Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Jumat,
04 April 2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemohon:
Koramen haulian Sirait, Dolfijn Max Lawalata, Sampe Hotlan Sitorus dan Ivonne J.V Purba

Kuasa Pemohon:
Ivonne J.V Purba, S.H

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
43/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
04 April 2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pemohon:
Doni Istyanto Hari Mahdi dan Muhammad Umar,S.H

Kuasa Pemohon:
1. Dwi Istiawan,S.H. 2. Riyanto,S.H. 3. Novie Edi Isworo,S.H. 4. Jozua.A.P. Poli,S.H. 5. Budi Siswanto,S.H.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
44/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Ditolak  
Jumat,
04 April 2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 1 ayat (10) tentang Ganti Kerugian Bagi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemohon:
R. Soedarno, Zulhasril Nasir, Soetopo Ronodiharjo, Benggol Martonohadi, Purwoko, Pekik Denjatmiko, Surya Gunawan, dan Hidayat.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Termohon:
Keterangan tertulis Presiden

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
42/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Ditolak  
Kamis,
03 April 2014
Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Pemohon:
Rahman Hadi, Genius Umar, Empi Muslion, Rahmat Hollyson Maiza, Muhadam Labolo, Muhammad Mulyadi, Sanherif S. Hutagaol, Sri Sundari

Kuasa Pemohon:
Freddy Alex Damanik, Silas, Sunggul Hamonangan Sirait, Sidik

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
41/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Dikabulkan Sebagian  
Sabtu,
29 Maret 2014
PP 48 Tahun 2005 sangat menzalimi seluruh honorer yang telah mengabdi puluhan tahun di lembaga non pemerintah Pemohon:
SAEPUDIN

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir)
 
Kamis,
27 Maret 2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Ismet, SH.,MH.

Kuasa Pemohon:
-

Pihak Terkait:
Permohonan Untuk Menjadi Pihak Terkait (PERADI)

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
40/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Gugur  
Kamis,
27 Maret 2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Taufiq Hasan

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
39/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Ditolak  
Rabu,
26 Maret 2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
PT. Kame Komunikasi Indonesia

Kuasa Pemohon:
Donny Tri Istiqomah, SH., MH., Radian Syam, SH., MH., Andhika Dwi Cahyanto, SH., KGS., A. Bella SH., Siswandi, SH.

Pemerintah:
Keterangan Tertulis dari Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
46/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Dikabulkan  
Senin,
24 Maret 2014
Permohonanan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha

Kuasa Pemohon:
Rudy Alfonso SH.MH. Dkk

Pemerintah:
Keterangan Dan Kesimpulan Presiden

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
38/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
18 Maret 2014
Permohonan Uji materiil Undang Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum. Pemohon:
FKHK, Kurniawan, Denny Rudini, Amanda Anggraini saputri, Hamid Akhlis

Kuasa Pemohon:
Victor Santoso Tandiasa, Ryan Muhammad, Okta Heriawan

Pemerintah:
Keterangan Presiden

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
36/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Ditarik Kembali  
Senin,
17 Maret 2014
Pengujian Undang Undang No.20 Tahun 2009 Tentang Veteran Republik Indonesia Pemohon:
Kasmono Hadi SH

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
37/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Gugur  
Jumat,
14 Maret 2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pemohon:
Drs. H. Muhaimin Iskandar, M.Si., dan H. Imam Nahrawi

Kuasa Pemohon:
HM. Anwar Rachman, SH.,MH., Sandy Nayoan, SH., Mochamad Bisri, S.Kom

DPR:
Keterangan DPR RI

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Presiden (tidak disertakan softcopy)

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
35/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
12 Maret 2014
Pertentangan UU No.12 Tahun 2013 tentang Pemekaran Kab.Morowali Utara dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Pemohon:
Faisal Husen

Kuasa Pemohon:
Bertindak atas nama diri sendiri

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir)
 
Rabu,
12 Maret 2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Erwin Erfian Rifkinnanda

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
34/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
12 Maret 2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang otonomi Khusu Bagi Papua dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua Pemohon:
Paulus Agustinus Kafiar

Kuasa Pemohon:
Habel Rumbiak, SH., SpN

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
33/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Ditolak  
Jumat,
07 Maret 2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilnan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Isman Ismail Asso

Kuasa Pemohon:
Habel Rumbiak, SH., SpN.

DPR:
Keterangan DPR RI

Pemerintah:
Keterangan Presiden ( Tidak disertai Softcopy)

Pemerintah:
Keterangan Presiden

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
31/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Ditolak  
Jumat,
07 Maret 2014
Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang Undang Dasar 1945 Pemohon:
DR. Gazalba Saleh, SH. MH., DR. Lufsiana, SH.MH. ,Sumali, SH.MH. , Sugeng Santoso PN, SH. M.H. M.M. DR. IR. Moh. Indah Ginting, MM., Elias Hamonangan Purba, SE, S.H., Sahala Aritonang, SH, AM.Pd., Abdur Razak , SH, MH., Armyn Rustam Effendy, SH, MH., Lukman Amin, SH.MH., Suwito, SH. MH

Kuasa Pemohon:
-

DPR:
Keterangan DPR RI

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
32/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Ditolak  
Rabu,
05 Maret 2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pemohon:
H. Aziz Bestari, ST.,MM

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan Presiden ( Tidak disertai softcopy)

Pemerintah:
Keterangan Presiden

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
29/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
05 Maret 2014
Pengujian Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Zumrotin

Kuasa Pemohon:
Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M. Tubagus Haryo Karbyanto, S.H.

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor : 30/PUU-XII/2014

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak Terkait dalam Perkara 30/PUU-XII/2014

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak Terkait (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait (Aliansi Remaja Independen)

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait II

Pihak Terkait:
Keterangan Tambahan Dewan Pimpinan MUI

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
30/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Ditolak  
Kamis,
27 Februari 2014
Pengujian Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Terhadap Undang-Undang Dasar Pemohon:
Kartika Wirjoatmodjo

Kuasa Pemohon:
1. Eri Hertiawan, S.H., LL.M., 2. Yogi Sudrajat Marsono, S.H., 3. Ahmad Maulana, S.H., 4. Ari Juliano Gema, S.H., 5. Asep Ridwan, S.H., M.H., 6. Muhamad Kamal Fikri, S.H., 7. Agnes Maria E. Wardhana, S.H., LL.M, 8. Harun Wailan Ngantung, S.H., 9. Simon Barrie Sasmoyo, S.H. 10. Heru Pamungkas, S.H.

Pemerintah:
Keterangan Dan Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR RI

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
27/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Ditolak  

< 1 ... 58 59 60 61 62 63 64 ... 83