Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 678 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3644100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
28
Jun
2018
14:35 WIB
Nomor
:
17/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Grace Natalie Louisa 2.Raja Juli Antoni Kuasa Pemohon : Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.,dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
229973
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
28
Jun
2018
14:16 WIB
Nomor
:
16/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) 2.Dr. Husdi Herman, S.H., M.M. 3.Yudhistira Rifky Darmawan Kuasa Pemohon : Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.,dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230799
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
28
Jun
2018
10:18 WIB
Nomor
:
42/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    PT. Manito World Kuasa Pemohon : Banua Sanjaya Hasibuan, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
229931
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
28
Jun
2018
10:07 WIB
Nomor
:
41/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Said Iqbal 2.Yudi Arianto 3.Rusli 4.Eddy Budiyanto 5.Agus Satriadi Arifin, dkk Kuasa Pemohon: Suparno, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230030
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
28
Jun
2018
09:52 WIB
Nomor
:
40/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Syaiful Bahari 2.Aryo Fadlian Kuasa Pemohon : Regginaldo Sultan, S.H., M.M., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230038
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
28
Jun
2018
09:41 WIB
Nomor
:
36/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Muhammad Hafidz 2.Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa 3.Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi Kuasa Pemohon : Dorel Almir, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
229973
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
28
Jun
2018
09:21 WIB
Nomor
:
44/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Ir. Heru Cahyono, 2.Wijaya Kusuma Prawira Karsa, 3.Bekti Setiabudi, 4.Drs. Syahdi Rasyid, M.M., 5.Zulfa Muthiah, S.E., 6.Indra Bayu Purna Yudha Rustam, S.T., dan 7.Reson Manurung, S.E. Kuasa Pemohon :Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
229927
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
28
Jun
2018
09:14 WIB
Nomor
:
43/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    H. Agus Supriadi, S.H. Kuasa Pemohon : Saleh, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
229946
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
31
May
2018
14:24 WIB
Nomor
:
12/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.H. Yan Herimen, 2.H. Jhoni Boetja, 3.Edy Supriyanto Saputro, 4.Amidi Susanto, S.E. 5.Taufan, S.E. Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229982
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
31
May
2018
13:52 WIB
Nomor
:
6/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Abdul Hakim; 2. Romi Andriyan Hutagaol; 3. Budi Oktariyan, 4.Mardani 5.Tarsan 6.Supriyanto Kuasa Pemohon: Eep Ependi, S.H., dan Muhammad Sahal, S.H.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229973
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
< 1 ... 119 120 121 122 123 124 125 ... 386 >