Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pemohon:
PT. Pukuafu Indah (diwakili Oleh Dr. Nunik Elizabeth Merukh, MBA)

Kuasa Pemohon:
Wisye Hendrarwati, SH.,MH., Dr. Arrisman, SH.,MH. Harshi Sri Harnani, SH. Tri Asnawanto Aji, SH dan Bagi Ukur Tarigan, SH.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
108/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-UNdang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Lenis Kogoya, Paskalis Netep

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
121/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ..... Tahun 2014 Tantang Pemilihan Kepala Daerah Pemohon:
Budhi Sarwono, H. Boyamin.

Kuasa Pemohon:
Kurniawan Adi Nugroho, SH Dwi Nurdiansyah Santoso, SH Utomo Kurniawan, SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
101/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pemohon:
I. Hendrasmo, R. Kristiawan ,Sebastianus KM Salang ,Poltak Orba P. Sitanggang ,Sandi Ramadan ,Nandan Suhendar, Deden A.B ,Engkos Kosasih ,Hapidullah , Jojo Ratnajaya ,Wowon , Yana Suryana ,II Sahli ,Agus Kusnadi , Angga Perdian

Kuasa Pemohon:
1.Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., 2.Robikin Emhas, S.H.,M.H., 3.Muniar Sitanggang, S.H.,M.H., 4.Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., 5.Al Latifah Fardhiyah, S.H., 6.M. Jodi Santoso, S.H., 7.Daniel Tonapa Masiku, S.H.,

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
100/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pemohon:
Budi Arie Setia Budi, Panel Barus, Hendrik Dikson Sirait, Abdul Havid Permana, Robik Maulana, Misno, Wignyo, Guntur Siregar, Heru Yazid, Sinnaliwati Rikani Blegur, A. Pitono Adhi, BI Purwantari Wurjanti

Kuasa Pemohon:
Sunggul Hamonangan Sirait SH , Haposan Situmorang SH MH, Sidik SHI

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
99/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pemohon:
Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH.,MH

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
98/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pemohon:
1. Supriyadi Widodo Eddyono, 2. Wiladi Budiharga, 3. Indriaswati D. Saptaningrum, 4. Ullin Ni’am Yusron, 5. Anton Aliabbas, M.Si. 6. Antarini Pratiwi, S.H., LL.M., 7. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), 8. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), 9. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), 10. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL),

Kuasa Pemohon:
Anggara, S.H., Wahyudi Djafar, S.H., Erasmus Napitupulu, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Rully Novian, S.H., Zainal Abidin, S.H., Wahyu Wagiman, S.H., Alfeus Jababun, S.H., Adi Condro Bawono, S.H., Ade Novita, S.H., Ardimanto Putra, S.H., Indri Estrelita Swandarin, S.H., Asep Komarudin, S.H., dan Andi Muttaqien, S.H.

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
97/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tentang Advokat Terhadap Undang Undang Dasar tahun 1945 Pemohon:
Ismet SH MH

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak Terkait (DPN Peradi)

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait (PERADI)

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait a.n. Peradi

pihak lain:
Permohonan Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XII/2014

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
112/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 Tentang APBN Tahun 2014 Pemohon:
Donny Tri Istiqomah , Radian Syam, Andhika Dwi Cahyanto

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
H. Suhaemi Zakir

Kuasa Pemohon:
Rinaldi, SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
110/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Senin,
13 Januari 2020
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
H. Suhaemi Zakir

Kuasa Pemohon:
Rinaldi, SH.

Pemerintah:
Keterangan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
109/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-UndangNo 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(pasal 327, Pasal 376) Pemohon:
Joncik Mohammad,Toyeb Rakembang, H. Niko Prasetyo, H. Anton Nurdin

Kuasa Pemohon:
Chairil Syah, SH, Dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
94/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pemohon:
Anas Bidin Nyak Syech.

Kuasa Pemohon:
H. Basrun Yusuf, SH. H. Syamsul Bahri, SH. Ibrahim Marsian, SH. Ilham Zahri, SH.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
96/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. Masyarakat Hukum Adat Nagari Guguk Malalo 2. Edi Kuswanto 3. Rosidi bin Parmo 4. Mursid bin Sarkaya 5. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 6.Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 7. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 8.Perkumpulan Pemantau Sawit (SAWIT WATCH), 9.Indonesia Corruption Watch, 10. Yayasan Silvagama.

Kuasa Pemohon:
Andi Muttaqien, SH.; Wahyu Wagiman, SH.; Erwin Dwi Kristianto, SH., M.Si.; Muhnur, SH.; Indriaswati Dyah Saptaningrum, SH., LL.M.; Iki Dulagin, SH., MH.; Grahat Nagara, SH., MH.; Yance Arizona, SH., MH.; Emerson Yuntho, SH.; Zainal Abidin, SH.; Musri Nauli SH.; Wahyudi Djafar, SH.; Sandoro Purba, SH.; Erwin Natosmal Oemar, SH.; Lalola Easter Kaban, SH.; Erasmus Cahyadi, SH.; Tandiono Bawor Purbaya, SH.; Adiani Viviani, SH.; Agustinus Karlo Lumbanraja, SH.; Fatilda Hasibuan, SH.; Judianto Simanjuntak, SH.; Ikhana Indah Barnasaputri, SH.; Nurul Firmansyah, SH.; Mualimin Pardi Dahlan, SH.; Syahrul Fitra, SH.; Ronald Siahaan, SH.; Suprayitno, SH.; Armanda Pransiska, SH.; Nora Hidayati, SH.; Roky Septiari, SH.; Hendra Rifai, SH.; dan Muhammad Irwan, SH.

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
95/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujiian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemohon:
Ragil Sukamto, dkk

Kuasa Pemohon:
Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Maheswara Prabandono, SH dan Ahmad Irawan, SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
93/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan uji Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasinal Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, 2. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 3.Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil. 4.Yayasan Aulia, 5.Yayasan Insan Sembada, 6. Yayasan Pembinaan Anak Dan Remaja Indonesia, 7. Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita 8. dll.

Kuasa Pemohon:
B.P Beni Dikty Sinaga, SH., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
92/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang 17 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI)2. Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik, 3. Yayasan LBH APIK Jakarta, 4. Lembaga Partisipasi Perempuan,5. Institute Perempuan, 6. Antarini Pratiwi, 7. Agung Wasono, SH ME, 8. Ir. Fitriyanti, Pemohon,9. Khomasanah,10. Ir. Luki Paramita, 11. Magdalena Helmina M.S., 12. Nindita Paramastuti,13. Soelistijowati Soegondo, SH.14. Wahidah Suaib, 15. Zohra Andi Baso,

Kuasa Pemohon:
Asnifriyanti Damanik, S.H,Erna Ratnaningsih, S.H.,LL.M,Nur Amalia, S.H., M.D.M, Rinto Tri Hasworo, SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
89/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Terhadap Undang Undang Dasar 1945 Pemohon:
Refki Saputra, Roni Saputra, Raysha Rahma, Carolus L Tindra Matunino K, Kiki Pranasari

Kuasa Pemohon:
Refly Harun, SH.,M.H.,LLM., Maheswara Prabandono, SH., Erwin Natosmal Oemar SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
90/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dwi Hertanty

Kuasa Pemohon:
Surya Bakti Batubara SH.MM, Palti Hutagaol SH , Robert Paruhum Siahaan SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
91/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang Undang NoMOR 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Forum Perjuangan Honorer Indonesia (FPHI) (Rochmadi Sularsono, Psi.)

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
86/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  

< 1 ... 55 56 57 58 59 60 61 ... 84
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177