Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Jumat,
15 Agustus 2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Agus, S.H.,M.H.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
84/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Ditolak  
Kamis,
14 Agustus 2014
Permohonan Pengujian Pasal 67 ayat (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Nomor 73 Tahun 1985, tambahan Lembaran Negara Nomor 3316, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pemohon:
Bripda Daniel Liunome

Kuasa Pemohon:
Sutopo Simbolon, SH, dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Presiden

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
81/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Ditolak  
Senin,
11 Agustus 2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pemohon:
Dr. M. Akil Mochtar, SH.,MH

Kuasa Pemohon:
Adardam Achyar, SH.,MH. Dkk

Pemerintah:
Permohonan Pemberian Keterangan KPK

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait Tidak Langsung

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung ( Perkumpulnan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana)

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait (Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang)

Pihak Terkait:
Kesimpulan Komisi Pemberantasan Korupsi RI

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait (PPATK)

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Pihak Terkait (PPATK)

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
77/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Ditolak  
Selasa,
05 Agustus 2014
Pengujian Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Moch Ojat Sudrajat S

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

Pemerintah:
Keterangan Presiden

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
80/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Ditolak  
Selasa,
05 Agustus 2014
Permohonan Pengujian Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon:
1. Supriyadi Widodo Eddyono. 2. Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana.

Kuasa Pemohon:
Ifdhal Kasim, S.H., Erasmus A. T. Napitupulu, S.H., Wahyudi Djafar, S.H. , Rully Novian, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Adi Condro Bawono,S.H., Alfeus Jebabun, S.H.

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait (PKS)

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
76/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Dikabulkan Sebagian  
Jumat,
25 Juli 2014
Permohonan Pengujian materil Undang-Undang Nomor …Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) Pemohon:
Ramdan Alamsyah., S.H., Wibi Andrino., S.H., Regginaldo Sultan., S.H., M.M.,Muannas ., S.H.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
87/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Gugur  
Jumat,
25 Juli 2014
Permohonan Pengujian Pasal 201 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
DR (Cand) H. Suhardi Somomoeljono, SH.MH, Abdurrahman Tardjo, SH, MH, Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH, Edward Alfons Theorupun, SH , Agustiar, SH ,Mahfudin, SH

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
78/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Tidak Dapat Diterima  
Kamis,
24 Juli 2014
Permohonan PengujianUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemohon:
Megawati Soekarnoputri, Tjahjo Kumolo, DwiRia Latifa, S.H.,M.Sc, Dr. Junimart Girsang, S.H.,M.B.A.,MH, Rahmani Yahya, Sigit Widiarto

Kuasa Pemohon:
1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., 2. Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., 3. Ai Latifah Fardhiyah, S.H., 4. Sugeng Teguh Santoso, S.H., 5. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., 6. Edison Panjaitan, S.H., 7. Tanda Perdamaian Nasution, S.H.,

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak terkait

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak terkait

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait An Sarmudji & Didi Prihantono

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait an Didik Mukriyanto (Demokrat)

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan Presiden

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
73/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Ditolak  
Selasa,
22 Juli 2014
Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon:
1. Indry Oktaviani, 2. Fr Yohana Tantria W,3. Dini Anitasari Sa’Baniah, 4. Hadiyatut Thoyyibah, 5. Ramadhaniati, 6. Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA),

Kuasa Pemohon:
Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Wahyudi Djafar, S.H., Anggara, S.H., Wahyu Wagiman, SH., Ade Novita, S.H., Erasmus A. T. Napitupulu, S.H., Rully Novian, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Adi Condro Bawono, SH., Alfeus Jebabun, SH.,

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Presiden

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
74/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Ditolak  
Senin,
21 Juli 2014
PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 6 ANGKA 30 KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : I/MPR/2003 TENTANG PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 S/D TAHUN 2002 TANGGAL 7 AGUSTUS 2003,DAN PENGUJIAN BAB II PASAL 6 KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : XXXIII/MPRS/1967 TENTANG PENCABUTAN KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA DARI PRESIDEN SUKARNO TANGGAL 12 MARET 1967, TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pemohon:
MURNANDA UTAMA, SH, DEVA SEPTANA

Kuasa Pemohon:
IMAM SYAHTRIA, SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
75/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Tidak Dapat Diterima  
Senin,
21 Juli 2014
Permohonan Pengujian Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Tomson Situmeang, S.H.

Kuasa Pemohon:
Pintor Situmeang, S.H. Charles A.M. Hutagalung, S.H. Dedy Ronald Gultom, S.H. Pereddi Sihombing, S.H. Wilfrid Fernando S., S.H.

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
72/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
16 Juli 2014
Pengujian Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Ir . H Isran Noor , Msi dan Drs H . Rachmat yasin, MM

Kuasa Pemohon:
Prof Dr Yusril Ihza Mahendra Dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
71/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
08 Juli 2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

Kuasa Pemohon:
Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
70/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
04 Juli 2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Antonius Ratumakin, Budi Permono, Lili Hayanto, Bahrulhadi Nursyamsul, Wije, Ahmad Yanuana Samantho, Izharry Agusjya Moenzir, Syarbini AG, Mario Purwanto, Mirzan Insani, Andreas harut Ramses Desemberata Arwan

Kuasa Pemohon:
R.M. Tito Hananta Kusuam, SH.,MM

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
69/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
04 Juli 2014
Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra,

Kuasa Pemohon:
-

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak Terkait (DPP FPI)

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait ( Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan)

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Presiden

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
68/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Ditolak  
Jumat,
04 Juli 2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Sanusi Wiradinata, MASc

Kuasa Pemohon:
Jamaluddin Karim, SH., MH dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
67/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
02 Juli 2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Terhadapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Victor Santoso Tandiasa

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
66/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Ditolak  
Kamis,
26 Juni 2014
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Musa, Yuyun Wahyud, Hasanudin Farid, Al Ushudi, Arif Ridwan, M agustian Ardianto

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
65/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
24 Juni 2014
Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 yang bertentangan terhadap UUD 1945 Pemohon:
Bernard Samuel Sumarauw

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
64/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
13 Juni 2014
Permohonan Pengujian Pasal 159 Angka (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Pasal 1 Angka (3) dan Pasal 28 (D) Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
1. Sunggul Hamonangan Sirait, SH 2. Haposan Situmorang

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2014
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
53/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir)
Tidak Dapat Diterima  

< 1 ... 56 57 58 59 60 61 62 ... 83