Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang
Jumat, 04 April 2014 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Pemohon: Koramen haulian Sirait, Dolfijn Max Lawalata, Sampe Hotlan Sitorus dan Ivonne J.V Purba Kuasa Pemohon: Ivonne J.V Purba, S.H |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 43/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Jumat, 04 April 2014 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 |
Pemohon: Doni Istyanto Hari Mahdi dan Muhammad Umar,S.H Kuasa Pemohon: 1. Dwi Istiawan,S.H. 2. Riyanto,S.H. 3. Novie Edi Isworo,S.H. 4. Jozua.A.P. Poli,S.H. 5. Budi Siswanto,S.H. |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 44/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 04 April 2014 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 1 ayat (10) tentang Ganti Kerugian Bagi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum |
Pemohon: R. Soedarno, Zulhasril Nasir, Soetopo Ronodiharjo, Benggol Martonohadi, Purwoko, Pekik Denjatmiko, Surya Gunawan, dan Hidayat. Kuasa Pemohon: tidak ada Termohon: Keterangan tertulis Presiden |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 42/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, 03 April 2014 |
Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) |
Pemohon: Rahman Hadi, Genius Umar, Empi Muslion, Rahmat Hollyson Maiza, Muhadam Labolo, Muhammad Mulyadi, Sanherif S. Hutagaol, Sri Sundari Kuasa Pemohon: Freddy Alex Damanik, Silas, Sunggul Hamonangan Sirait, Sidik |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 41/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Sabtu, 29 Maret 2014 |
PP 48 Tahun 2005 sangat menzalimi seluruh honorer yang telah mengabdi puluhan tahun di lembaga non pemerintah |
Pemohon: SAEPUDIN Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir) |
|
Kamis, 27 Maret 2014 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: Ismet, SH.,MH. Kuasa Pemohon: - Pihak Terkait: Permohonan Untuk Menjadi Pihak Terkait (PERADI) |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 40/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Gugur |
Kamis, 27 Maret 2014 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: Taufiq Hasan Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 39/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Rabu, 26 Maret 2014 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: PT. Kame Komunikasi Indonesia Kuasa Pemohon: Donny Tri Istiqomah, SH., MH., Radian Syam, SH., MH., Andhika Dwi Cahyanto, SH., KGS., A. Bella SH., Siswandi, SH. Pemerintah: Keterangan Tertulis dari Presiden Pemerintah: Kesimpulan Presiden DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 46/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan |
Senin, 24 Maret 2014 |
Permohonanan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha Kuasa Pemohon: Rudy Alfonso SH.MH. Dkk Pemerintah: Keterangan Dan Kesimpulan Presiden |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 38/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Selasa, 18 Maret 2014 |
Permohonan Uji materiil Undang Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum. |
Pemohon: FKHK, Kurniawan, Denny Rudini, Amanda Anggraini saputri, Hamid Akhlis Kuasa Pemohon: Victor Santoso Tandiasa, Ryan Muhammad, Okta Heriawan Pemerintah: Keterangan Presiden |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 36/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Senin, 17 Maret 2014 |
Pengujian Undang Undang No.20 Tahun 2009 Tentang Veteran Republik Indonesia |
Pemohon: Kasmono Hadi SH Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 37/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Gugur |
Jumat, 14 Maret 2014 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 |
Pemohon: Drs. H. Muhaimin Iskandar, M.Si., dan H. Imam Nahrawi Kuasa Pemohon: HM. Anwar Rachman, SH.,MH., Sandy Nayoan, SH., Mochamad Bisri, S.Kom DPR: Keterangan DPR RI Pemerintah: Keterangan dan Kesimpulan Presiden (tidak disertakan softcopy) |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 35/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Rabu, 12 Maret 2014 |
Pertentangan UU No.12 Tahun 2013 tentang Pemekaran Kab.Morowali Utara dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah |
Pemohon: Faisal Husen Kuasa Pemohon: Bertindak atas nama diri sendiri |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir) |
|
Rabu, 12 Maret 2014 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: Erwin Erfian Rifkinnanda Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 34/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Rabu, 12 Maret 2014 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang otonomi Khusu Bagi Papua dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua |
Pemohon: Paulus Agustinus Kafiar Kuasa Pemohon: Habel Rumbiak, SH., SpN |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 33/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 07 Maret 2014 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilnan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: Isman Ismail Asso Kuasa Pemohon: Habel Rumbiak, SH., SpN. DPR: Keterangan DPR RI Pemerintah: Keterangan Presiden ( Tidak disertai Softcopy) Pemerintah: Keterangan Presiden |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 31/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 07 Maret 2014 |
Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang Undang Dasar 1945 |
Pemohon: DR. Gazalba Saleh, SH. MH., DR. Lufsiana, SH.MH. ,Sumali, SH.MH. , Sugeng Santoso PN, SH. M.H. M.M. DR. IR. Moh. Indah Ginting, MM., Elias Hamonangan Purba, SE, S.H., Sahala Aritonang, SH, AM.Pd., Abdur Razak , SH, MH., Armyn Rustam Effendy, SH, MH., Lukman Amin, SH.MH., Suwito, SH. MH Kuasa Pemohon: - DPR: Keterangan DPR RI |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 32/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Rabu, 05 Maret 2014 |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah |
Pemohon: H. Aziz Bestari, ST.,MM Kuasa Pemohon: - Pemerintah: Keterangan Presiden ( Tidak disertai softcopy) Pemerintah: Keterangan Presiden |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 29/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Rabu, 05 Maret 2014 |
Pengujian Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Zumrotin Kuasa Pemohon: Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M. Tubagus Haryo Karbyanto, S.H. Pihak Terkait: Permohonan Sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor : 30/PUU-XII/2014 Pihak Terkait: Permohonan Sebagai Pihak Terkait dalam Perkara 30/PUU-XII/2014 Pihak Terkait: Permohonan Sebagai Pihak Terkait (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Pihak Terkait: Permohonan sebagai Pihak Terkait (Aliansi Remaja Independen) Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait II Pihak Terkait: Keterangan Tambahan Dewan Pimpinan MUI Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Pemerintah |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 30/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, 27 Februari 2014 |
Pengujian Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Terhadap Undang-Undang Dasar |
Pemohon: Kartika Wirjoatmodjo Kuasa Pemohon: 1. Eri Hertiawan, S.H., LL.M., 2. Yogi Sudrajat Marsono, S.H., 3. Ahmad Maulana, S.H., 4. Ari Juliano Gema, S.H., 5. Asep Ridwan, S.H., M.H., 6. Muhamad Kamal Fikri, S.H., 7. Agnes Maria E. Wardhana, S.H., LL.M, 8. Harun Wailan Ngantung, S.H., 9. Simon Barrie Sasmoyo, S.H. 10. Heru Pamungkas, S.H. Pemerintah: Keterangan Dan Kesimpulan Presiden DPR: Keterangan DPR RI |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2014 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 27/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177