Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
21
Jan
2015
14:43 WIB
Nomor
:
18/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Bachtiar Abdul Fatah Kuasa Pemohon: Dr. Maqdir Ismail, S.H, LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230332
Kata Kunci
:
Environmental law–Indonesia; Hazardous wastes-Indonesia-Management; Refuse and refuse disposal-Indonesia; Environmental policy-Indonesia; ; Hukum lingkungan; Limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun); Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009; Kebijakan Lingkungan; Pengelolaan Limbah-Izin; Bachtiar Abdul Fatah-Sumatera Light South (SLS)-PT Chevron Pacific Indonesia (CPI);Pengelolaan;Lingkungan Hidup;Kesehatan;Amdal; Lingkungan; Tindak Pidana Lingkungan;Ultimum Remedium
File Pendukung
:
23
Dec
2014
17:17 WIB
Nomor
:
45/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Dra. Noes Soediono Kuasa Pemohon: Rusdianto Matulatuwa, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230285
Kata Kunci
:
Appellate procedure; Indonesia-Mahkamah Agung; Civil law-Indonesia; Hukum Kasasi; Putusan Praperadilan-Pengadilan Negeri-Surakarta-Noes Soediono.
File Pendukung
:
23
Dec
2014
17:06 WIB
Nomor
:
16/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec sebagai Pemohon I; 2. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. sebagai Pemohon II; Kuasa Pemohon: Zairin Harahap, S.H., M.Si., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230405
Kata Kunci
:
Commisioner candidates selection; Komisi Yudisial-KY-Indonesia ; Komisi Pemberantasan Korupsi-KPK-Indonesia; Indonesia. - Dewan Perwakilan Rakyat; Indonesia. -Dewan Perwakilan Rakyat-Powers and duties; Indonesia. Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2002; Indonesia. Undang-Undang tentang Komisi Yudisial Tahun 2011; Rekruitmen calon anggota Komisi Yudisial (KY)-Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).
File Pendukung
:
23
Dec
2014
16:46 WIB
Nomor
:
3/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Yayasan FITRA Sumatera Utara, yang diwakili oleh Irvan Hamdani HSB., S.Kom. Sebagai Pemohon I; 2. Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang diwakili oleh Danang Widoyoko, ST. Sebagai Pemohon III; 3. Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif Dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), yang diwakili oleh Abdi Suryaningati Sebagai Pemohon IV; 4. Ir. H. Said Iqbal Sebagai Pemohon V; 5. M. Choirul Anam, SH. Sebagai Pemohon VI; 6. Poengky Indarti, SH., LL.M. Sebagai Pemohon VII; Kuasa Pemohon: Wahyudi Djafar, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230336
Kata Kunci
:
Yayasan FITRA Sumatera Utara, etc. (Organization); Non-governmental organizations - Indonesia; Freedom of association - Indonesia; Associations, institutions, etc. - Law and legislation – Indonesia; Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)-Indonesia; Kebebasan berkumpul; Kebebasasan Berserikat; Indonesia. Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2013.
File Pendukung
:
23
Dec
2014
16:31 WIB
Nomor
:
82/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah, yang diwakili oleh Prof. Dr. Din Syamsudin dan Dr. Abdul Mu`ti M.Ed, yang bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah Kuasa Pemohon: Dr. Syaiful Bakhri, S.H., MH., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak dan Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230351
Kata Kunci
:
Muhammadiyah (Organization); Non-governmental organizations-Indonesia; Freedom of association-Indonesia; Associations, institutions, etc. - Law and legislation–Indonesia; Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)-Indonesia; Kebebasan berkumpul; Kebebasasan Berserikat; Indonesia. Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2013.
File Pendukung
:
03
Dec
2014
17:29 WIB
Nomor
:
10/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) 2. PT. Harapan Utama Andalan dan PT. Pelayaran Eka Ivanajasa 3. Koperasi TKBM Kendawangan Mandiri 4. PT. Lanang Bersatu 5. PT. Tanjung Air Berani 6. PT. Labai Tehknik Metal 7. PT. Pundi Bhakti Khatulistiwa 8. PT. Lobunta Kencana Raya 9. PT. Patriot Cinta Nusantara Kuasa Pemohon: Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230293
Kata Kunci
:
Mining law–Indonesia; Mineral industries-Law and legislation–Indonesia; Coal mines and mining-Law and legislation–Indonesia; Erga Omnes; Conditional Unconstitutional; Hukum Pertambangan; Indonesia-Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Hak pertambangan; Mineral dan batubara-Industri dan perdagangan; Ekspor hasil bumi-Ekspor biji (raw material/core).
File Pendukung
:
03
Dec
2014
15:01 WIB
Nomor
:
63/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Dr. Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H., SpN., M.H., M.Kn 2. H. Teddy Anwar, S.H., SpN 3. Himpunan Notaris Indonesia Kuasa Pemohon: M. Alexander Weenas, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230323
Kata Kunci
:
Notaries-Indonesia-law and legislation; Notaries; Notaries-Indonesia-Societies, etc; Notaries-Indonesia-legal status, laws, etc; Professional ethics; Freedom of association–Indonesia; Indonesia-Undang-Undang tentang Jabatan Notaris; Notaris- organisasi profesi; Hak pilih; Kebebasan berserikat/berkumpul; Kode Etik Notaris;Ikatan Notaris Indonesia; Himpunan Notaris Indonesia (HNI); Persatuan Notaris Indonesia (PERNORI).
File Pendukung
:
03
Dec
2014
14:57 WIB
Nomor
:
64/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Bernard Samuel Sumarauw
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230388
Kata Kunci
:
Copy right-law and legislation; Copy right-Indonesia; Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Cipta 2002; Hak cipta; Pemegang hak cipta; Program Priscard; Program Bantuan Dana Sosial Pribadi; Program Jamsostek.
File Pendukung
:
03
Dec
2014
14:52 WIB
Nomor
:
128/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Arif Fathurohman
Amar Putusan
:
Gugur
Status
:
Gugur
Di Unduh
:
230237
Kata Kunci
:
Election law-Indonesia; Local elections-Governors-Mayors-Regents-Indonesia; Local government; Local government-law and legislation; Hukum Pemilihan Umum-Kepala Daerah-Indonesia; Indonesia. Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2014.
File Pendukung
:
03
Dec
2014
14:46 WIB
Nomor
:
98/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) 2. Aliansi Petani Indonesia (API) 3. Serikat Petani Indonesia (SPI) 4. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 5. Perserikatan Solidaritas Perempuan (SP) 6. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) 7. Perkumpulan Sawit Watch 8. Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD) 9. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 10.Indonesia for Global Justice (IGJ) 11.Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) 12.Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) Kuasa Pemohon: B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230318
Kata Kunci
:
Food-law and legislation; Food industry and trade-Government policy-Indonesia; Food security-Indonesia; Indonesia. Undang-Undang tentang pangan; Pangan-Industri dan perdagangan; Produksi Pangan; Keamanan pangan; Pangan-Rekayasa genetik.
File Pendukung
:
< 1 ... 108 109 110 111 112 113 114 ... 181 >