Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Sumarmiasih

Kuasa Pemohon:
Gatot Goei, SH., Muhamad Daud Berueh, SH., Rino Fernando Pardede, SH., K. Guntoro, SH., Andi Tantowi, SH.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
118/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Gugur  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pemohon:
M. Nur bin (Alm) Abdul Razak, AJ. Dahlan, dan Theresia Yes

Kuasa Pemohon:
Andi Muttaqien, SH. dkk

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
122/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,
07 April 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ashhwin Pulungan, Ir. H. Waryo Sahru, AA. Suwargi, Ir. H Teguh Prasetyo, Surya, B. Sugeng Marwato, Alfi Zuhri, Sugeng Wahyudi, Kadma Wijaya, Saidi Sigit Prabowo, Ir. Alimuddin Sidi, Ir. Teguh Sudaryatno, Ir. Sunardi, Ir. Abdul Rahma Rahim

Kuasa Pemohon:
Syuratman Usman, SH., Rojikin, SH., Sigit Pambudi, SH., Ratu Vita SH., Lina Julianty SH.

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
117/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Hafidz, Wahidin, Chairul Eillen Kurniawan, Solihin, Labahari, Afrizal, Deda Priyatna, Muhammad Arifin, Abdul Ghofur, dan Surahman

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
114/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Iwan Jaya, S.H., M.M.

Kuasa Pemohon:
Heriyanto Citra Buana, S.H. dan Boy Tidarmawan Putra, S.H.

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
113/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Pungki Harmoko

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
112/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
21 Juni 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) diwakili oleh H. Adri (Ketua Umum) dan Eko Sumantri (Sekretaris Jenderal)

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an PPIP dan FSUI

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Permohonan Ahli dari pihak terkait

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
111/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Edwin Hartana Hutabarat

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
116/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
DR. YB. Purwaning M. Yanuar, S.H., dkk

Pihak Terkait:
Keterangan Tambahan Kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
110/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
DR. YB. Purwaning M. Yanuar, S.H., dkk

Pihak Terkait:
Keterangan Tambahan Kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Kesimpulan KPK

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
109/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Dr. Y. B. Purwaning M. Yanuar, S.H., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
108/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Effendi Syahputra, S.H.

Kuasa Pemohon:
Janses E. Sihaloho, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Riando Tambunan, S.H., Anton Febrianto, S.H., Linggar Afriyadi, S.H., dan Arif Suherman, S.H.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
104/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Su'ud Rusli dan Marselinus Edwin Hardian

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR RI

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
107/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 Pemohon:
Doni Istyanto Hari Mahdi

Kuasa Pemohon:
Dwi Istiawan, S.H. dan Muhammad Umar, S.H.

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
105/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Abraham Pelamonia, dkk

Kuasa Pemohon:
Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
106/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Effendi Gazali, Ph.D dan Dr. Yayan Sakti Suryandaru

Kuasa Pemohon:
A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H.

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
100/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Gugatan Pengujian Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo Pasal 10 angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bertentangan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang dilanggar oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilukada Tahun 2015 Pemohon:
Imran SH dan H. Mukhlisin, S.Pd.

Kuasa Pemohon:
M. Husni Chandra, SH.,M.Hum., Moh. Irson, SH., Herdian Asmi, SH, Firman Raharja, SH., M. Jayanto, SH, David Afrizal, SH,. Mujaddid Islam, SH, Aprili Firdaus Sakamta SH,.MH dan Djarot Indra Kurnia ,SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
103/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Drs. Rusli Sibua , M.Si

Kuasa Pemohon:
Achmad Rifai MA, S.H. dkk.

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR RI

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
102/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Habiburokhman, S.H, M.H.

Kuasa Pemohon:
Munathsir Mustaman, S.H. dan Sari M. Jayani, S.H., M.H.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
97/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Gugur  
Jumat,
26 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Titi Anggraini, S.H. dan Heriyanto, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
101/PUU-XIII/2015
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  

< 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 ... 84
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177