Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Jumat,
24 Januari 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Moch Ojat Sudrajat S; 2. Hapid, S.HI., M.H; 3. Muhamad Madroni

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1945/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir)
 
Kamis,
23 Januari 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M; 2. Dr. Triyono Martanto, S.E., S.H., Ak., M.M., M.Hum.; 3. Redno Sri Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1944/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir)
 
Jumat,
17 Januari 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
Michael

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1943/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
7/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Senin,
13 Januari 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Mahmudin, Suyanto, Muhammad Nur Rambe, dkk

Kuasa Pemohon:
Paulus Sanjaya, dkk

APPP Nomor :
1942/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
9/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Jumat,
10 Januari 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin; 2. Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.M; 3. Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H; 4. Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M

Kuasa Pemohon:
Bayu Prasetio, S.H., M.Hum, dkk

APPP Nomor :
1941/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
6/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Selasa,
07 Januari 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 Pemohon:
Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1940/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
8/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Selasa,
31 Desember 2019
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD 1945 Pemohon:
Dadang Sukresna selaku Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

Kuasa Pemohon:
RA. Made Damayanti Zoelva, S.H., Dr Heru Widodo, S.H., M.Hum, Feri Wirsamulia, S.H., LL.M., dkk

APPP Nomor :
1939/PAN-PUU.MK/2019
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
5/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Senin,
23 Desember 2019
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945 Pemohon:
Penetina Cani Cesya Kogoya

Kuasa Pemohon:
Habel Rumbiak, S.H., Sp.N. dan Ivan Robert Kairupan, S.H.

APPP Nomor :
1938/PAN-PUU.MK/2019
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
4/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Jumat,
20 Desember 2019
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945 Pemohon:
Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1937/PAN-PUU.MK/2019
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
1/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Rabu,
18 Desember 2019
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 Pemohon:
Aristides Verissimo de Sousa Mota

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1936/PAN-PUU.MK/2019
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
2/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Senin,
16 Desember 2019
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dkk.

Kuasa Pemohon:
Muhammad Joni, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1935/PAN-PUU.MK/2019
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
85/PUU-XVII/2019
( Permohonan Terakhir)
 
Jumat,
13 Desember 2019
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap UUD 1945 Pemohon:
H. Jarizal Hatmi, S.E., Drs. Amri Swarta, M.M., Drs. H. Zainun Manaf, Eliyusnadi, S.Kom., M.Si. DPT., Hj. Mor Anita, S.E., M.M., Pahruddin Kasim, S.H., M.H., DR. H. Rasidin, M.Ag., Satria Gunawan, dan Nopantri, S.P., M.Si.

Kuasa Pemohon:
Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk

APPP Nomor :
1934/PAN-PUU.MK/2019
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
3/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Senin,
09 Desember 2019
Permohonan Pengujian Materiel Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1933/PAN-PUU.MK/2019
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
84/PUU-XVII/2019
( Permohonan Terakhir)
 
Jumat,
06 Desember 2019
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Saiful Mashud, S.H. (selaku Ketua Umum Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia)

Kuasa Pemohon:
Wilman Malau S.H., M.H. dan Andriko Josua M, S.H.

APPP Nomor :
1932/PAN-PUU.MK/2019
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
83/PUU-XVII/2019
( Permohonan Terakhir)
 
Jumat,
29 November 2019
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Alamsyah Panggabean

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1931/PAN-PUU.MK/2019
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
82/PUU-XVII/2019
( Permohonan Terakhir)
 
Senin,
25 November 2019
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Bayu Segara, S.H.

Kuasa Pemohon:
Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

APPP Nomor :
1930/PAN-PUU.MK/2019
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
80/PUU-XVII/2019
( Permohonan Terakhir)
 
Senin,
25 November 2019
Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., David M. Agung Aruan, S.H., M.H., Julianta Sembiring, S.H., Yudha Adhi Oetomo, S.H.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1929/PAN-PUU.MK/2019
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
81/PUU-XVII/2019
( Permohonan Terakhir)
 
Kamis,
21 November 2019
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
PT Nadira Intermedia Nusantara, yang diwakili oleh Jemy Penton selaku Direktur Utama

Kuasa Pemohon:
Muhammad Zen Al Faqih, S.H., S.S., M.Si., Charlie Gustav, S.H., dan Agus Indra Firdaus, S.H

Pihak Terkait:
Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait untuk Perkara No 78/PUU-XVII/2019 dengan Nomor: 002/AFS-RCTI/I/2020 tanggal 8 Januari 2020

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait a.n. Gabungan Operator Televisi Indonesia (GO TV Kabel Indonesia)

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait a.n. Indonesia Cable TV Association (ICTA)

APPP Nomor :
1928/PAN-PUU.MK/2019
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
78/PUU-XVII/2019
( Permohonan Terakhir)
 
Rabu,
20 November 2019
Permohonan Pengujian Formil Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Agus Rahardjo, dkk.

Kuasa Pemohon:
Arif Maulana, S.H., dkk.

APPP Nomor :
1927/PAN-PUU.MK/2019
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
79/PUU-XVII/2019
( Permohonan Terakhir)
 
Jumat,
15 November 2019
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Felix Juanardo Winata

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1926/PAN-PUU.MK/2019
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir)
 

1 2 3 4 ... 57