November 2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Kuasa Pemohon: `-	APPP Nomor : 1918/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 71/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)
Senin, 04 November 2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945	Pemohon: Deddy Rizaldy Arwin Gommo dan Eliadi Hulu Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1917/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir)
Kamis, 31 Oktober 2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Yanto selaku Direktur Utama PT Wira Pratama Gasindo Kuasa Pemohon: Dr. Flora Dianti, S.H., M.H., Dr Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M, Abdul Toni, S.H., M.H, dkk	APPP Nomor : 1915/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 68/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)
Selasa, 29 Oktober 2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Supriyono Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1914/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 67/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)
Jumat, 25 Oktober 2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1),Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Pemohon: Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Ricardo Purba, S.H. Leonardo Satrio Wicaksono, S.H. dkk Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 1913/PAN-PUU.MK/2019 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 77/PUU-XVII/2019 ( Permohonan Terakhir)

1 2 3 4 ... 56