Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Selasa,
04 Agustus 2020
 Pengujian Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbirru RE A (selaku Sekretaris)

Kuasa Pemohon:
Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2014/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Selasa,
04 Agustus 2020
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP), yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris; 2. Tresno Subagyo; 3. Johan Syafaat Mahanani; 4. Almas Tsaqibbirru, RE A.

Kuasa Pemohon:
Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2013/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Jumat,
24 Juli 2020
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 Pemohon:
Serikat Pekerja PT PLN yang diwakili Eko Sumantri (Ketua Umum) dan Sarwono (Sekretaris Jenderal)

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
2012/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,
23 Juli 2020
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Mohammad Kilat Wartabone; 2. Imran Ahmad, S.E., M.M.

Kuasa Pemohon:
Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk

APPP Nomor :
2011/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
67/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		 
Selasa,
21 Juli 2020
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Slamet Iswanto; 2. Maul Gani, S.E.

Kuasa Pemohon:
Erdin Tahir, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
2010/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
66/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		 
Senin,
20 Juli 2020
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Dr. Drs. Helvis, S.Sos., S.H., M.H. dan Muhammad Kholid Syeirazi, M.Si.

Kuasa Pemohon:
Tezar Yudhistira, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2009/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
64/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		 
Jumat,
17 Juli 2020
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945 Pemohon:
Koko Koharudin

Kuasa Pemohon:
E`et Susita, S.H., M.Sc., dkk.

APPP Nomor :
2008/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
62/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		 
Rabu,
15 Juli 2020
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dalam hal ini diwakili oleh Arie Gumilar (Presiden) dan Dicky Firmansyah (Sekjen)

Kuasa Pemohon:
Janses E. Sihaloho, S.H., dkk.

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait

 APPP Nomor :
2007/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
61/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		 
Selasa,
14 Juli 2020
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Dr. H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M

Kuasa Pemohon:
Dharma Sutomo, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
2006/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
65/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		 
Selasa,
14 Juli 2020
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 Pemohon:
Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora yang diwakili oleh Seno Margo Utomo (Ketua), Sudarwanto, S.Pd I, Sp (Sekretaris), dan Iwan Tri Handono (Bendahara), Sujad, Dr. Umar Ma`ruf, S.H., CN., M.Hum., dkk.

Kuasa Pemohon:
Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2005/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
63/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		 
Jumat,
10 Juli 2020
 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Dr. H. Alirman Sori, Tamsil Linrung, Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, Syarikat Islam (diwakili oleh Dr. H. Hamdan Zoelva), Dr. Marwan Batubara, Ir. Budi Santoso, Ilham Rifki Nurfajar, dan M. Andrean Saefudin

Kuasa Pemohon:
Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2004/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
60/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		 
Jumat,
10 Juli 2020
 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Kurniawan, S.IP. dan Dr. Arif Zulkifli, S.E., M.M.

Kuasa Pemohon:
Tezar Yudhistira, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2003/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
59/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		 
Rabu,
08 Juli 2020
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H., dkk.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
2002/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
58/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		 
Rabu,
08 Juli 2020
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 Pemohon:
Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2001/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
57/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		 
Senin,
06 Juli 2020
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Pemohon:
Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri

Kuasa Pemohon:
M. Maulana Bungaran, S.H., dkk

APPP Nomor :
2000/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
55/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		 
Senin,
06 Juli 2020
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap UUD 1945 Pemohon:
Kamal Barok, S.H., M.H., Nurul Fadhilah, Erika Rovita Maharani, S.H., Melita Kristin BR., Helli Nurcahyo, S.H., dan M. Suprio Pratomo

Kuasa Pemohon:
Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
1999/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
54/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		 
Jumat,
03 Juli 2020
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945 Pemohon:
Alamsyah Panggabean

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1998/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
52/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		 
Rabu,
01 Juli 2020
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945 Pemohon:
Muhammad Anis Zhafran Al Anwary

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1997/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
53/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		 
Rabu,
01 Juli 2020
 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 terhadap UUD 1945 Pemohon:
Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, dkk; PP Persis, Wanita Al-Irsyad, Pengurus Besar Pemuada Al-Irsyad, Akurat Indonesia, Yayasan LBH Catur Bhakti, KAMMI, dan Wanita Islam.

Kuasa Pemohon:
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
1996/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
51/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		 
Selasa,
30 Juni 2020
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945 Pemohon:
Gunawan Simangunsong, Russel Butarbutar, Benny Irfan Siahaan, Muhammad Arsjad Yusuf, Nurharis Wijaya, Efer Koritelu, dan Sarah Febrina

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1995/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
50/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir) 		 

1 2 3 4 ... 60
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177