Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Kamis,

WIB		 Permohonan uji Materi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 71 Tentang Sisdiknas Pemohon:
Drs. Dj. Siahaan, S.H. dan Ir. Husni Husin, MS

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
47/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pemohon:
Hi. Arsad Sardan, S.E. . S.Hut, pdt. Demianus Ice, MTH, Afloriano Meselen, S.Ag., Iskandar Dabi-Dabi, S.PDi., Junaidi Deni , SP., M. Djan Mangoda., Saima Nuang, S.Sos

Kuasa Pemohon:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. Bachtiar Sitanggang, S.H. Merlina, S.H., Abdullah Kahar, S.H., Dorel Almir S.H., M.Kn

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
46/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materi Terhadap Penerapan Pasal 35 tentang, Hak Guna Bangunan untuk Mendirikan dan Mempunyai Bangunan jo Pasal 27 Undang-Undang N0. 5 Tahun 1990 Tentang Pokok Agraria Terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 45 atas Putusan Perkara No. 5/ Pdt. G/1986 PN Kdr jo Put Banding Pengadilan Tinggi Jawa TImur No. 562/Pdt/1988/PTSrby, Jo Put. Kasasi Mahkamah Agung RI No. : 3116/K/Pdt/1989 Pemohon:
Wira Dharma Putra

Kuasa Pemohon:
Muhammad Junaidi, S.H., Tengku Nusmir, SH., R.M. Mustoro

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
54/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 permohonan Pengujian Pasal 160 Ayat 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 11 Ayat (2) huruf c Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 31 C ayat(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap Pasal 18 A Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Pemohon:
DR. KH. Zulkifli Mahadli, S.H., M.M., dkk

Kuasa Pemohon:
Rudy Alfonso, S.H., dkk

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
44/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pemohon:
Suhardi Somomoelyono, S.H., M.H

Kuasa Pemohon:
Dominggus Maurits Luitnan, S.H., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
42/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua Pemohon:
Habel Rumbiak, SH, SpN

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
41/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 52 Terhadap UUD 1945 Pemohon:
Dr. Rico Pandeirot, S.H., LL.M., dkk

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
40/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pemohon:
Dr. Widyastuti Soerojo, MSc., dkk

Kuasa Pemohon:
Dr Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
43/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 Pemohon:
Halimah Agustina Binti Abdullah Kamil

Kuasa Pemohon:
Chairunnisa Jafizham, S.H dan Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H.

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah

DPR:
Keterangan DPR dan softcopy

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
38/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materiil Tafsir Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Ir. Rommel Antonius Ginting

Kuasa Pemohon:
Tim Kuasa Hukum Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)

Pihak Terkait:
Keterangan Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
37/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (2) huruf e dan Pasal 51 Ayat (1a) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pemohon:
Dana Iswara Basri., dkk

Kuasa Pemohon:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
35/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Norma Hukum Atas Pasal 4 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 Khusunya Pasal 27 ayat (1), Psal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2). Pemohon:
Maskur Anang Bin Kemas Anang Muhamad

Kuasa Pemohon:
H. M. Ali Darma Utama, S.H.,M.H dan Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H.

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
34/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Norma hukum Pasal 20 ayat (1.a) dan Pasal 37 Undang-Undang No.25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian Terhadap Pasal 34 ayat (1) dan (2) Pemohon:
Muhammad Suryani, S.E., Sani Abdullah, Husein Djunaidi dan Hj. Badriah

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
32/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian UU Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Charter of The Association Of Sountheast Asian Nations ( Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) Pemohon:
Institute For Global Justice (IGJ), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kiara, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Perhimupnan Indonesia Untuk Buruh Migran Berdaulat (migrant care), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK, Dani Setiawan, Haris Rusly

Kuasa Pemohon:
Catur Agus Saptono, SH. DKK

Pemerintah:
Permohonan Perubahan Jadwal Sidan Dan CV Ahli atas nama Arianto Arif Ptunru, P.Hd

DPR:
Keterangan Tertulis DPR dan softcopy

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
33/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		ditolak seluruhnya  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap UUD 1945 Pemohon:
Harry Mulyono Machsus, S.H., M. Hum.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
31/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 20 ayat (1) Huruf a UU no. 21 Tahun 2001 telah diubah menjadi UU. No. 35 Tahun 2008 dan diubah lagi dengan UU. No. 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU. No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pemohon:
Komarudin Watubun, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Paskalis Letsoin, SH dan Abdul Rahman Upara., S.H., M.H.

Pihak Terkait:
Keterangan DPR dan Softcopy

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
29/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 6 Ayat 1 UU RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Terhadap UUD RI Tahun 1945 Pemohon:
Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
28/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. Hasanuddin Shahib; 2. Kusnendar Atmosukarto; 3. Suharto, S.H;

Kuasa Pemohon:
-

Pihak Terkait:
Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah serta lampiran

Pihak Terkait:
Keterangan DPR dan Softcopy

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
25/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945. Pemohon:
Didik Suprijadi (AP2ML)

Kuasa Pemohon:
Dwi Hariyanti, S.H.

Pihak Terkait:
Keterangan Tertulis Pemerintah serta softcopy

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
27/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 2224 ayat (3) dan (4), Pasal 225 ayat (3) dan Pasal 235 ayt (1) Undang_undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Re[ublik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ir. Febrimansyah Lubis

Kuasa Pemohon:
Rahmat K. Siregar, S.H dan Permata N. Daulay, SH.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
26/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  

< 1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177